Gerindra Bengkayang Belum Jalin Komunikasi Dengan Parpol Pengusung


Oleh : KRISANTUS VAN SEBOL

Bengkayang, BERKAT.- Usai Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, April lalu, kondisi perpolitikan nasional saat ini kembali dihangatkan dengan pesta akbar demokrasi, yakni Pilpres yang diselenggarakan 9 Juli mendatang. Dua pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo – HM. Jusuf Kalla (PDIP, NaSdem, PKB, Hanura) dan Prabowo Subianto – Hatta Radjasa (Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP, PBB) menjadi bahan perbincangan sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini, termasuk di Kabupaten Bengkayang. Continue reading

BAHAYA DALAM KALENG SUSU


(Laporan Ayatullah Humaini, Bogor|np)

VIVAnews –Lelaki itu tersentak saat mendengar hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) tentang susu formula. Itu terjadi dua tahun silam, pada 2008, saat sejumlah sampel susu olahan bagi bayi itu dilaporkan mengandung bakteri berbahaya, Enterobacter sakazakii.

Tak ada informasi lebih jauh dari lembaga akademik itu. Misalnya soal merek susu apa saja yang tercemar bakteri.
Lelaki itu David Tobing, seorang pengacara. Dia beranak dua, balita yang sedang bertumbuh, dan rajin minum susu formula. Penelitian itu jelas memberi tahu bahwa ada bahaya dalam kaleng susu formula. Merasa ada informasi yang ditutupi, dia pun melayangkan gugatan.

David lalu menggugat Menteri Kesehatan ke pengadilan. Selain menteri, dia turut menggugat sejumlah pihak lain. Berurutan yang menjadi tergugat adalah IPB, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Semua pihak itu diminta membuka susu formula mengandung bakteri. Continue reading

Belajar Menulis


BELAJAR DARI TULISAN MILIK MUHLIS SUHAERI (muhlissuhaeri.blogspot.com)

Muhlis Suhaeri a Journalist

JUDUL ; PELAJARAN MAHAL SEKARUNG SAWIT

Belajar Menjabarkan Dengan Rumus 5 W + 1 H
(What, Who, Where, When, Why and How).

1. Paragraf 1 (Permasalahan: WHAT)

Tiga warga Sanggau ditahan dan diperkarakan karena mengambil sawit seharga Rp 60 ribu. PTPN XIII bersikukuh hanya memberikan pelajaran.

a. Who : Tiga Warga Sanggau
b. What : Ditahan dan Diperkarakan
c. Why : Karena Mengambil Sawit Seharga Rp.60 ribu. PTPN Bersikukuh Hanya Memberikan Pelajaran

2. Paragraf 2 (Latar Belakang Masalah: WHY)

PT Perkebunan Nusantara (Persero) XIII memperkarakan pencuri brondolan sawit di Blok 107 Kebun Inti PTPN XIII Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat. Tiga warga tertangkap tangan membawa 60 kilogram brondolan sawit. Harga sekilogram brondolan sawit Rp 1.000 hingga Rp 1.500.

a. What : PTPN XIII Memperkarakan Pencuri Brondolan Sawit
b. Where : di Blok 107 Kebun Inti PTPN XIII Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.
c. Why : Tiga Warga Tertangkap Tangan Membawa 60 Kg Brondolan Sawit. Harga Sekilogram Brondolan Sawit Rp.1000 hingga Rp.1.500.

3. Paragraf 3 (Siapa Yang Terlibat Masalah: WHO)

Tiga warga yang ditangkap adalah Yulita Linda (27), Agung (27), dan Norweti (30). Linda dan Agung merupakan suami-istri. Mereka ditahan di Mapolsek Tayan Hulu, Sosok, Sanggau, 14 hingga 17 Mei 2010.

a. Who : Tiga Warga yang Ditangkap Adalah : Yulida Linda (27), Agung (27) dan Norweti (30). Linda dan Agung Merupakan Suami Istri.
b. What : Mereka Ditahan.
c. Where : Di Mapolsek Tayan Hulu, Sosok, Sanggau
d. When : 14 hingga 17 Mei 2010. Continue reading

Teknik Menulis Berita Dimulai Dengan Unsur “Who”


