Bupati Bengkayang Tinjau SDN 17 Sidai Yang Terbakar


UTUSAN RAKYAT, Ledo – Bangunan Sekolah Dasar 17 Sidai, Kecamatan Ledo ludes terbakar. Tak satupun barang yang tersisa, aset dan data sekolah lenyap menjadi puing dan abu. Para siswa kehilangan tempat belajar dan terpaksa harus menggunakan Balai Pertemuan milik Desa.

Atas kondisi tersebut, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd mendatangi lokasi SDN 17 Sidai, Kecamatan Ledo yang ludes terbakar untuk melihat langsung kondisi gedung sekolah tersebut, Jumat (23/8/2019).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepsek, kebakaran disebabkan oleh rembetan api dari pembakaran lahan pertanian yang dilakukan oleh warga setempat pada hari Rabu (21/8) sore. Adapun jarak antara lahan pertanian dengan gedung sekolah cukup berdekatan, kurang lebih 50 meter sehingga berisiko tinggi terjadi rembetan ditambah lagi pada saat pembakaran tidak ada tindakan pengamanan khusus.

“Akibat kebakaran ini, semua dokumen dan sarana/prasarana mengajar ludes terbakar,” sebut Anton. Selanjutnya, agar aktivitas belajar mengajar bagi 17 siswa (9 kelas I, 3 kelas 2, 5 kelas 3) tetap berlangsung, pihak sekolah saat ini memanfaatkan Gedung Serbaguna milik desa.

Terkait kebakaran itu, Bupati meminta Kepsek segera membuat laporan barang dan aset apa saja apa yang diperlukan agar dapat dipenuhi guna menunjang kelancaran belajar mengajar.

“Jangan lupa untuk meminta kejelasan aset dari tanah (sekolah) tersebut agar tidak ada tumpang tindih ketika pembangunannya lagi,” tegas Bupati.

Terakhir, pada kesempatan tersebut Bupati menghimbau agar masyarakat tidak membakar lahan secara sembarangan yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi kita dan orang lain.

Kedatangan Bupati di SDN 17 Sidai turut didampingi Camat Ledo, Sekcam, Anggota Polsek Ledo, Kabid Pendidikan Sekolah Dasar, Kepala UPT dan Kepala Desa Sidai.

 

Sumber : Humpro Bengkayang

Jika Gagal, Mahasiswa Harus Ganti Rugi


UTUSAN RAKYAT, Bengkayang – Pemda Bengkayang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 kembali memfasilitasi tamatan SMA/sederajat mengambil perkuliahan di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD).

“Tahun ini Pemda Bengkayang kembali mengirim SDM-nya untuk mengambil perkuliahan di UKSW,” tegas Kadisdikbud, DR. Yan, S.Sos.,M.Si usai melakukan pertemuan dengan peserta yang dinyatakan lolos seleksi beserta orangtuanya, Jumat (30/8) di Aula Kantor Bupati.

img-20190417-wa0018-378923137.jpgAdapun jumlah Calon Mahasiswa yang akan dikirim tersebut saat pertemuan terdata 80 orang (yang sudah melakukan registrasi) dari 138 yang dinyatakan lolos seleksi. Jumlah tersebut berasal dari enam jurusan yang disediakan diantaranya Ilmu Perpustakaan, Ilmu Biologi, Teknik Informatika. Calon mahasiswa yang sudah melakukan registrasi ini selanjutnya akan diberangkatkan pada hari Selasa, 4 September.

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd yang turut hadir pada pertemuan itu bersama Wakil Bupati, Agustinus Naon, S.Sos, menyampaikan pesan yang keras kepada calon mahasiswa maupun orangtua mereka.

“Jangan sampai gagal dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan buat malu diri sendiri, orang tua maupun Pemda Bengkayang,” tegas Bupati.

“Berangkat 100, selesai juga 100,” tambahnya.

Bupati mengingatkan kepada mereka agar dalam menjalankan perkuliahan nanti harus serius, orang tua juga harus turut memantau dan mengawasi anak-anaknya sehingga tetap terarah. Lebih lanjut, Bupati mewanti-wanti kepada calon mahasiswa maupun orang tua apabila terdapat mahasiswa yang gagal menyelesaikan perkuliahannya.

“Jadi jika ada yang gagal, Pemda akan menuntut ganti rugi kepada yang bersangkutan,” ungkap Bupati.

Oleh karena itu, untuk memperkuat pengawasan, Pemda Bengkayang telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hal tersebut. Sehingga nanti jika ada yang tidak menyelesaikan studinya dapat dituntut untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan Pemda. Misalnya Pemda telah membiayai selama 3 tahun perkuliahan dengan jumlah uang yang dikeluarkan sebanyak Rp.5 juta per tahun, kemudian mahasiswa tidak mampu menyelesaikan studinya, berarti yang harus diganti sebesar Rp.15 juta.

“Mengapa bekerjasama dengan BPK? Karena uang yang digunakan untuk membiayai perkuliahan ini menggunakan uang negara,” jelas Bupati.

Guna memperkuat komitmen ini, para Calon Mahasiswa diwajibkan untuk menandatangani kesepakatan tersebut pada saat registrasi.

Sumber : Humpro Bengkayang