Puji Tuhan, MK Tolak Gugatan Fransiskus Dian-Andi dan Andi-Kuan


image

Suryadman Gidot

UTUSAN RAKYAT, Jakarta  – Teka-teki nasib gugatan sengketa Pilkada Kapuas Hulu dan Ketapang, Kalimantan Barat, di Mahkamah Konstitusi terjawab sudah. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan calon bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan-Andi Aswad. Dengan demikian, MK mengesahkan kemenangan pasangan cabup dan cawabup AM Nasir dan Antonius L Ain Pamero.

MK juga mengkandaskan gugatan pasangan cabup dan cawabup Ketapang Andi Djamirudin dan Chanisius Kuan. MK menasbihkan kemenangan pasangan cabup dan cawabup dari unsur independen Martin Rantan-Saharjo.

“Permohonan pemohon tidak dapat diterima,” tegas Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan Hakim MK mengucap amar putusan dalam persidangan di MK, Senin (23/1).

Hakim MK Manahan MP Sitompul menegaskan tengang waktu pengajuan permohonan yang diajukan Fransiskus-Andi Aswad masih memenuhi perundang-undangan pasal 157 UU nomor 8 tahun 2015 dan pasal 5 PMK nomor 1 yang diubah PMK nomor 5 tahun 2015. Nah, pasangan Fransiskus-Andi Aswad tak punya legal standing mengajukan permohonan terkait selisih suara yang diatur perundang-undangan. Manahan menjelaskan, jumlah penduduk Kapuas Hulu adalah 234.192 jiwa. Sehingga berdasarkan pasal 158 UU nomor 8 tahun 2015 dan pasal 6 PMK nomor 1 yang diubah dengan PMK nomor 5 tahun 2015. Perolehan suara Fransiskus-Andi ialah 67.221. Sedangkan Nasir-Antonius ialah 69.166. Selisih suara seharusnya adalah 1945 atau 2,81 persen. Padahal, UU mengharuskan selisih suara paling tinggi dua persen.

“Sehingga melebihi batas maksimal,” kata Manahan. Karenanya, MK menegaskan bahwa eksepsi terkait dan termohon beralasan menurut hukum. Ketua MK pun dalam membacakan kesimpulan menyatakan bahwa pemohon tidak punya legal standing. Dan mengabulkan eksepsi terkait serta termohon.

“Permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ucap Arief dalam persidangan yang juga dihadiri Nasir-Antonius itu.

Permohonan sengketa Ketapang juga ditolak karena tak memenuhi syarat selisih suara. Hakim I Gede Dewa Palguna menyatakan bahwa jumlah penduduk Ketapang adalah 573.808 jiwa. Perolehan suara pemohon 63.333 dan terkait 64.758. Selisih suara adalah 2426 atau 3,78 persen. Menurut I Gede, berdasarkan pasal 158 UU nomor 8 tahun 2015 dan pasal 6 PMK 1 yang diubah dengan PMK nomor 5 tahun 2015 batas maksimal adalah 1 persen atau 648 suara.

“Sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal,” katanya. Karenanya, pemohon tak mempunyai legal standing berdasarkan pasal 158 UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada dan pasal 6 PMK 1 yang diubah dengan PMK nomor 5 tahun 2015.

“Permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Arief membacakan amar putusan. (boy/jpnn).

Sumber : Pontianak Post, JPNN

***BENGKAYANG MAJU***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s