Dikutip Dari Situs : http://www.romeltia.com

“Bertempat di Hotel A Jakarta, Senin 12 Januari 2009, dilaksanakan BUSSINES MEETING PT Romel Jayaperkasa yang bertajuk “Dampak Krisis Ekonomi Global Terhadap Industri di Indonesia” yang dihadiri oleh Dirut, Kepala Dishub, Kepala Bank X, Ketua Gapensi, Ketua Asosiasi Kawasan Berikat, Dinas Perindag, Dir. PTPNI, Ketua Wilayah Karantina, Perwakilan dari instansi pemerintah dan BUMN, dan para undangan sebanyak 75 orang terdiri atas para pengusaha ekportir-importir Indonesia.” Continue reading

HINGGA RT8 RSPO, BISNIS BERDARAH KELAPA SAWIT MASIH BERLANJUT 


Guna menanggapi panggilan dan desakan global untuk minyak sawit yang ramah lingkungan, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk kelapa sawit yang ramah lingkungan melalui standar global yang kredibel dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu rekomendasi dan kriteria penting yang dihasilkan adalah kriteria 7.3 yakni: Penanaman baru sejak November 2005 tidak seharusnya menggusur hutan primer atau area – area yang mengandung satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.

Selamatkan Orangutan dari Kepunahan

Pada kenyataannya, tahun 2006 bisa jadi tahun terburuk bagi orangutan. Setidaknya 256 orangutan terpaksa dievakuasi dari berbagai perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Angka ini tidak termasuk orangutan yang direlokasi ke hutan lainnnya meskipun tidak ada jaminan atas keselamatannya nanti. Hutan tempat relokasi orangutan akhirnya dibabat juga oleh IOI di Kalimantan Tengah. Hingga 2 tahun diberlakukannya kriteria 7. 3 tersebut, kejahatan terhadap orangutan dan habitatnya tetap berlangsung seperti biasa. Pada tanggal 18 November 2007, saat dilangsungkannya RT 5 RSPO di Kuala Lumpur, 14 orangutan terpaksa harus dievakuasi dari kawasan konsesi IOI Group di Kalimantan Tengah. Saat itu IOI tengah membabat hutan yang menjadi habitat orangutan. IOI adalah Continue reading

Gamawan: Pengelolaan Perbatasan Harus Fokus dan Tersistem 


Diambil dari Berita ANTARA Yang Dimuat Pada Yahoo.com (Rabu; 10 Nopember 2010)

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dijabat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan harus dilaksanakan secara fokus dan tersistem. Untuk itu, lanjut dia, di Jakarta, Rabu, BNPP sedang menyelesaikan rancangan besar, rencana induk, dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang akan menjadi panduan bagi seluruh sektor dan kepala daerah yang terlibat dalam pengelolaan batas.

Desain besar meliputi arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan perbatasan hingga 25 tahun, sedangkan rencana induk mencakup kegiatan lima tahun, dan rencana aksi mencakup kegiatan setiap tahunnya.

“Telah dibentuk tim penyusunan `grand design`, rencana induk, dan rencana aksi yang dipimpin oleh Sekretaris BNPP,” katanya.

Gamawan mengatakan untuk menyempurnakan desain besar, rencana induk, dan rencana aksi tersebut, BNPP memerlukan masukan dari para menteri atau kepala lembaga, serta gubernur yang menjadi anggota BNPP.

“Kita berharap nantinya desain besar, rencana induk, dan rencana aksi ini secara berkelanjutan disempurnakan oleh tim, yang memuat substansi yang holistik dan dapat menjawab persoalan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan,” katanya.

Dalam rangka menyempurnakan panduan pengelolaan perbatasan tersebut maka BNPP menyelenggarakan lokakarya pada 11-13 November 2011. Dalam lokakarya yang dihadiri kepala daerah tersebut akan dibahas kebijakan, program, dan permasalahan dalam pengelolaan, pembangunan, dan pemanfaatan batas antarnegara dan kawasan perbatasan.

“Kehadiran gubernur dan bupati di wilayah perbatasan ini untuk menginventarisasi program pengelolaan perbatasan pada 2010 dan 2011. Bagaimana menyinergikan dan harmonisasi perencanaan di bawah dengan yang di atas,” ujarnya.

Sesuai pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP, tugas badan tersebut adalah menetapkan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi, dan mengawasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.