Anggota DPRD Propinsi Monitoring Bantuan Covid-19 Untuk Bengkayang


HUMPRO Bengkayang, Bengkayang – Anggota DPRD Propinsi Kalbar yang dipimpin Angeline Fremalco, SH sebagai Ketua Komisi I bersama enam lima anggota lain (dari 12 anggota) memonitoring langsung bantuan Pemprop untuk penanganan Covid-19 di Bengkayang. Sementara dari pihak Pemkab Bengkayang, Plh. Bupati, Obaja, SE.,M.Si bersama beberapa Kepala/Perwakilan OPD menyambut kehadiran tersebut di Ruang Rapat Plh. Bupati, Kamis (4/6).

Dikatakan Angeline, atas bantuan yang diberikan Pemprop tersebut, pihaknya meminta Pemkab Bengkayang dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Disamping itu, Tim Gugus Tugas Covid-19, khususnya Dinas Kesehatan diharapkan lebih proaktif melakukan pengecekan kesehatan masyarakat melalui Puskesmas-Puskesmas yang ada dan melaporkannya ke Dinkes Pemprop.

Lebih lanjut, terkait dengan kekosongan pegawai di dinas-dinas, Ia meminta Pemda Bengkayang untuk menyurati Gubernur terkait kekosongangan ini. Terkait dengan ADD, di 122 desa ada pemotongan anggaran terkait dengan penanganan Covid-19 apakah benar adanya pemotongan. Untuk persiapan pilkada, Bengkayang sudah siap dari segi anggaran.

Perlu diketahui, berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan Bengkayang, sedikitnya ada 14 jenis bantuan yang diberikan Pemprop, yakni berupa Alat Rapid Test 340 buah, Sepatu Boot 9 pasang, APD Jas Hujan 47 pasang, Masker Medis 15.500 buah, Google Glass 14 pasang, HandScoon 15 kotak, Asmad 1670 buah, Hand Sanitizer 4 Ken ukuran Ken 5 liter, Vitamin C 30 kotak, Termometer 10 buah, Masker N95 690 buah, Visel 10 buah, TTM 40 buah, Masker Robot 40 buah.

Selain Angeline, lima anggota DPRD Propinsi turut memberikan masukan kepada Pemkab Bengkayang. Berikut rangkumannya :

1. Syarif Amin Mohammad (Fraksi Nasdem): Untuk Kadis Kesehatan harus selalu buat program terkait penanganan Covid-19. Apakah ada TKA yang keluar masuk di Kabupaten Bengkayang ?

2. Ishak Ali Al Muthahar ( Fraksi Gerindra) : Bagaimana antusias masyarakat tentang penanganan Covid-19  yaitu dengan memberikan bantuan. Yg menarik buat saya adalah dengan cara mengirim beras dengan menggunakan helikopter. 504 ton beras yg sudah disalurkan. 2 Dinas ini yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yg pro aktif sekali dalam penanganan Covid-19 ini hingga saat ini untuk sementara baru 3 orang yg mengalami kasus positif. Pro aktif masyarakat dan dinas-dinas dalam menjaga Kab. Bengkayang dari Covid-19. Tentang perlindungan anak, masalah pencabulan dan pemerkosaan anak paling banyak di Kabupaten Bengkayang.

3. Muhammad Thohir (Fraksi PKB) : Melakukan pengecekan apakah benar ada bantuan dari Prov. Dan ingin melakukan pengawasan terhadap Kab. Bengkayang. Penanganan dr 122 desa tentang bantuan ini cukup salut dengan perjuangan untuk menyalurkan bantuan tersebut. Penambahan TKA tolong di pertimbangkan dan harus sesuai dengan SOP nya. Kondisi pada saat sekarang, tahapan2 sosial sudah berjalan dengan baik. Dengan new normal ini sosialisasikan dengan masyarakat, perkembangan yang berkaitan dengan kerjasama yg baik, kendala bantuan mungkin tidak semua terpenuhi namun yg menjadi masalah besar adalah saat pembagian beras jadi miskin baru tidak terdata tetapi miskin lama yg terdata. Penurunan penularan sudah cukup signifikan, terus berjuang menangani Covid-19 ini.

