Demi Pilkada, Sejumlah PNS Mengundurkan Diri


UTUSAN RAKYAT – Demi mengikuti Pilkada, sejumlah PNS dibeberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada di Kalbar telah menyiapkan diri dengan mundur sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Di Kabupaten Sintang misalnya,Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang, Senen Maryono saat ditemui di kantornya menunjukan map yang berisi formulir pengajuan pengunduran dirinya sebagai PNS.
Menurut dia, formulir pengajuan pengunduran diri sebagai PNS itu, sudah lama diambil olehnya dari BKD Kabupaten Sintang. Hanya saja formulir pengajuan pengunduran diri sebagai PNS tersebut, baru diselesaikan pengisiannya saat ini, setelah ada kepastian diusung oleh partai sebagai calon wakil bupati Sintang.

“Karena sekarang diperkirakan sudah mendekati pasti diusung oleh partai, maka formulir pengajuan berhenti dengan hormat sebagai PNS, dengan hak pensiun sudah saya rampungkan,” bebernya.

Dikatakan dia, jika nanti dirinya benar-benar diusung oleh partai, formulir pengajuan berhenti dengan hormat sebagai PNS akan diserahkan ke BKD. Masih katanya, penyerahan formulir pengunduran diri sebagai PNS akan disampaikannya ke BKD setelah ada kesepakatan koalisi partai yang mengusung dirinya.

Kata Senen, sesuai petunjuk KPU, pada saat mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Sintang, sudah harus menyatakan diri mundur sebagai pegawai negeri.

Sementara menurut surat edaran Bupati Sintang, Milton Crosby, para PNS yang akan maju dalam pilkada diminta satu minggu sebelum mendaftarkan diri ke KPU, sudah harus mengajukan pengunduran diri.

“Jadi jika seminggu sebelum masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dibuka, koalisi partai sudah terbentuk, maka saya akan segera menyerahkan pengajuan pengunduran diri sebagai PNS ini ke BKD,” ujarnya.

Senen menyatakan, dirinya belum bisa memastikan kapan pengajuan pengunduran diri sebagai PNS akan diserahkan ke BKD. Meski begitu, dia memastikan semua berkas pengajuan pengunduran dirinya sudah dilengkapi. Hal itu—kata dia—juga dilakukan oleh Wakil Bupati Sintang, Iganisus Juan yang akan maju sebagai calon bupati Sintang.

Sementara itu, Camat Sepauk, Agrianus mengaku sudah jauh-jauh hari yang lalu mengurus pensiun dini. Dia mengatakan, jadi atau tidaknya dirinya maju sebagai calon bupati Sintang, dia tetap memutuskan untuk pensiun dini.

“Terlepas dari maju tidaknya dalam pilkada nanti, memang sudah menjadi program saya untuk pensiun dini,” katanya.

Di tempat terpisah, Kabag Hukum Setda Sintang, Herkolanus Roni menegaskan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pasal 199 secara tegas menyebutkan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota dan wakil bupati, wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak mendaftar sebagai calon.

“Berarti sejak mendaftar di KPU,” ujarnya.

Masih kata dia, di dalam penjelasan undang-undang ASN ini, secara tegas menyatakan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagai PNS tidak dapat ditarik kembali. Artinya ketika sudah membuat surat pengunduran diri, maka akan diproses sampai selesai proses pemberhentiannya.

Wabup Sekadau, Rupinus Resmi Tak Lagi PNS

Sementara di Kabupaten SekadauRupinus, Wakil Bupati Sekadau periode 2010-2015, Rupinus secara resmi tak lagi menyandang status sebagai PNS.

SK Presiden dengan nomor 000001/Kep.A/AP/26109/15 tertanggal 12 Juni 2015 itu dengan tegas menyatakan memberhentikan Rupinus dari pegawai negeri sipil (PNS). Sejak SK itu terbit, Rupinus tidak lagi tercatat sebagai PNS.

Rupinus mulai menjadi PNS sejak 23 tahun silam. Selama itu, ia telah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat dalam bidang pemerintahan. Berbagai jabatan telah ia duduki.

Terakhir, Rupinus menjabat Camat Nanga Mahap pada tahun 2010 sebelum akhirnya terpilih sebagai wakil bupati pada pemilukada 2010 mendampingi Simon Petrus.

Diberhentikannya Rupinus sebagai PNS bukan karena indisipliner atau melanggar kode etik. Ia berhenti atas keinginannya sendiri. Karena, Rupinus kembali akan naik ring pada Pilkada 2015 bulan Desember nanti. Kali ini—sesuai aturan baru—ia harus mundur dari PNS sebagai syarat mencalonkan diri.

“Dengan SK Presiden ini saya resmi diberhentikan sebagai PNS,” ucap Rupinus sambil menunjukkan SK pemberhentiannya.

Dia melanjutlan, bagi PNS, untuk mengajukan pensiun dini ada ketentuan khusus. Diantaranya yakni berusia minimal 50 tahun serta telah mengabdi paling dini 20 tahun.

Rupinus sendiri pada tahun 2015 ini genap berusia 50 tahun dan telah memiliki masa kerja 23 tahun 6 bulan hingga SK pemberhentiannya terbit.
“Sesuai ketentuan, saya sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pensiun dini,” tuturnya.

Rupinus pensiun dengan pangkat terakhir pembina utama muda (IVC). Jika tidak maju sebagai kandidat calon bupati, Rupinus masih memiliki masa kerja 10 tahun atau hingga berusia 60 tahun karena ia sudah memasuki eselon II. Sedangkan eselon III kebawah pensiun saat berusia 58 tahun sesuai UU ASN.

Sumber : Antara Kalbar

***Wisata Alam Madi, Kecamatan Lumar***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s