PT. PATTIWARE Abaikan Hak Tenaga Kontrak


image

Kantor PT. Pattiware, Bengkayang

UTUSAN RAKYAT, Sungai Raya Kepulauan – Tenaga Kerja atau pegawai (man) merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi. Tanpa unsur man tersebut, sangat mustahil akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Jo. Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Namun demikian, tak sedikit dari organisasi perusahaan yang masih mengabaikan pentingnya keberadaan unsur tenaga kerja. Contohnya seperti yang terjadi di perusahaan kelapa sawit, PT. Pattiware, Sungai Raya Kepulauan, Bengkayang.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Ketua Federasi Serikat Buruh (FSB) Kehutanan, Perkayuan, Perkebunan dan Industri Umum
(HUKATAN) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) PT. Patiware, Reza Satriadi. Dimana Dia mengatakan, kurang Lebih dari 70% pekerja di divisi perkebunan PT. Patiware memperkerjakan tenaga kontrak dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), padahal masa kerja mereka sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai karyawan tetap.

“Rata-rata tenaga kontrak,kebanyak adalah perempuan yang sudah bekerja diperusahaan tersebut,berkisar 2-8 tahun,” jelasnya, Kamis (18/6).

Sementara, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Waktu tertentu disini maksudnya adalah perjanjian kerja yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu untuk PKWT ini diatur dalam pasal 59 ayat 4 UUK yaitu untuk paling lama 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 kali untuk paling lama 1 tahun.

Kemudian mengenai pekerjaan tertentu disini maksudnya adalah pengusaha hanya boleh mempekerjakan karyawan kontrak berdasarkan pada empat jenis dan sifat pekerjaan saja yaitu,

1. Pekerjaan yang selesai sekali atau sementara sifatnya,
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya paling lama tiga tahun,
3. Pekerjaan yang bersifat musiman,
4. Pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih percobaan atau penjajakan (pasal 59 ayat 1).

Dari dua point penting diatas mengenai waktu tertentu dan pekerjaan dapat kita lihat kenyataan yang terjadi dilapangan. Pertama mengenai jangka waktu PKWT apakah sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Udang Udang Ketenagakerjaan (UUK).

“Pada kenyataannya banyak karyawan kontrak yang kontrak kerjanya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam UUK yang mensyaratkan bahwa PKWT dibuat paling lama untuk 2 tahun dan bisa diperpanjang untuk paling lama 1 tahun, namun yang terjadi sering kali PKWT itu dibuat dengan diawali pada masa training selama 1 bulan atau mungkin bisa kurang dari itu, kemudian percobaan yang biasanya untuk jangka waktu 3 bulan, setelah itu kontrak pertama yang dimulai dengan 6 bulan atau 1 tahun yang diperpanjang secara berulang-ulang,” papar Reza.

Maka berdasarkan UUK untuk PKWT yang dibuat semacam ini adalah jelas melanggar hukum Ketenagakerjaan. Pertama yaitu, mengenai masa training yang tidak dikenal dalam UUK,Kedua yaitu mengenai masa percobaan, karena percobaan hanya untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), bahwa PKWT tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan kerja dan jika terjadi hal tersebut batal demi hukum (pasal 58 ayat 1 dan 2 UUK). Ketiga yaitu mengenai PKWT yang berulang lebih dari 1 kali dan atau PKWT yang melebihi jangka waktu yang ditentukan yaitu hanya untuk 3 tahun, maka untuk PKWT yang melebihi 3 tahun dan atau PKWT yang diperpanjang lebih dari 1 kali secara hukum karyawan yang bersangkutan otomatis menjadi PKWTT atau karyawan tetap tapikan kenyataan dilapangan tidak demikian.

Untuk point kedua yaitu mengenai pekerjaan tertentu, coba kita perhatikan lagi jenis-jenis pekerjaan yang memperbolehkan pengusaha menggunakan jasa pekerja dari karyawan kontrak apakah sudah mengacu pada UUK Sehingga untuk PKWT diluar dari ke empat jenis pekerjaan yang dimaksud dalam UUK akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan atau batal demi hukum (Pasal 52 ayat 2 dan 3) dan terhadap karyawan kontrak yang dimaksud seharusnya secara otomatis menjadi PKWTT atau karyawan tetap, lagi-lagi kenyataan yang ditemukan tidak demikian.

Itulah sekelumit masalah karyawan kontrak yang belum terselesaikan. Dengan keadaan yang sedemikian rupa tentunya karyawan selalu ada pada posisi yang lemah dan cenderung pesimis, pasrah pada nasib, dengan berpikiran untung masih punya pekerjaan daripada menganggur.

Kondisi inilah yang mendorong karyawan tersebut secara sukarela manandatangani surat PKWT yang disodorkan secara berulang-ulang atau yang jika diakumulasikan telah melewati jangka waktu 3 tahun.

Oleh sebab itu, Reza secara terang-terangan mempertanyakan peran dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten atau Provinsi yang selaku pengawas ketenagakerjaan atas kondisi yang terjadi di PT. Pattiware tersebut.

“Semestinya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bengkayang turun langsung ke lapangan melihat kondisi real permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di daerahnya,” tandas Reza.

Penulis : Yulizar

***SURYADMAN GIDOT MENUJU KURSI GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 2018***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s