Pembangunan Daerah Perbatasan || Mendagri : “Mesti Jadi Prioritas BNPP,”


UTUSAN RAKYAT, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap, pelaksanaan program percepatan pembangunan di daerah perbatasan agar menjadi perhatian dan prioritas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Terlebih, salah satu visi pemerintahan saat ini adalah membangun Indonesia dari pingiran, yakni dimulai dari desa dan kawasan perbatasan.

“Sejak BNPP dibentuk empat tahun ini, belum banyak terlihat progress, khususnya pembangunan di daerah perbatasan. Hanya 16 persen anggaran pembangunan yang dapat terealisasi dari seluruh anggaran yang ada,” kata Mendagri selaku Kepala BNPP saat menggelar rapat pimpinan bersama para pejabat eselon I-IV dan seluruh pegawai negeri di lingkungan BNPP yang turut dihadiri Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) DR Yuswandi A Temenggung, di Sekretariat BNPP Jalan Ampera Jakarta Selatan.

Mendagri mengatakan, dalam waktu satu tahun ini, BNPP diminta fokus dulu di percepatan pembangunan perbatasan. Harus ada laporan kemajuan (progress report) sebagai buktinya.

Komitmen antarmenteri harus terus dikawal oleh BNPP untuk merubah wajah perbatasan.
Tahun 2015 ini, kata Mendagri, harus menjadi entry poin atau pintu masuk untuk merubah secara total wajah perbatasan Indonesia. Tidak hanya secara fisik, tapi secara komprehensif, baik tingkat pembangunan kesejahteraan masyarakatnya, pengamanannya, peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan infrastrukturnya.

Dalam rangka percepatan, sambungnya, Presiden Jokowi sudah menunjuk Menko Polhukam dengan melibatkan TNI dan Kepolisian untuk membangun infrastruktur dermaga, mercusuar, asrama, dan kerja sama dengan kementrian terkait untuk kawasan perbatasan negara.

Tahap pertama tahun ini, program percepatan pembangunan kawasan perbatasan akan diprioritaskan bagi 50 kecamatan di wilayah perbatasan. Presiden sendiri akan ketemu dengan bupati/wali kota yang memiliki wilayah perbatasan guna membahas program pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan di kawasan perbatasan.

“Secara program, bicara perbatasan maka BNPP adalah Bappenas-nya, karena BNPP tidak pegang uang, Kementerian PU dan Pera yang akan bangun infrastruktur, Kementerian Kominfo bangun pemancar agar tidak ada roaming, bangun bandara di perbatasan, program Bapak Presiden dalam waktu satu tahun wajah perbatasan harus berubah,” tegas Mendagri.

Mendagri menambahkan, saat ini masih dirasakan kurangnya perhatian kementrian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda), baik provinsi maupun kabupaten, dalam membangun daerah perbatasan. Padahal, anggaran pembangunannya ada di kementerian/lembaga dan pemda. Sedangkan, fungsi BNPP hanya sebagai badan yang mengkoordinasikan pengelolaan daerah perbatasan semata.

Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko mengatakan, pembentukan BNPP sendiri merupakan amanat undang-undang (UU). Namun, selama empat tahun dibentuk, pembangunan kawasan perbatasan negara memang belum optimal. Oleh karena itu, agenda kerja BNPP pada tahun 2015-2019 akan menyasar 187 kecamatan sebagai lokasi prioritas (lokpri) yang berada di 41 kabupaten/kota di 13 provinsi. Dan sasaran tahun 2015 akan difokuskan pada 50 kecamatan atau lokpri.

Pembangunan kawasan perbatasan ini akan diarahkan guna mempercepat pembangunan infrastruktur fisik untuk membuka keterisolasian, mendukung pelayanan kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta penguatan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Pemerintah sendiri berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp 16 triliun dari APBN dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai pembangunan kawasan perbatasan negara yang tersebar di sejumlah pos anggaran kementerian/lembaga.

“Anggaran murni APBN Tahun Anggaran 2015 pada 16 kementerian/lembaga kurang lebih sebesar Rp9 triliiun (angka sementara). Usulan anggaran APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 pada 10 kementerian/lembaga kurang lebih sebesar Rp6,9 triliun,” kata Triyono Budi Sasongko.

Triyono Budi Sasongko berharap, dengan percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang mulai dilakukan pada Tahun Anggaran 2015, diharapkan wajah kawasan perbatasan Negara, khususnya pada exit entry point strategis serta 50 lokpri utama sudah mulai menunjukkan perubahan.

(Sumber Berita : Humas BNPP)

Email KRISANTUS : (1). rajaborneo@gmail.com (2). raja_borneo@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s