Bupati Bengkayang Tinjau SDN 17 Sidai Yang Terbakar


UTUSAN RAKYAT, Ledo – Bangunan Sekolah Dasar 17 Sidai, Kecamatan Ledo ludes terbakar. Tak satupun barang yang tersisa, aset dan data sekolah lenyap menjadi puing dan abu. Para siswa kehilangan tempat belajar dan terpaksa harus menggunakan Balai Pertemuan milik Desa.

Atas kondisi tersebut, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd mendatangi lokasi SDN 17 Sidai, Kecamatan Ledo yang ludes terbakar untuk melihat langsung kondisi gedung sekolah tersebut, Jumat (23/8/2019).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepsek, kebakaran disebabkan oleh rembetan api dari pembakaran lahan pertanian yang dilakukan oleh warga setempat pada hari Rabu (21/8) sore. Adapun jarak antara lahan pertanian dengan gedung sekolah cukup berdekatan, kurang lebih 50 meter sehingga berisiko tinggi terjadi rembetan ditambah lagi pada saat pembakaran tidak ada tindakan pengamanan khusus.

“Akibat kebakaran ini, semua dokumen dan sarana/prasarana mengajar ludes terbakar,” sebut Anton. Selanjutnya, agar aktivitas belajar mengajar bagi 17 siswa (9 kelas I, 3 kelas 2, 5 kelas 3) tetap berlangsung, pihak sekolah saat ini memanfaatkan Gedung Serbaguna milik desa.

Terkait kebakaran itu, Bupati meminta Kepsek segera membuat laporan barang dan aset apa saja apa yang diperlukan agar dapat dipenuhi guna menunjang kelancaran belajar mengajar.

“Jangan lupa untuk meminta kejelasan aset dari tanah (sekolah) tersebut agar tidak ada tumpang tindih ketika pembangunannya lagi,” tegas Bupati.

Terakhir, pada kesempatan tersebut Bupati menghimbau agar masyarakat tidak membakar lahan secara sembarangan yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi kita dan orang lain.

Kedatangan Bupati di SDN 17 Sidai turut didampingi Camat Ledo, Sekcam, Anggota Polsek Ledo, Kabid Pendidikan Sekolah Dasar, Kepala UPT dan Kepala Desa Sidai.

 

Sumber : Humpro Bengkayang

Jika Gagal, Mahasiswa Harus Ganti Rugi


UTUSAN RAKYAT, Bengkayang – Pemda Bengkayang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 kembali memfasilitasi tamatan SMA/sederajat mengambil perkuliahan di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD).

“Tahun ini Pemda Bengkayang kembali mengirim SDM-nya untuk mengambil perkuliahan di UKSW,” tegas Kadisdikbud, DR. Yan, S.Sos.,M.Si usai melakukan pertemuan dengan peserta yang dinyatakan lolos seleksi beserta orangtuanya, Jumat (30/8) di Aula Kantor Bupati.

img-20190417-wa0018-378923137.jpgAdapun jumlah Calon Mahasiswa yang akan dikirim tersebut saat pertemuan terdata 80 orang (yang sudah melakukan registrasi) dari 138 yang dinyatakan lolos seleksi. Jumlah tersebut berasal dari enam jurusan yang disediakan diantaranya Ilmu Perpustakaan, Ilmu Biologi, Teknik Informatika. Calon mahasiswa yang sudah melakukan registrasi ini selanjutnya akan diberangkatkan pada hari Selasa, 4 September.

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd yang turut hadir pada pertemuan itu bersama Wakil Bupati, Agustinus Naon, S.Sos, menyampaikan pesan yang keras kepada calon mahasiswa maupun orangtua mereka.

“Jangan sampai gagal dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan buat malu diri sendiri, orang tua maupun Pemda Bengkayang,” tegas Bupati.

“Berangkat 100, selesai juga 100,” tambahnya.