4. Muhammad (Fraksi PAN): Peran perusahaan, bagaimana bantuan mereka Dangan APD? Mahasiswa yg terjebak di luar Kalbar : ada mahasiswa di Jogja, yg tidak tgl di Asrama tidak dapat di bantuan. Warga yang kerja di luar tidak dapat bantuan sehingga orangtua terpaksa mencari pinjaman tuk memberikan uang kepada anaknya.

Menanggapi masukan dan informasi tersebut, Plh. Bupati menyampaikan bahwa dari sisi administrasi, besok Pemkab Bengkayang akan melaporkan keuangan ke Provinsi. Sedangkan anggaran untuk Pilkada sudah siap. Administrasi Pemda, SK yang untuk menugaskan Pegawai Negeri Kita sudah di serah ke KPU. Berkaitan dengan dukungan masalah Covid-19 ini, yang membuat kalut adalah kondisi di pasar terkait dengan orang-orang yang belanja. Untuk mahasiswa ada 2 jalur, ada jalur bantuan Pemda dan jalur mandiri. Untuk jalur mandiri tinggal di data dr orangtuanya. Bantuan oleh pihak perusahaan, ada perusahaan daerah, negara dan swasta ada bantuan materiil dan bantuan berupa uang. Data-data yg diminta Provinsi sudah kami serahkan terkait bantuan sosial ini.

Kadis Sosial : Berdasarkan data DTKS per Oktober 2019 : penerimaan bantuan.Adapun kendala yg dihadapi adalah : Kondisi geografis di Desa Sungkung I, II, III penyaluran menggunakan Helicopter. Terkait Kondisi pembiayaan anggaran: penyaluran bulan April pembiayaan bulan Juni 2020. Beras Bulog tiba tanggal 13 April 2020. Terkait dengan masalah perlindungan anak : ada sekitar 40 orang gila yang siap di pulang kan dan karna masalahnya di anggaran yang belum cair, jadi belum dipulangkan. Untuk tahun ini saja ada 12 kasus yang di tangani yaitu masalah pencabulan dan pemerkosaan. Selama pandemi ini ada 2 kasus yaitu : guru mencabuli muridnya dan anak SMP menghamili adiknya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Kadis Perbatasan : Kab. Bengkayang memiliki 2 perbatasan wilayah Jagoi Babang dan Siding. Data warga kita yg pulang dr Malaysia melalui PLBN Aruk, Entikong dan Jagoi Babang selalu dilakukan pemeriksaan dan selalu di pantau trus. Ini lah langkah cara pencegahan yang di lakukan dan untuk sementara data yang di dapat ada sekitar 466 orang warga kita yg pulang dari Malaysia melalui jalur Perbatasan Jagoi Babang=113 orang, Perbatasan Aruk=276 orang, dan Perbatasan Entikong=79 orang.

Kadis Kesehatan : Ada 14 jenis bantuan dr Provinsi yg diterima : Rapid Test 340 buah, Sepatu Boot 9 pasang, APD Jas Hujan 47 pasang, Masker Medis 15.500 buah, Google Glass 14 pasang, HandScoon 15 kotak, Asmad 1670 buah, Hand Sanitizer 4 Ken ukuran Ken 5 liter, Vitamin C 30 kotak, Termometer 10 buah, Masker N95 690 buah, Visel 10 buah, TTM 40 buah, Masker Robot 40 buah. Berkaitan dg perkembangan, untuk saat ini sudah ada 3 kasus yg positif. Yg menjadi kendala kami di sini adalah hasil SWAPnya belum keluar seperti kasus Pak Asonius, sambil menunggu hasil SWAPnya keluar untuk sementara isolasi mandiri di rumah dgn ijin dri RS. Abdul Azis. Untuk klaster ke 3 ini, terkena ke tenaga medis di Kab. Bengkayang dan sekarang sedang di isolasi di RS. Abdul Azis.

