Kegiatan Mencoklit KPU Pecahkan Rekor MURI


UTUSAN RAKYAT, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (20/1) memulai kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pilkada Serentak 2018. Pelaksanaan Coklit Pilkada 2018 memecahkan rekor baru dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). 

Piagam penghargaan MURI atas rekor-dunia ini terkait “Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Terbanyak”. 

Ketua Umum MURI Jaya Suprana menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Ketua KPU RI Arief Budiman, di kantor KPU Jawa Timur, Kota Surabaya, Sabtu. 

Coklit Pilkada 2018 melibatkan 350 ribu petugas, 1.750.050 rumah di 171 daerah (17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten). 

Pelaksanaan coklit dimulai hari ini dan akan berlangsung selama 30 hari dengan standar target 1 petugas lima rumah per hari.

Sumber : tajuktimur.com

Advertisements

​Langkah Persuasif Gubernur Cornelis Menertibkan Tambang Emas liar di Kecamatan Mandor 



UTUSAN RAKYAT, Mandor – Gubernur Kalbar Cornelis secara tegas meminta para penambang emas tanpa ijin (PETI) di Kecamatan Mandor untuk menghentikan aktivitasnya. Tidak segan-segan orang nomor satu di Kalbar itu turun langsung ke lokasi dibantu aparat keamanan TNI Polri serta Pemkab Landak, menemui ratusan penambang dilokasi, Minggu (3/11). Gubernur Cornelis juga membawa serta inspektur Tambang dan Kabid Minerba Provinsi Kalbar kelokasi untuk membantu dirinya memberikan penjelasan teknis kepada masyarakat yang rata-rata menggunakan peralatan tambang tradisional. 

Cornelis kemudian mengumpulkan para penambang untuk diberi penjelasan. Masyarakat penambang pun berkumpul disebuah pondok untuk mendengarkan penjelasan sang Gubernur. “Hari itu saya sudah datang dan melarang, biarpun tanah siapa tidak boleh ditambang tanpa ijin Pertambangan untuk itu saya mohon agar masyarakat semua tidak melakukan aktivitas penambangan lagi disini, silakan bawa pulang peralatannya.” tegas Mantan Bupati Landak itu. Sejurus kemudian masyarakat mengumpulkan peralatan mulai dri mesin penyedot air jenis Robin, dan peralatan tambang tradisional untuk dibawa pulang. 


Larangan penambangan juga terkait kerusakan lingkungan, bahaya mercuri yang tidak terkontrol, karena kata Cornelis selama ini pemerintah dianggap tidak tegas dalam menindak pelaku penambangan emas tanpa ijin. Gubernur Cornelis yang juga Presiden Majelis Adat Dayak Nasional itu menjelaskan kalau memang pemerintah mau refresif bisa saja, namun dengan imbauan begini masyarakat mengikuti, ya tidak perlu (refresif), “Nanti kalau tersangkut perkara hukum karena PETI kemudian ditahan kan Bupati dan Gubernurnya yang dimintai tolong untuk penangguhan penahan.” ujar Cornelis. 

Sehingga dirinya meminta masyarakat menghargai. Apalagi selama ini sudah banyak korban yang meninggal seperti di Goaboma Bengkayang, disitu pemerintah dan aparat keamanan dianggap tidak tegas dan disalahkan. Nah, sekarang pemerintah tegas namun dengan pendekatan persuasif. 


Cornelis pun meminta masyarakat untuk membubarkan diri dengan tertib dan membawa serta peralatan tambang mereka karena lokasi tersebut ditimbun menggunakan alat berat eksavator, supaya tidak ada lagi aktivitas. Satu persatu masyarakat pamit tertib dan menyalami Sang pemimpin mereka. 

Perwakilan masyarakat penambang yang tidak mau disebutkan namanya mengaku salah dan meminta maaf kepada Gubernur Kalbar, karena tidak mengindahkan imbauan Gubernur beberapa waktu lalu. Dirinya mewakili masyarakat penambang kecamatan Mandor berterima kasih kepada Gubernur Cornelis yang melakukan penertiban dengan langkah persuasif, sehingga masyarakat dengan kesadarannya membubarkan diri dan tidak melakukan penambangan tanpa ijin lagi.
Sumber dan Penulis : Hendrikus Kornelius alias Hentakun.

Pilgub Kalbar 2018 Bakal Diikuti Calon Perseorangan 


UTUSAN RAKYAT, Pontianak – Pesta demokrasi pada pemilihan kepala daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018 mendatang selangkah lagi akan diikuti Bakal Calon dari jalur perseorangan. Adalah pasangan Kartius S.H.,M.Si dan H. Pensong yang berani menempuh jalur ini. Asalkan lolos verifikasi administrasi, pasangan ini dipastikan bakal meramaikan persaingan merebut kursi kepemimpinan di Kalbar 5 tahun mendatang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim pemenangan, saat ini pasangan Kartius-Pensong telah menyampaikan berkas B1 dan B2 KWK kepada KPU Propinsi Kalbar sejak tanggal 21-26 Nopember 2017. Adapun persyaratan minimal dukungan berupa fotocopy KTP-E yang mesti dipenuhi dari calon perseorangan adalah sejumlah 300.883. Sementara jumlah KTP yang sudah diverifikasi dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) berjumlah 319.385 pendukung, B1-KWK sejumlah 312.012 dan lampiran B1-KWK sejumlah 309.843. Jumlah ini telah melebihi jumlah minimal yang dipersyaratkan.

