Anggota DPRD Propinsi Monitoring Bantuan Covid-19 Untuk Bengkayang


HUMPRO Bengkayang, Bengkayang – Anggota DPRD Propinsi Kalbar yang dipimpin Angeline Fremalco, SH sebagai Ketua Komisi I bersama enam lima anggota lain (dari 12 anggota) memonitoring langsung bantuan Pemprop untuk penanganan Covid-19 di Bengkayang. Sementara dari pihak Pemkab Bengkayang, Plh. Bupati, Obaja, SE.,M.Si bersama beberapa Kepala/Perwakilan OPD menyambut kehadiran tersebut di Ruang Rapat Plh. Bupati, Kamis (4/6).

Dikatakan Angeline, atas bantuan yang diberikan Pemprop tersebut, pihaknya meminta Pemkab Bengkayang dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Disamping itu, Tim Gugus Tugas Covid-19, khususnya Dinas Kesehatan diharapkan lebih proaktif melakukan pengecekan kesehatan masyarakat melalui Puskesmas-Puskesmas yang ada dan melaporkannya ke Dinkes Pemprop.

Lebih lanjut, terkait dengan kekosongan pegawai di dinas-dinas, Ia meminta Pemda Bengkayang untuk menyurati Gubernur terkait kekosongangan ini. Terkait dengan ADD, di 122 desa ada pemotongan anggaran terkait dengan penanganan Covid-19 apakah benar adanya pemotongan. Untuk persiapan pilkada, Bengkayang sudah siap dari segi anggaran.

Perlu diketahui, berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan Bengkayang, sedikitnya ada 14 jenis bantuan yang diberikan Pemprop, yakni berupa Alat Rapid Test 340 buah, Sepatu Boot 9 pasang, APD Jas Hujan 47 pasang, Masker Medis 15.500 buah, Google Glass 14 pasang, HandScoon 15 kotak, Asmad 1670 buah, Hand Sanitizer 4 Ken ukuran Ken 5 liter, Vitamin C 30 kotak, Termometer 10 buah, Masker N95 690 buah, Visel 10 buah, TTM 40 buah, Masker Robot 40 buah.

Selain Angeline, lima anggota DPRD Propinsi turut memberikan masukan kepada Pemkab Bengkayang. Berikut rangkumannya :

1. Syarif Amin Mohammad (Fraksi Nasdem): Untuk Kadis Kesehatan harus selalu buat program terkait penanganan Covid-19. Apakah ada TKA yang keluar masuk di Kabupaten Bengkayang ?

2. Ishak Ali Al Muthahar ( Fraksi Gerindra) : Bagaimana antusias masyarakat tentang penanganan Covid-19  yaitu dengan memberikan bantuan. Yg menarik buat saya adalah dengan cara mengirim beras dengan menggunakan helikopter. 504 ton beras yg sudah disalurkan. 2 Dinas ini yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yg pro aktif sekali dalam penanganan Covid-19 ini hingga saat ini untuk sementara baru 3 orang yg mengalami kasus positif. Pro aktif masyarakat dan dinas-dinas dalam menjaga Kab. Bengkayang dari Covid-19. Tentang perlindungan anak, masalah pencabulan dan pemerkosaan anak paling banyak di Kabupaten Bengkayang.

3. Muhammad Thohir (Fraksi PKB) : Melakukan pengecekan apakah benar ada bantuan dari Prov. Dan ingin melakukan pengawasan terhadap Kab. Bengkayang. Penanganan dr 122 desa tentang bantuan ini cukup salut dengan perjuangan untuk menyalurkan bantuan tersebut. Penambahan TKA tolong di pertimbangkan dan harus sesuai dengan SOP nya. Kondisi pada saat sekarang, tahapan2 sosial sudah berjalan dengan baik. Dengan new normal ini sosialisasikan dengan masyarakat, perkembangan yang berkaitan dengan kerjasama yg baik, kendala bantuan mungkin tidak semua terpenuhi namun yg menjadi masalah besar adalah saat pembagian beras jadi miskin baru tidak terdata tetapi miskin lama yg terdata. Penurunan penularan sudah cukup signifikan, terus berjuang menangani Covid-19 ini.

4. Muhammad (Fraksi PAN): Peran perusahaan, bagaimana bantuan mereka Dangan APD? Mahasiswa yg terjebak di luar Kalbar : ada mahasiswa di Jogja, yg tidak tgl di Asrama tidak dapat di bantuan. Warga yang kerja di luar tidak dapat bantuan sehingga orangtua terpaksa mencari pinjaman tuk memberikan uang kepada anaknya.

Menanggapi masukan dan informasi tersebut, Plh. Bupati menyampaikan bahwa dari sisi administrasi, besok Pemkab Bengkayang akan melaporkan keuangan ke Provinsi. Sedangkan anggaran untuk Pilkada sudah siap. Administrasi Pemda, SK yang untuk menugaskan Pegawai Negeri Kita sudah di serah ke KPU. Berkaitan dengan dukungan masalah Covid-19 ini, yang membuat kalut adalah kondisi di pasar terkait dengan orang-orang yang belanja. Untuk mahasiswa ada 2 jalur, ada jalur bantuan Pemda dan jalur mandiri. Untuk jalur mandiri tinggal di data dr orangtuanya. Bantuan oleh pihak perusahaan, ada perusahaan daerah, negara dan swasta ada bantuan materiil dan bantuan berupa uang. Data-data yg diminta Provinsi sudah kami serahkan terkait bantuan sosial ini.