Kadis UKM : Untuk Tenaga Asing ada 8 orang di PLTU di Bengkayang, untuk PLTU Kalbar 1 ada 55 orang dan akan mendatangkan tenaga asing baru untuk penambahan karyawan. Untuk sementara TKA baru belum bisa masuk terkait dengan kebijakan Covid-19 ini. (Yuka/Ruli/Humprofasin).

Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang


UTUSAN RAKYAT, Bengkayang – Ketua DRPD Bengkayang, Fransiskus, M.Pd sesaat sebelum mengikuti upacara memperingati HUT Pemprop Kalbar yang ke-63 tahun 2020 di Halaman Kantor Bupati Bengkayang. Pria asal Desa Sahan, Kecamatan Seluas ini selain memimpin lembaga legislatif, juga menahkodai DPC Partai Gerindra serta pernah memimpin Asosiasi Kabupaten PSSI Bengkayang. (*)

Fransiskus, M.Pd

Plt. Bupati Saksikan Penyerahan Alkes dari KPJ Hospital Kepada RSUB Serukam


Plt. Bupati Bengkayang, Agustinus Naon, S.Sos sedang berbincang dengan Konjen KJRI Kuching, Yonny Triprayitno

Oleh : Krisantus Roy

UTUSAN RAKYAT, Serukam – Pelaksana Tugas Bupati Bengkayang, Agustinus Naon, S.Sos, Kamis (5/12) menerima kedatangan Konsulat Jendral KJRI Kuching, Yonny Triprayitno bersama rombongan diruang kerjanya. Total ada 15 yang ikut rombongan, terdiri dari 7 orang KJRI, 6 orang dari KPJ Hospital, Kuching, Malaysia serta dua orang perwakilan Kemenlu RI.

Kedatangan rombongan tersebut dalam rangka menyerahkan alat kesehatan berupa dua unit incubator kepada piham RSU Bethesda Serukam. Dimana, Alkes itu berasal dari KPJ Hospital, sebuah Rumah Sakit Spesialialis di Kuching, Malaysia.

“Bantuan ini merupakan sebuah bentuk pengabdian kami bagi masyarakat (bhakti sosial) yang mana tidak hanya dilakukan didalam negeri, tetapi juga mencakup keluar (negeri),” ungkap General Maneger KPJ Hospital, Encik Nurhazimah Mahat.

Lebih lanjut, Nurhazimah menyebutkan pihaknya perlunya menjalin kerjasama dengan RSU Bethesda Serukam maupun RS yang ada di Indonesia guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, apalagi sebagian besar pasien di RS tempatnya berasal dari Indonesia.

“Kurang lebih 30% pasien kami merupakan warga Indonesia,” sebutnya.

Menerima bantuan Alkes, Direktur RSUB Serukam, Christian, mengaku berterimakasih atas bantuan tersebut. Dikatakan bahwa pihaknya telah menunggu hingga dua tahun lebih sejak pengajuan baru bisa mendapatkan alat yang itu dari KPJ Hospital.

Alkes berupa dua unit incubator yang diterima RSUB Serukam

“Kami juga berterimakasih kepada semua pihak yang selama ini terus mendukung keberadaan RSUB Serukam, termasuk Pemda Bengkayang,” ujarnya.

Melalui dua unit incubator yang telah diterima pihaknya, Christian berharap agar alat tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, bernada yang sama, Plt. Bupati Bengkayang, mengapresiasikan bantuan yang diberikan pihak KPJ Hospital. Dan berharap kedepan, bantuan serupa dapat diterima oleh RS lainnya yang ada di Bengkayang.

