Pemda Bengkayang dan Kejari Tandatangani MoU Bidang Hukum & HAM


HUMPRO Bengkayang, Bengkayang – Pemda Bengkayang dan Kejari Tandatangani MoU Bidang Hukum & HAM, Selasa, (16/4) di Aula II Lt. V Kantor Bupati Bengkayang. Menurut Kajari Bengkayang, Martinus Hasibuan, SH. Penandatanganan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara bukanlah untuk pertama kalinya, tetapi memperbaharui kesepakatan yang lama.

Kesepakatan ini sesuai dengan Undang Undang no 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan, Wewenang Kejaksaan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara dalam menyelamatkan memulihkan kekayaan Negara dan Menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dan Kebijaksanaan yang di tetapkan Kejaksaan Agung Indonesia.

Sementara dalam sambutannya, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M,Pd mengapresiasikan kerjasama ini.

Pembaharuan Nota Kesepahaman Hukum dalam penanganan penyelesaian bidang Hukum & HAM diharapkan mampu membantu Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk memperoleh dukungan dari Kejaksaan Negeri Bengkayang berupa bantuan Hukum, pelayanan Hukum dan tindakan Hukum lainnya apabila konflik dengan Hukum khususnya dalam bidang Perdatan dan Tata Usahaan Negara.

“Jadi nanti apabila terjadi konflik Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dapat diselesaikan dengan maksimal sesuai dengan Undang Undang yang berlaku,” pungkasnya.

Penulis : Ruli Andrianus/Humas & Protokol Setdakab Bky.

*Ketua DPC Partai Demokrat Bengkayang Jadi Saksi Persidangan


INSIDE of LUMAR, PONTIANAK — Asmajaya, terdakwa korupsi proyek pembangunan jembatan Sungai Sebadas, Kabupaten Bengkayang menolak dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), di mana disebutkan terdakwa dalam pengerjaan proyek tersebut hanya mampu menyelesaikan 53,63 persen pada tahun anggaran 2007. Penolakan dakwaan tersebut disampaikan Asmajaya pada sidang pembelaan di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (27/10/2014).

Pada sidang tersebut, Asmajaya didakwa JPU dengan ancaman pidana kurungan penjara tiga tahun enam bulan dan denda Rp50 juta dam subsidair tiga bulan. Dalam fakta persidangan terdakwa membacakan pembelaan bahwa tuntutan atau tuduhan oleh JPU itu terkesan mengada- mengada. Continue reading