Bupati mengingatkan kepada mereka agar dalam menjalankan perkuliahan nanti harus serius, orang tua juga harus turut memantau dan mengawasi anak-anaknya sehingga tetap terarah. Lebih lanjut, Bupati mewanti-wanti kepada calon mahasiswa maupun orang tua apabila terdapat mahasiswa yang gagal menyelesaikan perkuliahannya.

“Jadi jika ada yang gagal, Pemda akan menuntut ganti rugi kepada yang bersangkutan,” ungkap Bupati.

Oleh karena itu, untuk memperkuat pengawasan, Pemda Bengkayang telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hal tersebut. Sehingga nanti jika ada yang tidak menyelesaikan studinya dapat dituntut untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan Pemda. Misalnya Pemda telah membiayai selama 3 tahun perkuliahan dengan jumlah uang yang dikeluarkan sebanyak Rp.5 juta per tahun, kemudian mahasiswa tidak mampu menyelesaikan studinya, berarti yang harus diganti sebesar Rp.15 juta.

“Mengapa bekerjasama dengan BPK? Karena uang yang digunakan untuk membiayai perkuliahan ini menggunakan uang negara,” jelas Bupati.

Guna memperkuat komitmen ini, para Calon Mahasiswa diwajibkan untuk menandatangani kesepakatan tersebut pada saat registrasi.

Sumber : Humpro Bengkayang

Dibangun 1973, Gedung SDN 06 Padagi Butuh Perhatian


HUMPRO Bengkayang, Monterado – Usai menyerahkan SK pembaharuan kontrak tenaga kesehatan di Samalantan, Rabu (10/4), Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd melanjutkan kunjungan kerjanya di Kecamatan Monterado dan Capkala.

Dalam kunjungannya di Monterado, Bupati melihat langsung kondisi gedung SDN 06 Padagi. Sekolah Dasar pertama yang dibangun di Desa Serindu tahun 1973 tersebut kondisinya cukup memprihatinkan sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan.

“Semenjak berdiri tahun 1973, SDN ini baru dua kali direhab. Pertama tahun 1986 dan kedua tahun 2010,” ungkap Kepala Sekolah, Sudarmadji. Artinya, rehab terakhir terjadi hampir 10 tahun silam sehingga tak mengherankan jika saat ini beberapa bagian gedung membutuhkan perbaikan. Mendengar keluhan Kepala Sekolah, Bupati memerintahkan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Dikbud untuk dapat ambil langkah-langkah untuk perbaikan sekolah tersebut.

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Dikbud, DR. Yan, S.Sos.,M.Si, mengatakan dengan keterbatasan anggaran yang ada, tentu hal itu tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi akan dilakukan bertahap.

“Jika memungkin kemampuan keuangan diusahakan masuk dalam usulan APBD Perubahan TA 2019 ini.” sebut DR. Yan.

Penulis : Robertus/Rival/Tri/Sukilah/Humas & Protokol Setdakab Bky.

Pemda Bengkayang dan Kejari Tandatangani MoU Bidang Hukum & HAM


HUMPRO Bengkayang, Bengkayang – Pemda Bengkayang dan Kejari Tandatangani MoU Bidang Hukum & HAM, Selasa, (16/4) di Aula II Lt. V Kantor Bupati Bengkayang. Menurut Kajari Bengkayang, Martinus Hasibuan, SH. Penandatanganan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara bukanlah untuk pertama kalinya, tetapi memperbaharui kesepakatan yang lama.

Kesepakatan ini sesuai dengan Undang Undang no 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan, Wewenang Kejaksaan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara dalam menyelamatkan memulihkan kekayaan Negara dan Menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dan Kebijaksanaan yang di tetapkan Kejaksaan Agung Indonesia.

Sementara dalam sambutannya, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M,Pd mengapresiasikan kerjasama ini.

Pembaharuan Nota Kesepahaman Hukum dalam penanganan penyelesaian bidang Hukum & HAM diharapkan mampu membantu Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk memperoleh dukungan dari Kejaksaan Negeri Bengkayang berupa bantuan Hukum, pelayanan Hukum dan tindakan Hukum lainnya apabila konflik dengan Hukum khususnya dalam bidang Perdatan dan Tata Usahaan Negara.

