Anggota Dewan Maju Pilkada, Harus Siap Mundur


image

Bupati Bengkayang bersama Mgr. Hieronimus Bumbun; Ofm.Cap semasa menjadi Uskup Keuskupan Agung Pontianak

UTUSAN RAKYAT, Jakarta – Angin segar bagi Caleg 2014 yang memperoleh suara terbanyak dibawah Caleg terpilih. Sebab, apabila maju dalam Pilkada, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri.

Posisi Anggota DPR/DPRD/DPD tersebut akan sejajar dengan PNS, anggota TNI, Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD yang wajib mengundurkan diri jika maju dalam Pilkada.

Keputusan ini sesuai dengan
hasil persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/7) setelah sebelumnya anggota DPRD Sulawesi Selatan Adnan Purichta Ichsan, mengajukan pengujian UU Pilkada.

Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya memutuskan aturan larangan ‘politik dinasti’ dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, bertentangan dengan UUD1945. Namun juga memutuskan, anggota DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah, juga harus mengundurkan diri.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota DPR, DPD atau anggota DPRD,” ujar Ketua Hakim MK Arief Hidayat, membacakan putusan MK, Rabu (8/7).

Dalam pertimbangannya, MK menilai putusan dikabulkan karena syarat yang sama juga berlaku terhadap PNS, anggota TNI, Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD. Bahwa dipersyaratkan, membuat pernyataan apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan, dalil pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 7 huruf r, Pasal 7 huruf s, dan 148 Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ujar Arief Hidayat.

Selain mengabulkan permohonan pemohon, MK juga memerintahkan pemuatan putusan segera diatur dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sumber : JPNN

***SURYADMAN GIDOT MENUJU KURSI GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 2018***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s