Kadis Sosial : Berdasarkan data DTKS per Oktober 2019 : penerimaan bantuan.Adapun kendala yg dihadapi adalah : Kondisi geografis di Desa Sungkung I, II, III penyaluran menggunakan Helicopter. Terkait Kondisi pembiayaan anggaran: penyaluran bulan April pembiayaan bulan Juni 2020. Beras Bulog tiba tanggal 13 April 2020. Terkait dengan masalah perlindungan anak : ada sekitar 40 orang gila yang siap di pulang kan dan karna masalahnya di anggaran yang belum cair, jadi belum dipulangkan. Untuk tahun ini saja ada 12 kasus yang di tangani yaitu masalah pencabulan dan pemerkosaan. Selama pandemi ini ada 2 kasus yaitu : guru mencabuli muridnya dan anak SMP menghamili adiknya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Kadis Perbatasan : Kab. Bengkayang memiliki 2 perbatasan wilayah Jagoi Babang dan Siding. Data warga kita yg pulang dr Malaysia melalui PLBN Aruk, Entikong dan Jagoi Babang selalu dilakukan pemeriksaan dan selalu di pantau trus. Ini lah langkah cara pencegahan yang di lakukan dan untuk sementara data yang di dapat ada sekitar 466 orang warga kita yg pulang dari Malaysia melalui jalur Perbatasan Jagoi Babang=113 orang, Perbatasan Aruk=276 orang, dan Perbatasan Entikong=79 orang.

Kadis Kesehatan : Ada 14 jenis bantuan dr Provinsi yg diterima : Rapid Test 340 buah, Sepatu Boot 9 pasang, APD Jas Hujan 47 pasang, Masker Medis 15.500 buah, Google Glass 14 pasang, HandScoon 15 kotak, Asmad 1670 buah, Hand Sanitizer 4 Ken ukuran Ken 5 liter, Vitamin C 30 kotak, Termometer 10 buah, Masker N95 690 buah, Visel 10 buah, TTM 40 buah, Masker Robot 40 buah. Berkaitan dg perkembangan, untuk saat ini sudah ada 3 kasus yg positif. Yg menjadi kendala kami di sini adalah hasil SWAPnya belum keluar seperti kasus Pak Asonius, sambil menunggu hasil SWAPnya keluar untuk sementara isolasi mandiri di rumah dgn ijin dri RS. Abdul Azis. Untuk klaster ke 3 ini, terkena ke tenaga medis di Kab. Bengkayang dan sekarang sedang di isolasi di RS. Abdul Azis.

Kadis UKM : Untuk Tenaga Asing ada 8 orang di PLTU di Bengkayang, untuk PLTU Kalbar 1 ada 55 orang dan akan mendatangkan tenaga asing baru untuk penambahan karyawan. Untuk sementara TKA baru belum bisa masuk terkait dengan kebijakan Covid-19 ini. (Yuka/Ruli/Humprofasin).

Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang


UTUSAN RAKYAT, Bengkayang – Ketua DRPD Bengkayang, Fransiskus, M.Pd sesaat sebelum mengikuti upacara memperingati HUT Pemprop Kalbar yang ke-63 tahun 2020 di Halaman Kantor Bupati Bengkayang. Pria asal Desa Sahan, Kecamatan Seluas ini selain memimpin lembaga legislatif, juga menahkodai DPC Partai Gerindra serta pernah memimpin Asosiasi Kabupaten PSSI Bengkayang. (*)

Fransiskus, M.Pd

Daftar Pemilih Kalbar Pada Pilkada Gubernur 2018


UTUSAN RAKYAT, Bengkayang- Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018 tersisa kurang dari dua bulan lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar sebagai penyelenggara telah menuntaskan berbagai tahapan, termasuk diantaranya yang paling urgen adalah Daftar Pemilih.

Dari release yang telah dipublikasikan KPU, Kota Pontianak memiliki pemilik terbanyak dengan total 424.173 pemilih, diikuti kabupaten Sambas 406.875 dan Kubu Raya 397.925 pemilih. Sedangkan paling sedikit terdapat di Kabupaten Kayong Utara, 75.825 pemilih.

Adapun total jumlah pemilih dari 14 Kabupaten/Kota adalah 3.436.127 pemilih. Namun jumlah tersebut masih bisa berubah hingga batas waktu terakhir yang telah ditentukan KPU terhadap para pemilih yang hingga penetapan DPT belum terdata.

Ketua KPU Bengkayang Apresiasi PPDP Teriak


Ketua KPU Bengkayang, Ir. Martinus Khiu berkesempatan hadir di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teriak, Selasa (20/3). Kehadirannya sekaligus untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada 40 Anggota Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dari 18 Desa yang ada.

