Jika Gagal, Mahasiswa Harus Ganti Rugi


UTUSAN RAKYAT, Bengkayang – Pemda Bengkayang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 kembali memfasilitasi tamatan SMA/sederajat mengambil perkuliahan di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD).

“Tahun ini Pemda Bengkayang kembali mengirim SDM-nya untuk mengambil perkuliahan di UKSW,” tegas Kadisdikbud, DR. Yan, S.Sos.,M.Si usai melakukan pertemuan dengan peserta yang dinyatakan lolos seleksi beserta orangtuanya, Jumat (30/8) di Aula Kantor Bupati.

img-20190417-wa0018-378923137.jpgAdapun jumlah Calon Mahasiswa yang akan dikirim tersebut saat pertemuan terdata 80 orang (yang sudah melakukan registrasi) dari 138 yang dinyatakan lolos seleksi. Jumlah tersebut berasal dari enam jurusan yang disediakan diantaranya Ilmu Perpustakaan, Ilmu Biologi, Teknik Informatika. Calon mahasiswa yang sudah melakukan registrasi ini selanjutnya akan diberangkatkan pada hari Selasa, 4 September.

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd yang turut hadir pada pertemuan itu bersama Wakil Bupati, Agustinus Naon, S.Sos, menyampaikan pesan yang keras kepada calon mahasiswa maupun orangtua mereka.

“Jangan sampai gagal dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan buat malu diri sendiri, orang tua maupun Pemda Bengkayang,” tegas Bupati.

“Berangkat 100, selesai juga 100,” tambahnya.

Bupati mengingatkan kepada mereka agar dalam menjalankan perkuliahan nanti harus serius, orang tua juga harus turut memantau dan mengawasi anak-anaknya sehingga tetap terarah. Lebih lanjut, Bupati mewanti-wanti kepada calon mahasiswa maupun orang tua apabila terdapat mahasiswa yang gagal menyelesaikan perkuliahannya.

“Jadi jika ada yang gagal, Pemda akan menuntut ganti rugi kepada yang bersangkutan,” ungkap Bupati.

Oleh karena itu, untuk memperkuat pengawasan, Pemda Bengkayang telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hal tersebut. Sehingga nanti jika ada yang tidak menyelesaikan studinya dapat dituntut untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan Pemda. Misalnya Pemda telah membiayai selama 3 tahun perkuliahan dengan jumlah uang yang dikeluarkan sebanyak Rp.5 juta per tahun, kemudian mahasiswa tidak mampu menyelesaikan studinya, berarti yang harus diganti sebesar Rp.15 juta.

“Mengapa bekerjasama dengan BPK? Karena uang yang digunakan untuk membiayai perkuliahan ini menggunakan uang negara,” jelas Bupati.

Guna memperkuat komitmen ini, para Calon Mahasiswa diwajibkan untuk menandatangani kesepakatan tersebut pada saat registrasi.

Sumber : Humpro Bengkayang

Pemda Bengkayang dan Kejari Tandatangani MoU Bidang Hukum & HAM


HUMPRO Bengkayang, Bengkayang – Pemda Bengkayang dan Kejari Tandatangani MoU Bidang Hukum & HAM, Selasa, (16/4) di Aula II Lt. V Kantor Bupati Bengkayang. Menurut Kajari Bengkayang, Martinus Hasibuan, SH. Penandatanganan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara bukanlah untuk pertama kalinya, tetapi memperbaharui kesepakatan yang lama.

Kesepakatan ini sesuai dengan Undang Undang no 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan, Wewenang Kejaksaan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara dalam menyelamatkan memulihkan kekayaan Negara dan Menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dan Kebijaksanaan yang di tetapkan Kejaksaan Agung Indonesia.

Sementara dalam sambutannya, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M,Pd mengapresiasikan kerjasama ini.

Pembaharuan Nota Kesepahaman Hukum dalam penanganan penyelesaian bidang Hukum & HAM diharapkan mampu membantu Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk memperoleh dukungan dari Kejaksaan Negeri Bengkayang berupa bantuan Hukum, pelayanan Hukum dan tindakan Hukum lainnya apabila konflik dengan Hukum khususnya dalam bidang Perdatan dan Tata Usahaan Negara.

