Krisantus : “Peran Publik Sangat Penting Dalam Melakukan Pengawasan,”


image

Pemilu

UTUSAN RAKYAT, Pontianak – Dalam proses penyelenggaraan Demokrasi seperti Pemilu Presiden, Legislatif maupun Kepala Daerah, potensi pelanggaran rawan terjadi. Sebab itu, guna meminimalisir potensi pelanggaran dibutuhkan peran serta masyarakat luas dalam melakukan pengawasan setiap digelarnya pesta demokrasi.

Pentingnya peran pengawasan oleh masyarakat (publik) ditegaskan lagi Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kalbar, Krisantus Heru Siswanto saat menjadi pemateri dalam Kegiatan Bimteks “Kerja Sama Pengawasan”, 11 s.d 13 Mei di Aula Departemen Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Kalimantan Barat.

“Keterbatasan jumlah Pengawas mulai dari Pengawas ditingkat Kabupaten sampai pada Pengawas ditingkat Desa dan TPS menjadi salah satu indikator betapa pentingnya peran publik ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan Pemilihan Bupati,” ungkap komisioner yang akrab disapa dengan Krisantus ini.

Seperti diketahui, jumlah Anggota Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) hanya berjumlah tiga orang, sama dengan jumlah anggota Panwas Kecamatan. Sementara ditingkat Desa, Panwas Kecamatan hanya dibantu 1 orang PPL per Desa. Kondisi tersebut tentu menyulitkan proses pengawasan secara menyeluruh.

Selain menghadirkan nara sumber dari 3 koordinator divisi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, juga dihadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta narasumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

Sementara Ruhermansyah, SH., Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga Ketua Bawaslu Kalbar menyampaikan materi “Strategi Mewujudkan Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2015”. Ruhermansyah mengatakan bahwa bentuk Pengawasan Partisipatif dapat diwujudkan dengan membangun kerja sama dengan stake holder, simpul-simpul masyarakat baik tokoh masyarakat, tokoh adat serta tokoh agama. Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubungan Antara lembaga (H2AL).

Mohamad, SH., menyampaikan materi “Penangan Pelanggaran Pemilihan Bupati Tahun 2015”. Identifikasi Potensi Kerawanan Pelanggaran Pemilu, Pemetaan kerawanan berdasarkan geografis dan tofografi, serta trend pelanggaran pemilu menjadi penekanan pada materi penanganan pelanggaran.

Mohamad juga menyampaikan mekanisme pelaporan serta batasan waktu pelaporan dan lamanya proses penanganan pelanggaran sangat perlu difahami oleh publik, sehingga publik juga dapat memberi warning kepada pengawas pemilu terkait penanganan pelanggaran pemilu agar tidak kadaluarsa dari segi waktu.

Kegiatan Bimteks kerjasama pengawasan juga menghadirkan narasumber dari Polda Kalbar dan Badan Kesbangpol. Bobianto, Kepala Biro Operasi (Kabiro Ops) Polda Kalbar menyampaikan materi “Kesiapan Pengamanan Pemilihan Bupati Tahun 2015”. Pria yang akrab disapa Bobi ini menekankan pada pemetaan potensi konflik, baik konflik akibat SARA, IPOLEKSOSBUD, dan Sumber Daya Alam (SDA). Bobi juga menekankan pada sasaran-saran pengamanan yang akan dilakukan oleh Polda Kalbar dalam mengamankan Pemilihan Bupati di 7 Kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Barat.

Sementara Kepala Badan Kesbangpol menyampaikan materi “Komitmen Pemerintah Provinsi Mendorong Pemilihan Bupati yang Berintegritas dan Berkualitas”. Aliuk, S.Pd, M.Si., Kepala Badan kesbangpolProvinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung Pemilihan Bupati 2015 melalui beberapa hal sebagai berikut: Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Permendagri No. 61 Th. 2011). Fasilitasi Sosialisasi Pemilu/desiminasi pelaksanaan Pemilu; Rapat Koordinasi Pemantapan pemilu; Bimtek Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula;
Pendidikan politik bagi kaum perempuan; Sosialisasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik; Fasilitasi administrasi izin/cuti bagi Kepala Daerah terkait pencalonan;
Fasilitasi penyediaan Data Potensi Pemilih Pemilu (DP-4).

“Intinya memberikan dukungan sarana dan prasarana jika diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik yang tepat waktu,” ungkap Aliuk.

Peserta kegiatan Bimteks ini terdiri dari 7 Panwaslih Kabupaten dari Divisi Pengawasan, Organisasi Kemasyarakatan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Daerah, serta wartawan dari media cetak dan media elektronik yang ada di Pontianak.

Penulis: Musa. J. Tim Asistensi Divisi Pengawasan Bawaslu Kalba

Email KRISANTUS : (1). rajaborneo@gmail.com (2). raja_borneo@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s