“Kita bersyukur, dengan adanya alat ini Saya harap dapat digunakan dengan baik sesuai mekanisme penggunaan alat dan mampu melayani masyarakat dengan maksimal,” pintanya. (*)

Untuk video kegiatan silahkan klik link ini : https://m.youtube.com/channel/UCwmqPpt8IjNGzh3TzNvSxrQ

Plt. Bupati Buka Turnamen Bola Voli Dalam Rangka HUT DWP Ke-20


Oleh : Krisantus Roy

UTUSAN RAKYAT, Bengkayang – Plt. Bupati Bengkayang, Agustinus Naon, S.Sos membuka kompetisi bola voli memperebutkan Piala Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan menyaksikan langsung pertandingan perdana antara Tim Pengurus DWP versus DWP DPRD di Lapangan Voli Kantor Camat Bengkayang, Jumat (1/11/2019).

Kompetisi bola voli ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT ke-20 DWP Bengkayang. Sesaat sebelum pertandingan, anggota dan pengurus DWP melakukan senam ditempat yang sama.

Berdasarkan laporan panitia HUT, kompetisi ini diikuti oleh 15 Tim dari masing-masing instansi dengan memperebutkan Piala Bergilir Ketua DWP dan Piala tetap mulai 1 Nopember dan berakhir 12 Nopember 2019. Dan bertujuan untuk mempererat tali silahturahmi antar anggota DWP. Saling mengenal dan menerapkan pola hidup sehat anggota. (*)

Bupati Bengkayang Tinjau SDN 17 Sidai Yang Terbakar


UTUSAN RAKYAT, Ledo – Bangunan Sekolah Dasar 17 Sidai, Kecamatan Ledo ludes terbakar. Tak satupun barang yang tersisa, aset dan data sekolah lenyap menjadi puing dan abu. Para siswa kehilangan tempat belajar dan terpaksa harus menggunakan Balai Pertemuan milik Desa.

Atas kondisi tersebut, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd mendatangi lokasi SDN 17 Sidai, Kecamatan Ledo yang ludes terbakar untuk melihat langsung kondisi gedung sekolah tersebut, Jumat (23/8/2019).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepsek, kebakaran disebabkan oleh rembetan api dari pembakaran lahan pertanian yang dilakukan oleh warga setempat pada hari Rabu (21/8) sore. Adapun jarak antara lahan pertanian dengan gedung sekolah cukup berdekatan, kurang lebih 50 meter sehingga berisiko tinggi terjadi rembetan ditambah lagi pada saat pembakaran tidak ada tindakan pengamanan khusus.

“Akibat kebakaran ini, semua dokumen dan sarana/prasarana mengajar ludes terbakar,” sebut Anton. Selanjutnya, agar aktivitas belajar mengajar bagi 17 siswa (9 kelas I, 3 kelas 2, 5 kelas 3) tetap berlangsung, pihak sekolah saat ini memanfaatkan Gedung Serbaguna milik desa.

Terkait kebakaran itu, Bupati meminta Kepsek segera membuat laporan barang dan aset apa saja apa yang diperlukan agar dapat dipenuhi guna menunjang kelancaran belajar mengajar.

“Jangan lupa untuk meminta kejelasan aset dari tanah (sekolah) tersebut agar tidak ada tumpang tindih ketika pembangunannya lagi,” tegas Bupati.

Terakhir, pada kesempatan tersebut Bupati menghimbau agar masyarakat tidak membakar lahan secara sembarangan yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi kita dan orang lain.

Kedatangan Bupati di SDN 17 Sidai turut didampingi Camat Ledo, Sekcam, Anggota Polsek Ledo, Kabid Pendidikan Sekolah Dasar, Kepala UPT dan Kepala Desa Sidai.

 

Sumber : Humpro Bengkayang

Jika Gagal, Mahasiswa Harus Ganti Rugi


UTUSAN RAKYAT, Bengkayang – Pemda Bengkayang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 kembali memfasilitasi tamatan SMA/sederajat mengambil perkuliahan di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD).