“Dukungan tersebut berasal dari 8 Kabupaten/Kota, 29 Kecamatan dan 261 desa yang tersebar di Kalimantan Barat,” sebut akun Tim Kartius Pensong yang diugah Selasa (28/11).

Selanjutnya jumlah dukungan tersebut akan akan dilakukan verifikasi administrasi oleh petugas KPU bersama Bawaslu dan Tim Bakal Calon Gubernur Independen, Kartius-Pensong yang akan dilanjutkan ke tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan kembali lagi untuk ditinjau oleh KPU Provinsi Kalbar. 

Penerimaan CPNS Daerah, 110 r)


UTUSAN RAKYAT, Terlepas dari momen politik jelang tahun 2019, pemerintah pusat melalui Kemen PAN-RB mengusulkan H presiden untuk membuka lowongan kerja sebagai CPNS didaerah. Setidaknya diusulkan sebanyak 110 ribu formasi dari 220 ribu PNS yang pensiun. Menurut Menteri PAN-RB, DR. Asman Abnur, SE., M.Si, penerimaan CPNS akan disesuaikan dsngan usulan Bupati dan Gubernur sesuai dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah. Selain itu, formasi yang dibuka juga Kementerian atau lembaga yang formasinyan. Menurut Menteri PAN-RB, DR. Asman Abnur, SE.,M.Si, 

Menteri Asman menuturkan, rencana penerimaan CPNS 2018 sudah disampaikan ke Presiden Jokowi. Pihaknya juga tengah koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebutuhan anggaran.

“Mudah-mudahan dengan trust yang terbangun sekarang saya punya kesempatan membuka formasi 2018. Dan ini sudah saya ajukan Bapak Presiden. Saya berharap Bapak Presiden menyetujui. Kemudian saya bersama Menteri Keuangan sedang menghitung berapa biaya yang dibutuhkan penerimaan 2018,” dia menandaskan. 

Selain berdiskusi soal anggaran, pihak Kementerian PANRB juga tengah menunggu usulan dari KL maupun dari pemerintah daerah tentang jumlah formasi yang dibutuhkan. 

“Ini lagi kita hitung kan yang pensiun sekitar 220 ribu lagi. Kita hitung kemampuan keuangan, masing-masing usulan kementerian, masing-masing usulan pemerintah daerah. Kita lihat, kita seleksi lagi konsentrasinya apa yang bidang prioritas baru ketemu angkanya. Kita berharap enggak lebih jumlah pensiun,” tukas Menteri Asman. Soal pembukaan seleksi CPNS 2018, Menteri Asman mengatakan akan mulai proses seleksi pada awal tahun depan. 

“Dalam waktu dekat kita ajukan November, Desember. Awal tahun kita sudah mulai membuka rekrutmen,” kata dia.

Sumber utama : Liputan6.com

Terbaru : Ini Daftar Anggota PPS se-Kabupaten Bengkayang 


KPUD Kabupaten Bengkayang hari ini, Sabtu, 11 Nopember 2017,  secara resmi telah mengumumkan 5 orang anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara(PPS) Se-Kabupaten Bengkayang. Berikut daftar nama penyelenggara Pemilu ditingkat desa tersebut. 


Pendamping Desa Jadi Anggota PPK, Double Job


UTUSAN RAKYAT, Jakarta – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berjanji akan memberikan sanksi tegas pendamping Desa (PD) maupun pendamping lokal desa (PLD) yang diketahui rangkap jabatan (dobel job) sebagai penyelenggara maupun pengawas Pemilihan Umum (Pemilu).

“Tidak boleh dobel job, itu menyalahi aturan,” kata Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi saat dihubungi media ini melalui sambungan telepon pribadinya, Kamis, (9/11/2017).

Secara aturan kata Anwar seorang pendamping tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Sebab, akan mempengaruhi terhadap profesionalisme kinerja diantara salah satunya. 

Terkait sanksi tegas yang akan diberikan Kemendes PDTT terhadap pendamping yang dobel job, akan berupa pencopotan.

Sanksi itu diberikan apabila pendamping tidak mengindahkan teguran yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT, baik secara lisan maupun tertulis.

“Jadi, kami tegaskan harus memilih, kalau seandainya tetap kita akan copot,” tegasnya.

Tindakan tegas itu diambil karena sesuai aturan satu orang tidak diperbolehkan menerima gaji dobel yang bersember dari keuangan negara.

“Kalau pendamping merangkap sebagai guru ngaji, petani, pedagang tidak masalah. Namun, jika merangkap sebagai PPK atau Panwaslu itu yang tidak boleh, kami pasti tegas,” tegasnya lagi.

Siberitakan sebelumnya, salah satu PLD di Kabupaten Sumenep dinyatakan lulus sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan dan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.(Jar/Jie).

Sumber : suaraindonesia-news.com, internet