“Jadi nanti apabila terjadi konflik Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dapat diselesaikan dengan maksimal sesuai dengan Undang Undang yang berlaku,” pungkasnya.

Penulis : Ruli Andrianus/Humas & Protokol Setdakab Bky.

Empat Hal Utama Jadi Fokus Perhatian di Tiga Kecamatan


UTUSAN RAKYAT, Sungai Raya – Bupati Bengkayang, Bapak Suryadman Gidot, M.Pd memaparkan empat hal utama yang menjadi fokus perhatian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan Sungai Raya, Capkala dan Sungai Raya Kepulauan. Keempat hal tersebut, yakni masih kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar, lemahnya pengembangan sektor ekonomi berdasarkan potensi ekonomi kewilayahan, kurangnya penataan wilayah serta pelestarian lingkungan, rendahnya kualitas SDM dan tingginya persentase kemiskinan.

Berdasarkan data yang tersedia ditahun 2017, 5 desa di Kecamatan Sungai Raya, 4 diantaranya berstatus tertinggal dan 1 masuk kategori maju. Sedangkan di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, 4 berstatus tertinggal dan 1 berkembang. Sementara untuk Kecamatan Capkala, dari 6 Desa, 4 masuk kategori sangat tertinggal, 2 desa tertinggal.

“Dari data ini, Saya mengapresiasikan bagi desa-desa yang telah mampu keluar dari zona tertinggal menjadi berkembang dan maju,” ungkap Bupati saat membuka kegiatan Musrenbag Tingkat Kecamatan, Rabu (27/2/2019) di Aula Kantor Camat Sungai Raya. Prestasi ini harusnya diikugi oleh desa lain untuk mencapai kemajuan dan kemandirian berdasarkan potensi yang dimiliki.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan, secara kewilayahan, kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang memiliki potensi yang sangat tinggi dan bervariatif diberbagai sektor. Jika melihat tren PDRB Bengkayang yang selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, sebagian besar didominasi sektor pertanian, perkebunan dan perkebunan. Namun pertumbuhan tersebut belum diikuti oleh pertumbuhan yang signifikan disektor sekunder yang lebih mengarah pada pemanfaatan dan pengolahan dari suatu komoditas sehingga jadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Sedangkan untuk faktor penataan wilayah dan pelestarian fungsi lingkungan, indikator yang digunakan berkaitan dengan kondisi pemukiman kumuh dibeberapa wilayah kecamatan yang masih perlu dibenahi. Sementara, terkaii dengan kemiskinan, dari data yang ada, untuk kecamatan Sungai Raya masih terdapat 1.266 Rumah Tangga (RT) dengan kondisi kesejahteraan terendah di Indonesia. Sedangkan untuk Kecamatan Capkala 983 RT dan 1.525 RT di Sungai Raya Kepulauan.

Berdasarkan pemaparan diatas, Bupati menyebutkan Pemkab Bengkayang telah melakukan berbagai upaya meski dengan keterbatasan dana yang dimiliki. Seperti penguatan data dan perencanaan sebagai salah satu upaya mempersiapkan instrumen dasar yang dijadikan persyaratan pengajuan usulan kegiatan kepada pemerintah provinsi dan pusat.

“Salah satu hasilnya, tahun 2019 ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), akan ada pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan,” sebut Bupati.

Upaya selanjutnya, menangkap peluang pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pusat dan provinsi melalui komunikasi dan koordinasi yang intens. Salah satu yang diperjuangkan sejak beberapa tahun lalu adalah pengusulan penanganan kawasan kumuh diwilayah pesisir.

Pemerintah juga terus berupaya menguatkan peran-peran kelembagaan ekonomi kemasyarakatan seperti Koperasi, UMKM serta BUMDes agar terus berperan aktif dalam mengelola potensi-potensi yang ada.

Berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM dan tingginya persentase kemiskinan, pemerintah telah berupaya dengan melakukan pemerataan dibidang pendidikan maupun memberikan Beasiswa Utusan Daerah bagi pelajar.

