Gubernur Menolak Transmigrasi di Kalbar


image

Bengkayang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia. FOTO Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd

UTUSAN RAKYAT, Pontianak – Gubernur Kalbar Cornelis MH mengatakan, hingga saat ini pihaknya tetap menolak progam transmigrasi ataupun penempatan transmigrasi ke Provinsi Kalbar. Namun, jika ada kabupaten atau kota yang menerima program transmigrasi atau penempatan transmigrasi hal itu adalah kewenangan mereka serta kesepakatan daerah penerima dan daerah pengirim.
Hal itu dikatakan Gubernur Kalbar Cornelis MH kepada wartawan Senin (11/5).

Ia mengatakan, urusan penempatan atau program transmigrasi tidak menjadi program yang utama untuk dilaksanakan. Sebab, hal itu merupakan kewenangan dari daerah penerima dan daerah pengirim. Untuk saat ini, Pemprov Kalbar belum dapat menerima program atau penempatan transmigrasi. Jika ada daerah kabupaten dan kota yang melaksanakan program atau penempatan transmigrasi hal itu harus dibicarakan kedua belah pihak antara daerah kabupaten dan kota sebagai penerima dan merupakan kewenangan kabupaten atau daerah penerima dengan daerah pengirim.

Artinya untuk melaksanakan program transmigrasi itu, harus ada kesepakatan antara dua daerah yaitu antara daerah pengirim dengan daerah penerima. Sementara untuk Pemprov Kalbar hingga saat ini belum ada rencana menerima penempatan transmigrasi.
Ia menambahkan, jika ada daerah kabupaten atau kota yang akan melaksanakan program transmigrasi atau menerima penempatan transmigrasi, hendaknya dibicarakan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Selanjutnya, kedua daerah harus melaksanakan dengan kesepakatan atau MoU selaku daerah pengirim dan penerima.

Dalam melaksanakan transmigrasi hendaknya penempatan transmigrasi jangan menjadi beban atau masalah baru bagi daerah. Sebab, yang terjadi selama ini adalah keluarga yang mengikuti program transmigrasi dan yang ditempatkan di lokasi transmigrasi sering menimbulkan masalah. Hal ini terjadi karena banyak peserta program transmigrasi ini tidak sesuai dengan keahliannya.

Dampaknya, mereka tidak betah tinggal dan hidup di daerah transmigrasi dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga mengakibatkan banyak warga transmigrasi yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan kembali ke daerah asalnya. Hal itu terjadi karena penempatan transmigrasi itu tidak sesuai dengan keahlian mereka.

Untuk itu, sangat diharapkan ada seleksi calon yang akan ikut dalam program transmigrasi agar benar-benar memiliki keahlian sesuai dengan daerah yang dituju. Selain itu, masalah kepemilikan tanah juga harus dibereskan. Demikain, pada saat penempatan transmigrasi tidak ada lagi masalah kepemilikan lahan ini. (Sahat Oloan Saragih/PCN).

Sumber : BERITASATU.com

Email KRISANTUS : (1). rajaborneo@gmail.com (2). raja_borneo@yahoo.com

Advertisements

2 Comments

  1. Provinsi kalbar termasuk yg menandatangani MoU sebagai penerima transmigrasi. MoU ditandatangani di bandung 19 juni 2014. Dan tdk ada satupun bupati/walikota se kalbar yg ikut menanadatanganinya. mengapa lalu sepertinya dikait2kan dgn bupati/walikota? Sdgkn legalitas formal ditandatangani oleh pihak provins sendiri? Sumber REPUBLIKA.CO.ID-BANDUNG dan GLOBALJOBS ONLINE-BANDUNG.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s