“Jadi nanti apabila terjadi konflik Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dapat diselesaikan dengan maksimal sesuai dengan Undang Undang yang berlaku,” pungkasnya.

Penulis : Ruli Andrianus/Humas & Protokol Setdakab Bky.

Kriteria Kelulusan CPNS Ditentukan Melalui Perangkingan


UTUSAN RAKYAT, Bogor – Kabar gembira bagi peserta seleksi CPNS yang tidak memenuhi kriteria kelulusan pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu. Pemerintah secara resmi mengeluarkan aturan terkait kelulusan SKD CPNS 2018. Aturan tersebut tertuang dalam Permen PANRB No 61 Tahun 2018 yang mana dalam aturan itu pemerintah memutuskan menggunakan sistem perangkingan untuk bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

“Namun teknis pengumumannya akan ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara,” tegas Men PANRB, Syafruddin, Rabu (21/11) di Istana Bogor.

Dalam PermenPANRB ini di pasal 2 disebutkan peserta SKB terdiri atas peserta SKD yang memenuhi passing grade dan peserta SKD yang tidak memenuhi passing grade namun memiiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD sesuai yang diatur dalam peraturan menteri.

Penjelasannya, peserta SKD yang tidak lolos passing grade tapi bisa ikut SKB yakni dengan ketentuan:

– Nilai kumulatif SKD formasi umum paling rendah 255.

– Nilai kumulatif SKD formasi umum untuk jabatan dokter spesialis dan instruktur penerbang paling rendah 255.

– Nilai kumulatif SKD formasi umum untuk petugas ukur, rescuer, anak buah kapal, pengamat gunung api, penjaga mercu suar, pelatih/pawang hewan dan penjaga tahanan paling rendah 255.

– Nilai kumulatif SKD formasi putra putri lulusan terbaik (cumlaude) dan diaspora paling rendah 255.

– Nilai kumulatif SKD formasi penyandang disabilitas paling rendah 220.

– Nilai kumulatif SKD formasi putra/putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220.

– Nilai kumulatif SKD formasi tenaga guru dan tegana medis/paramedis dari eks tenaga honoer K-II paling rendah 220.

Namun, ketentuan itu diberlakukan dengan dua ketentuan. Pertama, jika tidak ada peserta yang lolos passing grade pada formasi yang dibutuhkan. Kedua, belum terpenuhinya jumlah peserta SKD yang lolos passing grade sesuai Permenpan RB No 37 Tahun 2018.

Aturan baru ini dikelurkan untuk merespons minimnya peserta SKD yang lolos passing grade CPNS 2018.

Minimnya peserta lolos passing grade CPNS 2018 membuat banyak formasi CPNS 2018 terancam kosong. Selain itu, minimnya tingkat kelulusan SKD juga membuat ketentuan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang mensyaratkan peserta SKB sebanyak 3 kali jumlah formasi tak terpenuhi.

Sumber :

  • tribunnews.com
  • Internet

Porprov 2018 : Tim Futsal Putri Bengkayang, Lolos Semifinal


UTUSAN RAKYAT, Pontianak – Tim Futsal Putri yang mewakili Kabupaten Bengkayang diajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2018 berhasil memasuki babak semifinal. Hasil ini tak lepas dari hasil pertandingan terakhir antara Tim Futsal Ketapang vs Melawi yang berakhir dengan skor sama kuat, 2-2.

Tim Futsal Bengkayang yang berada di grup B bersama Ketapang dan Melawi lolos sebagai runner up setelah pada pertandingan perdana, Sabtu (10/11) meraih kemenangan dengan skor 4-2 versus Melawi. Sedangkan pada pertandingan kedua, kalah dengan skor 2-0 versus Ketapang. Dengan demikian, Ketapang berhasil memuncaki grup B dengan poin 4, Bengkayang 3 dan Melawi 1.

“Selanjutnya pada babak Semifinal, Tim Bengkayang akan menghadapi Kota Pontianak,” ungkap Pelatih Tehnik, Decolas, Senin (12/11).