“Secara keseluruhan ada 1.008 orang yang sudah dikirim Pemda untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi,” jelasnya.

Sumber : Humas Setdakab Bengkayang

Kriteria Kelulusan CPNS Ditentukan Melalui Perangkingan


UTUSAN RAKYAT, Bogor – Kabar gembira bagi peserta seleksi CPNS yang tidak memenuhi kriteria kelulusan pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu. Pemerintah secara resmi mengeluarkan aturan terkait kelulusan SKD CPNS 2018. Aturan tersebut tertuang dalam Permen PANRB No 61 Tahun 2018 yang mana dalam aturan itu pemerintah memutuskan menggunakan sistem perangkingan untuk bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

“Namun teknis pengumumannya akan ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara,” tegas Men PANRB, Syafruddin, Rabu (21/11) di Istana Bogor.

Dalam PermenPANRB ini di pasal 2 disebutkan peserta SKB terdiri atas peserta SKD yang memenuhi passing grade dan peserta SKD yang tidak memenuhi passing grade namun memiiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD sesuai yang diatur dalam peraturan menteri.

Penjelasannya, peserta SKD yang tidak lolos passing grade tapi bisa ikut SKB yakni dengan ketentuan:

– Nilai kumulatif SKD formasi umum paling rendah 255.

– Nilai kumulatif SKD formasi umum untuk jabatan dokter spesialis dan instruktur penerbang paling rendah 255.

– Nilai kumulatif SKD formasi umum untuk petugas ukur, rescuer, anak buah kapal, pengamat gunung api, penjaga mercu suar, pelatih/pawang hewan dan penjaga tahanan paling rendah 255.

– Nilai kumulatif SKD formasi putra putri lulusan terbaik (cumlaude) dan diaspora paling rendah 255.

– Nilai kumulatif SKD formasi penyandang disabilitas paling rendah 220.

– Nilai kumulatif SKD formasi putra/putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220.

– Nilai kumulatif SKD formasi tenaga guru dan tegana medis/paramedis dari eks tenaga honoer K-II paling rendah 220.

Namun, ketentuan itu diberlakukan dengan dua ketentuan. Pertama, jika tidak ada peserta yang lolos passing grade pada formasi yang dibutuhkan. Kedua, belum terpenuhinya jumlah peserta SKD yang lolos passing grade sesuai Permenpan RB No 37 Tahun 2018.

Aturan baru ini dikelurkan untuk merespons minimnya peserta SKD yang lolos passing grade CPNS 2018.

Minimnya peserta lolos passing grade CPNS 2018 membuat banyak formasi CPNS 2018 terancam kosong. Selain itu, minimnya tingkat kelulusan SKD juga membuat ketentuan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang mensyaratkan peserta SKB sebanyak 3 kali jumlah formasi tak terpenuhi.

Sumber :

  • tribunnews.com
  • Internet

Porprov XII : Lima Cabor, Tempatkan Bengkayang di Peringkat Enam


UTUSAN RAKYAT, Pontianak – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalbar ke-XII 2018 hingga hari ini, Rabu (21/11) masih berlangsung. Kota Pontianak masih memimpin peraih medali.

Sementara, Kontingen Bengkayang hingga pukul 11.30 WIB berhasil melampaui pencapaian medali pada Porprov XI, empat tahun silam dengan 15 Medali emas.

“Total sudah 15 Medali emas yang berhasil diraih para Atlet,” ungkap Koordinator Tim, Sutrisno, M.Pd dikonfirmasi melalui media, Rabu (21/11) di Pontianak.

Perolehan 15 Medali emas tersebut berasal dari lima Cabang Olahraga (Cabor), yakni Atletik (7), Aeromodeling (4), Billiar (2), Selam (1) dan Wushu (1). Raihan ini sementara telah melampaui perolehan 13 Medali emas pada ajang yang sama 2014 silam. Cabor Atletik, Aeromodeling, Selam masih jadi penyumbang tetap. (Krisantus).