“Tahun ini Pemda Bengkayang kembali mengirim SDM-nya untuk mengambil perkuliahan di UKSW,” tegas Kadisdikbud, DR. Yan, S.Sos.,M.Si usai melakukan pertemuan dengan peserta yang dinyatakan lolos seleksi beserta orangtuanya, Jumat (30/8) di Aula Kantor Bupati.

img-20190417-wa0018-378923137.jpgAdapun jumlah Calon Mahasiswa yang akan dikirim tersebut saat pertemuan terdata 80 orang (yang sudah melakukan registrasi) dari 138 yang dinyatakan lolos seleksi. Jumlah tersebut berasal dari enam jurusan yang disediakan diantaranya Ilmu Perpustakaan, Ilmu Biologi, Teknik Informatika. Calon mahasiswa yang sudah melakukan registrasi ini selanjutnya akan diberangkatkan pada hari Selasa, 4 September.

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd yang turut hadir pada pertemuan itu bersama Wakil Bupati, Agustinus Naon, S.Sos, menyampaikan pesan yang keras kepada calon mahasiswa maupun orangtua mereka.

“Jangan sampai gagal dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan buat malu diri sendiri, orang tua maupun Pemda Bengkayang,” tegas Bupati.

“Berangkat 100, selesai juga 100,” tambahnya.

Bupati mengingatkan kepada mereka agar dalam menjalankan perkuliahan nanti harus serius, orang tua juga harus turut memantau dan mengawasi anak-anaknya sehingga tetap terarah. Lebih lanjut, Bupati mewanti-wanti kepada calon mahasiswa maupun orang tua apabila terdapat mahasiswa yang gagal menyelesaikan perkuliahannya.

“Jadi jika ada yang gagal, Pemda akan menuntut ganti rugi kepada yang bersangkutan,” ungkap Bupati.

Oleh karena itu, untuk memperkuat pengawasan, Pemda Bengkayang telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hal tersebut. Sehingga nanti jika ada yang tidak menyelesaikan studinya dapat dituntut untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan Pemda. Misalnya Pemda telah membiayai selama 3 tahun perkuliahan dengan jumlah uang yang dikeluarkan sebanyak Rp.5 juta per tahun, kemudian mahasiswa tidak mampu menyelesaikan studinya, berarti yang harus diganti sebesar Rp.15 juta.

“Mengapa bekerjasama dengan BPK? Karena uang yang digunakan untuk membiayai perkuliahan ini menggunakan uang negara,” jelas Bupati.

Guna memperkuat komitmen ini, para Calon Mahasiswa diwajibkan untuk menandatangani kesepakatan tersebut pada saat registrasi.

Sumber : Humpro Bengkayang

Dibangun 1973, Gedung SDN 06 Padagi Butuh Perhatian


HUMPRO Bengkayang, Monterado – Usai menyerahkan SK pembaharuan kontrak tenaga kesehatan di Samalantan, Rabu (10/4), Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd melanjutkan kunjungan kerjanya di Kecamatan Monterado dan Capkala.

Dalam kunjungannya di Monterado, Bupati melihat langsung kondisi gedung SDN 06 Padagi. Sekolah Dasar pertama yang dibangun di Desa Serindu tahun 1973 tersebut kondisinya cukup memprihatinkan sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan.

“Semenjak berdiri tahun 1973, SDN ini baru dua kali direhab. Pertama tahun 1986 dan kedua tahun 2010,” ungkap Kepala Sekolah, Sudarmadji. Artinya, rehab terakhir terjadi hampir 10 tahun silam sehingga tak mengherankan jika saat ini beberapa bagian gedung membutuhkan perbaikan. Mendengar keluhan Kepala Sekolah, Bupati memerintahkan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Dikbud untuk dapat ambil langkah-langkah untuk perbaikan sekolah tersebut.

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Dikbud, DR. Yan, S.Sos.,M.Si, mengatakan dengan keterbatasan anggaran yang ada, tentu hal itu tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi akan dilakukan bertahap.

“Jika memungkin kemampuan keuangan diusahakan masuk dalam usulan APBD Perubahan TA 2019 ini.” sebut DR. Yan.

Penulis : Robertus/Rival/Tri/Sukilah/Humas & Protokol Setdakab Bky.

