Pilkada Kapuas Hulu 2015 || FKUB-NU,Jangan Ada Politik “SARA”


UTUSAN RAKYAT, Putussibau – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kapuas Hulu Khusyairi mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing dengan isu sara menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.

“Kita minta seluruh lapisan masyarakat tetap menjaga ketentraman daerah Kapuas Hulu. Kalau ada isu yang kurang ‘sedap’, tolong diseleksi,” pinta Khusyairi di temui di Masjid Agung Putussibau, Senin (1/6). Continue reading

Singapura Rekrut WNI Jadi Militer


SICOM — Negara Singapura sedang menyiapkan militer yang direkrut dari Warga Negara Indonesia (WNI). Memang terkesan aneh. Negara yang mayoritas penduduknya dari Etnis Tionghoa dan menjadi pelindung pelanggar hukum termasuk koruptor asal Indonesia, layak dicurigai. Negara Singa itu juga menjadi negara satelit bagi bangsa Israel.

Dua Warga Negara Indonesia (WNI) tertangkap basah sedang mengikuti wajib militer (Wamil) Singapura. Hal itu membuat Indonesia geram. Sebab dalam Undang-undang (UU) Kewarganegaraan disebutkan, apabila WNI ikut dinas militer asing maka warga tersebut harus dicopot kewarganegaraannya. Continue reading

Panglima TNI RI Kunjung POS Sat. PAMTAS Jagoi Babang


Dikutip dari : http://www.bengkayangkab.go.id/news/view/100

Bengkayang

Panglima TNI, Agus Suhartono Ketika Mengunjungi Perbatasan Bengkayang di Jagoi Babang

(JAGOI BABANG)-
Dalam rangka meningkatkan mobilitas anggota PAMTAS dalam mengamankan area perbatasan, meningkatkan sarana prasarana pendukung dalam pengamanan area perbatasan, serta mengetahui kendala dan masalah yang terjadi di daerah perbatasan, Sabtu (26/02/11), Panglima TNI, Agus Suhartono berkunjung di Kabupaten Bengkayang guna memantau langsung Pos Sat. PAMTAS Jagoi Babang.

Tepat Pukul 09.00 Wib, Helikopter Superpuma yang membawa Panglima TNI beserta rombongan mendarat di lapangan Sepakbola Jagoi Babang. Selanjutnya rombongan langsung menuju Pos Sat Pamtas Jagoi Babang bersama Bupati Bengkayang serta Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Sesampainya di Pos Sat PAMTAS, Panglima TNI beserta rombongan langsung memasuki ruangan aula untuk mendengar pemaparan dari Letkol Inf. Tri Sakti mengenai sarana prasana pendukung yang tersedia, kendala-kendala dan masalah yang sering terjadi di daerah perbatasan ini.

Letkol Inf. Tri Sakti dalam pengarahannya melaporkan bahwa Continue reading

Perbatasan di Bengkayang Butuh Perhatian Ekstra


Oleh : KRISANTUS

Hingga saat ini tak dipungkiri bila masih banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan diberbagai segi. Baik dari segi infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan, akses informasi, kriminal dan masih banyak lagi. Termasuk yang saat ini dialami masyarakat di perbatasan Jagoi Babang (Bengkayang). Masalah tersebut secara kasat mata dapat dilihat ketika kita mengunjungi daerah paling ujung di Kabupaten Bengkayang itu.

Jalan berlobang yang membentuk kubangan dapat kita temui dari mulai dari Kecamatan Sanggau Ledo hingga Jagoi, Bangunan kosong tanpa diisi SDM-nya. Di Kecamatan Siding, sebagian besar masyarakat lebih mengandalkan akses transportasi sungai dibanding jalur darat hal yang disebabkan karena tak dimilikinya jalan yang memadai (masih berupa tanah merah). Masih pada kecamatan yang sama, anak-anak usia sekolah lebih memilih Continue reading

Gamawan: Pengelolaan Perbatasan Harus Fokus dan Tersistem 


Diambil dari Berita ANTARA Yang Dimuat Pada Yahoo.com (Rabu; 10 Nopember 2010)

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dijabat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan harus dilaksanakan secara fokus dan tersistem. Untuk itu, lanjut dia, di Jakarta, Rabu, BNPP sedang menyelesaikan rancangan besar, rencana induk, dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang akan menjadi panduan bagi seluruh sektor dan kepala daerah yang terlibat dalam pengelolaan batas.

Desain besar meliputi arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan perbatasan hingga 25 tahun, sedangkan rencana induk mencakup kegiatan lima tahun, dan rencana aksi mencakup kegiatan setiap tahunnya.

“Telah dibentuk tim penyusunan `grand design`, rencana induk, dan rencana aksi yang dipimpin oleh Sekretaris BNPP,” katanya.

Gamawan mengatakan untuk menyempurnakan desain besar, rencana induk, dan rencana aksi tersebut, BNPP memerlukan masukan dari para menteri atau kepala lembaga, serta gubernur yang menjadi anggota BNPP.

“Kita berharap nantinya desain besar, rencana induk, dan rencana aksi ini secara berkelanjutan disempurnakan oleh tim, yang memuat substansi yang holistik dan dapat menjawab persoalan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan,” katanya.

Dalam rangka menyempurnakan panduan pengelolaan perbatasan tersebut maka BNPP menyelenggarakan lokakarya pada 11-13 November 2011. Dalam lokakarya yang dihadiri kepala daerah tersebut akan dibahas kebijakan, program, dan permasalahan dalam pengelolaan, pembangunan, dan pemanfaatan batas antarnegara dan kawasan perbatasan.

“Kehadiran gubernur dan bupati di wilayah perbatasan ini untuk menginventarisasi program pengelolaan perbatasan pada 2010 dan 2011. Bagaimana menyinergikan dan harmonisasi perencanaan di bawah dengan yang di atas,” ujarnya.

Sesuai pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP, tugas badan tersebut adalah menetapkan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi, dan mengawasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.