Pilgub Kalbar 2018 Bakal Diikuti Calon Perseorangan 


UTUSAN RAKYAT, Pontianak – Pesta demokrasi pada pemilihan kepala daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018 mendatang selangkah lagi akan diikuti Bakal Calon dari jalur perseorangan. Adalah pasangan Kartius S.H.,M.Si dan H. Pensong yang berani menempuh jalur ini. Asalkan lolos verifikasi administrasi, pasangan ini dipastikan bakal meramaikan persaingan merebut kursi kepemimpinan di Kalbar 5 tahun mendatang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim pemenangan, saat ini pasangan Kartius-Pensong telah menyampaikan berkas B1 dan B2 KWK kepada KPU Propinsi Kalbar sejak tanggal 21-26 Nopember 2017. Adapun persyaratan minimal dukungan berupa fotocopy KTP-E yang mesti dipenuhi dari calon perseorangan adalah sejumlah 300.883. Sementara jumlah KTP yang sudah diverifikasi dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) berjumlah 319.385 pendukung, B1-KWK sejumlah 312.012 dan lampiran B1-KWK sejumlah 309.843. Jumlah ini telah melebihi jumlah minimal yang dipersyaratkan.

“Dukungan tersebut berasal dari 8 Kabupaten/Kota, 29 Kecamatan dan 261 desa yang tersebar di Kalimantan Barat,” sebut akun Tim Kartius Pensong yang diugah Selasa (28/11).

Selanjutnya jumlah dukungan tersebut akan akan dilakukan verifikasi administrasi oleh petugas KPU bersama Bawaslu dan Tim Bakal Calon Gubernur Independen, Kartius-Pensong yang akan dilanjutkan ke tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan kembali lagi untuk ditinjau oleh KPU Provinsi Kalbar. 

Advertisements

Terbaru : Ini Daftar Anggota PPS se-Kabupaten Bengkayang 


KPUD Kabupaten Bengkayang hari ini, Sabtu, 11 Nopember 2017,  secara resmi telah mengumumkan 5 orang anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara(PPS) Se-Kabupaten Bengkayang. Berikut daftar nama penyelenggara Pemilu ditingkat desa tersebut. 


Pendamping Desa Jadi Anggota PPK, Double Job


UTUSAN RAKYAT, Jakarta – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berjanji akan memberikan sanksi tegas pendamping Desa (PD) maupun pendamping lokal desa (PLD) yang diketahui rangkap jabatan (dobel job) sebagai penyelenggara maupun pengawas Pemilihan Umum (Pemilu).

“Tidak boleh dobel job, itu menyalahi aturan,” kata Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi saat dihubungi media ini melalui sambungan telepon pribadinya, Kamis, (9/11/2017).

Secara aturan kata Anwar seorang pendamping tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Sebab, akan mempengaruhi terhadap profesionalisme kinerja diantara salah satunya. 

Terkait sanksi tegas yang akan diberikan Kemendes PDTT terhadap pendamping yang dobel job, akan berupa pencopotan.

Sanksi itu diberikan apabila pendamping tidak mengindahkan teguran yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT, baik secara lisan maupun tertulis.

“Jadi, kami tegaskan harus memilih, kalau seandainya tetap kita akan copot,” tegasnya.

Tindakan tegas itu diambil karena sesuai aturan satu orang tidak diperbolehkan menerima gaji dobel yang bersember dari keuangan negara.

“Kalau pendamping merangkap sebagai guru ngaji, petani, pedagang tidak masalah. Namun, jika merangkap sebagai PPK atau Panwaslu itu yang tidak boleh, kami pasti tegas,” tegasnya lagi.

Siberitakan sebelumnya, salah satu PLD di Kabupaten Sumenep dinyatakan lulus sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan dan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.(Jar/Jie).

Sumber : suaraindonesia-news.com, internet

Maju Gubernur, Gidot Berpeluang Diusung Partai Demokrat Bila….


image

Suryadman Gidot, M.Pd

UTUSAN RAKYAT, Bengkayang – Pemilihan Gubernur Kalbar 2018 tersisa dua tahun. Namun, Tokoh-tokoh politik di Bumi Kathulistiwa ini belum satupun yang memastikan diri maju pada Pilgub mendatang.

Sementara itu, Continue reading

Susunan Pengurus DPD Golkar Bengkayang Tanpa Yohanes Pasti


UTUSAN RAKYAT, Bengkayang – Dalam rilis terbaru yang disampaikan Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkayang, Nur Azman, SH, Sabtu (2/4) melalui pesan singkat Blackberry, Kepengurusan Partai Beringin periode 2016-2021 telah ditetapkan.

Namun dalam SK Nomor : Kep-04/GOLKAR-KB/III/2016 Tentang Susunan Pengurus dan Personalia DPD II Partai Golkar Kab. Bengkayang Periode 2016-2021, tidak tercantum nama mantan Ketua PG yang lama, (Yohanes) Pasti, SH.,MH serta sebagian personil yang sebelumnya bergabung dalam kepengurusan PG versi Agung Laksono.

Berikut ditampilkan SK Kepengurusan DPD II Partai Golkar Bengkayang 2016-2021 hasil Musda 3-4 Maret 2016 di Pontianak :

image

Pengurus Golkar Bengkayang

image

Pengurus Golkar Bengkayang

image

Pengurus Golkar Bengkayang

image

Pengurus Golkar Bengkayang

“HUT PEMDA BENGKAYANG Ke-17”