Pemda Bengkayang dan Kejari Tandatangani MoU Bidang Hukum & HAM


HUMPRO Bengkayang, Bengkayang – Pemda Bengkayang dan Kejari Tandatangani MoU Bidang Hukum & HAM, Selasa, (16/4) di Aula II Lt. V Kantor Bupati Bengkayang. Menurut Kajari Bengkayang, Martinus Hasibuan, SH. Penandatanganan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara bukanlah untuk pertama kalinya, tetapi memperbaharui kesepakatan yang lama.

Kesepakatan ini sesuai dengan Undang Undang no 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan, Wewenang Kejaksaan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara dalam menyelamatkan memulihkan kekayaan Negara dan Menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dan Kebijaksanaan yang di tetapkan Kejaksaan Agung Indonesia.

Sementara dalam sambutannya, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M,Pd mengapresiasikan kerjasama ini.

Pembaharuan Nota Kesepahaman Hukum dalam penanganan penyelesaian bidang Hukum & HAM diharapkan mampu membantu Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk memperoleh dukungan dari Kejaksaan Negeri Bengkayang berupa bantuan Hukum, pelayanan Hukum dan tindakan Hukum lainnya apabila konflik dengan Hukum khususnya dalam bidang Perdatan dan Tata Usahaan Negara.

“Jadi nanti apabila terjadi konflik Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dapat diselesaikan dengan maksimal sesuai dengan Undang Undang yang berlaku,” pungkasnya.

Penulis : Ruli Andrianus/Humas & Protokol Setdakab Bky.

Empat Hal Utama Jadi Fokus Perhatian di Tiga Kecamatan


UTUSAN RAKYAT, Sungai Raya – Bupati Bengkayang, Bapak Suryadman Gidot, M.Pd memaparkan empat hal utama yang menjadi fokus perhatian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan Sungai Raya, Capkala dan Sungai Raya Kepulauan. Keempat hal tersebut, yakni masih kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar, lemahnya pengembangan sektor ekonomi berdasarkan potensi ekonomi kewilayahan, kurangnya penataan wilayah serta pelestarian lingkungan, rendahnya kualitas SDM dan tingginya persentase kemiskinan.

Berdasarkan data yang tersedia ditahun 2017, 5 desa di Kecamatan Sungai Raya, 4 diantaranya berstatus tertinggal dan 1 masuk kategori maju. Sedangkan di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, 4 berstatus tertinggal dan 1 berkembang. Sementara untuk Kecamatan Capkala, dari 6 Desa, 4 masuk kategori sangat tertinggal, 2 desa tertinggal.

“Dari data ini, Saya mengapresiasikan bagi desa-desa yang telah mampu keluar dari zona tertinggal menjadi berkembang dan maju,” ungkap Bupati saat membuka kegiatan Musrenbag Tingkat Kecamatan, Rabu (27/2/2019) di Aula Kantor Camat Sungai Raya. Prestasi ini harusnya diikugi oleh desa lain untuk mencapai kemajuan dan kemandirian berdasarkan potensi yang dimiliki.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan, secara kewilayahan, kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang memiliki potensi yang sangat tinggi dan bervariatif diberbagai sektor. Jika melihat tren PDRB Bengkayang yang selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, sebagian besar didominasi sektor pertanian, perkebunan dan perkebunan. Namun pertumbuhan tersebut belum diikuti oleh pertumbuhan yang signifikan disektor sekunder yang lebih mengarah pada pemanfaatan dan pengolahan dari suatu komoditas sehingga jadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Sedangkan untuk faktor penataan wilayah dan pelestarian fungsi lingkungan, indikator yang digunakan berkaitan dengan kondisi pemukiman kumuh dibeberapa wilayah kecamatan yang masih perlu dibenahi. Sementara, terkaii dengan kemiskinan, dari data yang ada, untuk kecamatan Sungai Raya masih terdapat 1.266 Rumah Tangga (RT) dengan kondisi kesejahteraan terendah di Indonesia. Sedangkan untuk Kecamatan Capkala 983 RT dan 1.525 RT di Sungai Raya Kepulauan.

