Bila Menkumham Tak Banding, Tamatlah Riwayat Kubu Agung


image

Golkar

UTUSAN RAKYAT, Jakarta – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) tentang pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono adalah putusan tingkat pertama dan belum menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht ).

“Putusan PTUN baru menjadi putusan inkracht manakala
Menkumham menerima putusan tersebut dengan tidak mengajukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal yang demikian, maka tamatlah kepengurusan Agung Laksono,” ungkap Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin kepada Okezone , Selasa (19/5/2015). Sebaliknya, lanjut Said, jika Menkumham mengajukan banding atau kasasi, maka Putusan PTUN Jakarta yang dibacakan kemarin, belum menjadi putusan inkracht .

“Di sini Agung Laksono masih bisa survival,” sambungnya.

Kendati demikian, Agung tidak bisa mengandalkan pemberlakuan asas praduga rechtmatig atau asas praesumptio iustae causa, yang menentukan Keputusan Tata Usaha Negara tetap dianggap sah menurut hukum walaupun sedang digugat.

“Hal ini disebabkan dalam Amar Putusannya PTUN Jakarta menyatakan tetap mempertahankan penetapan (sering disebut dengan Putusan Sela) tentang penundaan pelaksanaan SK Menkumham,” terang Said.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka asas praduga rechtmatig tidak dapat lagi diberlakukan terhadap SK Menkumham. Sebab, pemberlakuan SK tersebut menjadi dibatasi atau dikecualikan berdasarkan Putusan PTUN. Selanjutnya, pemberlakuan atau daya laku (gelding) SK Menkumham itu menjadi terhenti untuk sementara waktu (tijdelijk) sampai dengan adanya putusan inkracht atau ada penetapan lain yang mencabutnya.

Kemudian, keadaan hukum (rechtstoestand) dari kepengurusan Partai Golkar kembali kepada keadaan atau posisi semula ( restitutio in integrum) sebelum Menkumham mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.

“Artinya, kepengurusan Partai Golkar yang sah saat ini adalah kepengurusan yang terdaftar sebelum kepengurusan Agung Laksono, yaitu kepengurusan Aburizal Bakrie hasil Munas Riau 2009,” tuturnya.

Sourch : okezone.com

Email KRISANTUS : (1). rajaborneo@gmail.com (2). raja_borneo@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s