Sementara itu, Pelatih Tim Futsal Putri Bengkayang, Benediktus Iwan, S.Pd menyebutkan tim yang dipimpinnya siap menghadapi Tim manapun untuk meraih hasil yang maksimal, termasuk Kota Pontianak.

“Target awal kita adalah perunggu. Sekarang ada peluang untuk dapatkan hasil yang lebih maksimal (perak atau emas),” jelasnya.

Pertandingan babak semifinal sendiri akan dilangsungkan pada hari Kamis, 14/11) di GOR Pangsuma Pontianak. Doa dan dukungan dari masyarakat Bengkayang akan membantu Tim ini mengukir prestasi.

“Nanti, untuk menghadapi Tim Kota Pontianak, kita akan berbenah dan tentunya strategi kita akan berbeda dari dua pertandingan sebelumnya,” tambah Manejer Tim, Jonedhi. Perlu strategi berbeda, menurut pria yang akrab disapa itu karena pihaknya menilai Kota Pontianak adalah tim yang kuat dan terlebih dahulu mengenal olahraga futsal.

“Pokoknya tim ini akan all out untuk mencapai target yang lebih tinggi guna mengharumkan nama daerah,” tutup pria yang juga terdaftar sebagai Caleg Nomor urut 9 Partai Demokrat Dapil Bengkayang 2.

Ngarape’ Sawa’ IV 2018, Kecamatan Teriak Targetkan Juara Umum


Rapat Persiapan sambut Ngarape’ Sawa IV 2018

UTUSAN RAKYAT, Teriak – Pagelaran Budaya Dayak Bakati’, Ngarape’ Sawa’ ke-IV tahun 2008, 27-31 Mei disambut dengan antusias oleh para masyarakat Kecamatan Teriak. Dimana, melalui para Kepala Desa (Kades), tahun ini mencanangkan diri agar dapat meraih predikat sebagai juara umum.

“Kalau bisa, tahun ini kita usahakan (Kecamatan) Teriak dapat meraih juara umum,” ungkap Kades Sebetung Menyala, Ubil, A.Md, saat Rapat Persiapan Ngarape’ Sawa’, Jumat (18/5) di Aula Kantor Camat. Target yang dicanangkan itupun mendapat sambutan positif dari seluruh peserta rapat.

Guna memuluskan langkah tersebut, Camat Teriak, Bapak Busmet, SP.,M.Si telah membagi peran kepada para Kades. Misalnya, untuk pendirian Dio’ Uma, diberikan kepercayaan kepada Kades Tanjung. Koordinator Usaha Dana, Kades Sebente. Koordinator Perlombaan, Kades Dharma Bhakti.

“Kita berharap kekurangan-kekurangan tahun sebelumnya (2017) dapat kita perbaiki tahun ini,” saran Bapak Busmet.

Perlu diketahui, pada penyelenggaraan sebelumnya, Kecamatan Teriak belum mampu berbuat banyak, khususnya dalam sesi perlombaan. Dimana sebagian tidak dapat diikuti karena berbagai faktor. Namun, satu yang menjadi kebanggaan adalah bangunan Dio’ Uma yang mendapat penilaian terbaik selama dua tahun sebelum ini.

“Kita kecolongan disesi perlombaan,” ujar Kades Dharma Bhakti, Bapak Yulius. Menurutnya, pada tahun lalu, koordinasi dengan panitia penyelenggara masih kurang sehingga banyak jenis perlombaan yang tak bisa diikuti.

​Langkah Persuasif Gubernur Cornelis Menertibkan Tambang Emas liar di Kecamatan Mandor 



UTUSAN RAKYAT, Mandor – Gubernur Kalbar Cornelis secara tegas meminta para penambang emas tanpa ijin (PETI) di Kecamatan Mandor untuk menghentikan aktivitasnya. Tidak segan-segan orang nomor satu di Kalbar itu turun langsung ke lokasi dibantu aparat keamanan TNI Polri serta Pemkab Landak, menemui ratusan penambang dilokasi, Minggu (3/11). Gubernur Cornelis juga membawa serta inspektur Tambang dan Kabid Minerba Provinsi Kalbar kelokasi untuk membantu dirinya memberikan penjelasan teknis kepada masyarakat yang rata-rata menggunakan peralatan tambang tradisional. 