Ir. Martinus Khiu sangat mengapreasiasikan kinerja seluruh penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diwilayah kerjanya, tetmasuk Teriak yang sudah bekerja keras dalam rangka mensukseskan Pemilu dimaksud.

Disamping itu, Anggota KPU dua periode ini turut memberikan informasi bagi anggota PPDP yang hadir untuk mempersiapkan diri atau menyampaikan kepada warga lain agar mempersiapkan diri sebagai anggota KPPS pada bulan Juni mendatang. Hal ini dimaksud agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Kegiatan Mencoklit KPU Pecahkan Rekor MURI


UTUSAN RAKYAT, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (20/1) memulai kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pilkada Serentak 2018. Pelaksanaan Coklit Pilkada 2018 memecahkan rekor baru dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). 

Piagam penghargaan MURI atas rekor-dunia ini terkait “Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Terbanyak”. 

Ketua Umum MURI Jaya Suprana menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Ketua KPU RI Arief Budiman, di kantor KPU Jawa Timur, Kota Surabaya, Sabtu. 

Coklit Pilkada 2018 melibatkan 350 ribu petugas, 1.750.050 rumah di 171 daerah (17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten). 

Pelaksanaan coklit dimulai hari ini dan akan berlangsung selama 30 hari dengan standar target 1 petugas lima rumah per hari.

Sumber : tajuktimur.com

Pilgub Kalbar 2018 Bakal Diikuti Calon Perseorangan 


UTUSAN RAKYAT, Pontianak – Pesta demokrasi pada pemilihan kepala daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018 mendatang selangkah lagi akan diikuti Bakal Calon dari jalur perseorangan. Adalah pasangan Kartius S.H.,M.Si dan H. Pensong yang berani menempuh jalur ini. Asalkan lolos verifikasi administrasi, pasangan ini dipastikan bakal meramaikan persaingan merebut kursi kepemimpinan di Kalbar 5 tahun mendatang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim pemenangan, saat ini pasangan Kartius-Pensong telah menyampaikan berkas B1 dan B2 KWK kepada KPU Propinsi Kalbar sejak tanggal 21-26 Nopember 2017. Adapun persyaratan minimal dukungan berupa fotocopy KTP-E yang mesti dipenuhi dari calon perseorangan adalah sejumlah 300.883. Sementara jumlah KTP yang sudah diverifikasi dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) berjumlah 319.385 pendukung, B1-KWK sejumlah 312.012 dan lampiran B1-KWK sejumlah 309.843. Jumlah ini telah melebihi jumlah minimal yang dipersyaratkan.

“Dukungan tersebut berasal dari 8 Kabupaten/Kota, 29 Kecamatan dan 261 desa yang tersebar di Kalimantan Barat,” sebut akun Tim Kartius Pensong yang diugah Selasa (28/11).

Selanjutnya jumlah dukungan tersebut akan akan dilakukan verifikasi administrasi oleh petugas KPU bersama Bawaslu dan Tim Bakal Calon Gubernur Independen, Kartius-Pensong yang akan dilanjutkan ke tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan kembali lagi untuk ditinjau oleh KPU Provinsi Kalbar. 

Terbaru : Ini Daftar Anggota PPS se-Kabupaten Bengkayang 


KPUD Kabupaten Bengkayang hari ini, Sabtu, 11 Nopember 2017,  secara resmi telah mengumumkan 5 orang anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara(PPS) Se-Kabupaten Bengkayang. Berikut daftar nama penyelenggara Pemilu ditingkat desa tersebut. 


Pendamping Desa Jadi Anggota PPK, Double Job


UTUSAN RAKYAT, Jakarta – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berjanji akan memberikan sanksi tegas pendamping Desa (PD) maupun pendamping lokal desa (PLD) yang diketahui rangkap jabatan (dobel job) sebagai penyelenggara maupun pengawas Pemilihan Umum (Pemilu).

“Tidak boleh dobel job, itu menyalahi aturan,” kata Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi saat dihubungi media ini melalui sambungan telepon pribadinya, Kamis, (9/11/2017).

Secara aturan kata Anwar seorang pendamping tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Sebab, akan mempengaruhi terhadap profesionalisme kinerja diantara salah satunya. 

Terkait sanksi tegas yang akan diberikan Kemendes PDTT terhadap pendamping yang dobel job, akan berupa pencopotan.

Sanksi itu diberikan apabila pendamping tidak mengindahkan teguran yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT, baik secara lisan maupun tertulis.

“Jadi, kami tegaskan harus memilih, kalau seandainya tetap kita akan copot,” tegasnya.

Tindakan tegas itu diambil karena sesuai aturan satu orang tidak diperbolehkan menerima gaji dobel yang bersember dari keuangan negara.

“Kalau pendamping merangkap sebagai guru ngaji, petani, pedagang tidak masalah. Namun, jika merangkap sebagai PPK atau Panwaslu itu yang tidak boleh, kami pasti tegas,” tegasnya lagi.

Siberitakan sebelumnya, salah satu PLD di Kabupaten Sumenep dinyatakan lulus sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan dan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.(Jar/Jie).

Sumber : suaraindonesia-news.com, internet