UTUSAN RAKYAT, Pontianak – Dalam proses penyelenggaraan Demokrasi seperti Pemilu Presiden, Legislatif maupun Kepala Daerah, potensi pelanggaran rawan terjadi. Sebab itu, guna meminimalisir potensi pelanggaran dibutuhkan peran serta masyarakat luas dalam melakukan pengawasan setiap digelarnya pesta demokrasi. Continue reading