Tujuh Tahun Berjalan, baru Bahas MoU


Oleh : JAMLI

Harian Kalbar Times

PT. Bengkayang Subur

DPRD Bengkayang dan PT. Bengkayang Subur bahas MoU

[BENGKAYANG] – Setelah tujuh tahun berjalan sejak memperoleh izin lokasi pada tahun 2004, pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Bengkayang Subur belum pernah membahas MoU dengan masyarakat terkait penanaman sawit di wilayah dua Kecamatan ini. Kecamatan Ledo yakni   Desa Rodaya, Desa Dayung, Desa Lomba Karya, sementara wilayah Desa Kamuh masuk pada konsesi Kecamatan Tujuh Belas. Pembahasan MoU tersebut baru dibahas Rabu (5/10). Dengan menghadirkan ratusan kepala Keluarga dari Desa Rodaya Dusun Baya. Pertemuan tersebut juga dihadiri pihak Muspika kecamatan, pihak desa, koramil, dinas terkait, serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang.

Perwakilan perusahaan PT.Bengkayng Subur  Emir, bagian Legal yang berkantor di Kota Pontianak mengakui keberadaan perusahaan saat ini telah beroperasi tanpa membuat kesepakatan (MoU) dengan masyarakat setempat. “Kami juga bingung. Dan ini adalah kesalahan pimpinan terdahulu,” jelas Emir dihadapan ratusan masyarakat saat berlangsugnya pertemuan.

Menurutnya, Perusahaan sudah sesuai dengan izin yang diperoleh  pada tahun 2004, luas lahan yang berhak untuk digarap seluas 19.000 hektar meliputi dua kecamatan dengan jumlah desa lima desa, yani Desa Rodaya, Lasa Bela, Dayung, Lomba Karya, dan Desa Kamuh. Kemudian berdasarkan izin lokasi 2010, pihak perusahaan hanya memperoleh sekitar 9.270 hektar. “Sesuai dengan luas itu, kami akan mengikuti aturan untuk menyediakan lokasi 20% untuk masyarakat dari luas lahan,” jela Emir menambahkan.

Pihak perusahaan menginformasikan, hingga saat ini areal yang baru terbuka 270 hektar dan posisinya masih stagnan. Kemudian dalam perjalanannya, perushaan baru melakukan pembebasan 70 hektar, jadi jumlah yang baru dibuka sekitar 340 hektar, itu khusus untuk Rodaya. Kemudian untuk Desa Dayung, pihak perusahaan sudah menjalankan sesuai undang undang, sebab beberapa waktu lalu sudah melakukan sosialisasi dan sebagian besar menyetujui. “Menyinggung Draf MoU, kami saat ini memiliki semacam drafnya, dan nanti penandatanganan per desa, cuma polanya yang harus diseragmkan,” jelas Emir lagi.

Mariadi, anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, juga mempertanyakan kejelasan MoU yang baru dibahas. Namun Mariadi mengatakan, untuk mencari penyelesaian tidak perlu menyalahkan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

“Mari kita lihat prosedur perkebunan itu seperti apa, jangan sampai PT.Bengkayang Subur bikin Bengkayang Subur tapi Rodaya gersang,” kata Mariadi.

Ketua DPC PAN ini menilai, masyarakat hanya menginginkan kejelasan pola kerja sama dengan pihak Perusahaan. Senada dikatakan Alexander, Anggota DPRD Bengkayang yang juga ikut hadir menjelaskan, seyogyanya MoU itu ada sebelum ada kegiatan perkebunan dilakukan. Setelah ada izin lokasi, mulailah perusahaan mengurus Amdal. dan saat inilah MoU nya harus ada. Setelah MoU ada, baru perusahaan mendapatkan SIUP. Dengan dasar SIUP perusahaan mengurus izin, dan seterusnya.