Berdasarkan pemaparan diatas, Bupati menyebutkan Pemkab Bengkayang telah melakukan berbagai upaya meski dengan keterbatasan dana yang dimiliki. Seperti penguatan data dan perencanaan sebagai salah satu upaya mempersiapkan instrumen dasar yang dijadikan persyaratan pengajuan usulan kegiatan kepada pemerintah provinsi dan pusat.

“Salah satu hasilnya, tahun 2019 ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), akan ada pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan,” sebut Bupati.

Upaya selanjutnya, menangkap peluang pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pusat dan provinsi melalui komunikasi dan koordinasi yang intens. Salah satu yang diperjuangkan sejak beberapa tahun lalu adalah pengusulan penanganan kawasan kumuh diwilayah pesisir.

Pemerintah juga terus berupaya menguatkan peran-peran kelembagaan ekonomi kemasyarakatan seperti Koperasi, UMKM serta BUMDes agar terus berperan aktif dalam mengelola potensi-potensi yang ada.

Berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM dan tingginya persentase kemiskinan, pemerintah telah berupaya dengan melakukan pemerataan dibidang pendidikan maupun memberikan Beasiswa Utusan Daerah bagi pelajar.

“Secara keseluruhan ada 1.008 orang yang sudah dikirim Pemda untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi,” jelasnya.

Sumber : Humas Setdakab Bengkayang

Kriteria Kelulusan CPNS Ditentukan Melalui Perangkingan


UTUSAN RAKYAT, Bogor – Kabar gembira bagi peserta seleksi CPNS yang tidak memenuhi kriteria kelulusan pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu. Pemerintah secara resmi mengeluarkan aturan terkait kelulusan SKD CPNS 2018. Aturan tersebut tertuang dalam Permen PANRB No 61 Tahun 2018 yang mana dalam aturan itu pemerintah memutuskan menggunakan sistem perangkingan untuk bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

“Namun teknis pengumumannya akan ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara,” tegas Men PANRB, Syafruddin, Rabu (21/11) di Istana Bogor.

Dalam PermenPANRB ini di pasal 2 disebutkan peserta SKB terdiri atas peserta SKD yang memenuhi passing grade dan peserta SKD yang tidak memenuhi passing grade namun memiiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD sesuai yang diatur dalam peraturan menteri.

Penjelasannya, peserta SKD yang tidak lolos passing grade tapi bisa ikut SKB yakni dengan ketentuan:

– Nilai kumulatif SKD formasi umum paling rendah 255.

– Nilai kumulatif SKD formasi umum untuk jabatan dokter spesialis dan instruktur penerbang paling rendah 255.

– Nilai kumulatif SKD formasi umum untuk petugas ukur, rescuer, anak buah kapal, pengamat gunung api, penjaga mercu suar, pelatih/pawang hewan dan penjaga tahanan paling rendah 255.

– Nilai kumulatif SKD formasi putra putri lulusan terbaik (cumlaude) dan diaspora paling rendah 255.

– Nilai kumulatif SKD formasi penyandang disabilitas paling rendah 220.

– Nilai kumulatif SKD formasi putra/putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220.

– Nilai kumulatif SKD formasi tenaga guru dan tegana medis/paramedis dari eks tenaga honoer K-II paling rendah 220.

Namun, ketentuan itu diberlakukan dengan dua ketentuan. Pertama, jika tidak ada peserta yang lolos passing grade pada formasi yang dibutuhkan. Kedua, belum terpenuhinya jumlah peserta SKD yang lolos passing grade sesuai Permenpan RB No 37 Tahun 2018.

Aturan baru ini dikelurkan untuk merespons minimnya peserta SKD yang lolos passing grade CPNS 2018.

Minimnya peserta lolos passing grade CPNS 2018 membuat banyak formasi CPNS 2018 terancam kosong. Selain itu, minimnya tingkat kelulusan SKD juga membuat ketentuan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang mensyaratkan peserta SKB sebanyak 3 kali jumlah formasi tak terpenuhi.

Sumber :

  • tribunnews.com
  • Internet