Cornelis kemudian mengumpulkan para penambang untuk diberi penjelasan. Masyarakat penambang pun berkumpul disebuah pondok untuk mendengarkan penjelasan sang Gubernur. “Hari itu saya sudah datang dan melarang, biarpun tanah siapa tidak boleh ditambang tanpa ijin Pertambangan untuk itu saya mohon agar masyarakat semua tidak melakukan aktivitas penambangan lagi disini, silakan bawa pulang peralatannya.” tegas Mantan Bupati Landak itu. Sejurus kemudian masyarakat mengumpulkan peralatan mulai dri mesin penyedot air jenis Robin, dan peralatan tambang tradisional untuk dibawa pulang. 


Larangan penambangan juga terkait kerusakan lingkungan, bahaya mercuri yang tidak terkontrol, karena kata Cornelis selama ini pemerintah dianggap tidak tegas dalam menindak pelaku penambangan emas tanpa ijin. Gubernur Cornelis yang juga Presiden Majelis Adat Dayak Nasional itu menjelaskan kalau memang pemerintah mau refresif bisa saja, namun dengan imbauan begini masyarakat mengikuti, ya tidak perlu (refresif), “Nanti kalau tersangkut perkara hukum karena PETI kemudian ditahan kan Bupati dan Gubernurnya yang dimintai tolong untuk penangguhan penahan.” ujar Cornelis. 

Sehingga dirinya meminta masyarakat menghargai. Apalagi selama ini sudah banyak korban yang meninggal seperti di Goaboma Bengkayang, disitu pemerintah dan aparat keamanan dianggap tidak tegas dan disalahkan. Nah, sekarang pemerintah tegas namun dengan pendekatan persuasif. 


Cornelis pun meminta masyarakat untuk membubarkan diri dengan tertib dan membawa serta peralatan tambang mereka karena lokasi tersebut ditimbun menggunakan alat berat eksavator, supaya tidak ada lagi aktivitas. Satu persatu masyarakat pamit tertib dan menyalami Sang pemimpin mereka. 

Perwakilan masyarakat penambang yang tidak mau disebutkan namanya mengaku salah dan meminta maaf kepada Gubernur Kalbar, karena tidak mengindahkan imbauan Gubernur beberapa waktu lalu. Dirinya mewakili masyarakat penambang kecamatan Mandor berterima kasih kepada Gubernur Cornelis yang melakukan penertiban dengan langkah persuasif, sehingga masyarakat dengan kesadarannya membubarkan diri dan tidak melakukan penambangan tanpa ijin lagi.
Sumber dan Penulis : Hendrikus Kornelius alias Hentakun.

11 Desa di Kecamatan Teriak Gelar Pilkades


Pegawai dilingkungan Kecamatan Teriak pada Pekan Budaya Barape’ Sawa’ 2017

UTUSAN RAKYAT, Teriak – Dari jumlah total, 36 Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Secara Langsung di Kabupaten Bengkayang tahun 2017 ini, 11 Desa diantaranya berasal dari Kecamatan Teriak.Penyelenggaraan Pilkades tersebut akan dilakukan secara serentak mengingat masa jabatan Kepala Desa yang berakhir hampir bersamaan, yakni dalam rentang waktu April-Juli. Adapun ke-11 Desa yang dimaksud, antara lain :

1. Desa Lulang

2. Teriak

3. Sebente

4. Benteng Keladan

5. Malo Jelayan

6. Sekaruh

7. Bana

8. Puteng

9. Tubajur

10. Tanjung 

11. Ampar Benteng

Dari keseluruhan Desa, rata-rata Bakal Calon yang mendaftarkan diri berkisar antara 3 sampai 5 Kandidat. Sementara, Desa Sekaruh menjadi yang pertama sebagai Desa yang telah menetapkan Balon menjadi Calon beserta nomor urut dan DPT. Berdasarkan informasi yang diperoleh, rencananya Pilkades tahun ini akan digelar serentak pada tanggal 20 Juli. (Krisantus).