*Transmigrasi Kalbar || Agustinus Clarus : Transmigrasi, Proyek Pemerintah Untuk Dominasi Kaum Minoritas


image

Agustinus Clarus

UTUSAN RAKYAT, Bengkayang – Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tengah menyiapkan program transmigrasi bagi Pensiunan TNI maupun daerah dengan penduduk padat di sepanjang perbatasan Kalimantan-Malaysia.

Namun, program yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak sertamerta mendapat sambutan yang baik, terutama bagi warga pribumi di pulau ini. Setelah salah satu Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Propinsi Kalbar, Yakobus Kumis membuat pernyataan menolak program tersebut, kali ini mantan Anggota DPR-RI 2004-2009, Agustinus Clarus menyatakan keberatannya terhadap upaya pemindahan penduduk tersebut.

“Waspadai untuk apa (Transmigrasi), sudah Pensiun kan sudah tua, Apakah mau buka hutan? Rusak hutan? backing illegal logging? atau siapkan tanah/wilayah untuk anak cucu? KAMI MENOLAK, biarkan jadi hutan lebih banyak manfaatnya,” demikian ungkap mantan Anggota DPR-RI 2004-2009 itu dengan nada tanya, Senin (11/5).

Menurut Agustinus Clarus, persebaran penduduk yang tidak merata, dipandang sebagai hambatan dalam pembangunan adalah pikiran keliru, yang lebih keliru lagi pemusatan pembangunan ekonomi di suatu daerah, sementara bahan baku dari aspek pembangunan tersebut berada di luar daerah tersebut. Fahami soal bahan mentah minyak bumi, kayu, batu bara dan lain-lain dihasilkan diluar Jawa, tapi diolah di pulau Jawa. Height Cost dan ketidakadilan sosial tidak terelakkan dan disana juga akan membuka lahan korupsi baru.

Lebih lanjut, Pengurus DPD PDIP Kalbar ini memaparkan apabila  pemikiran dan kritikan yang bersifat konstruktif terkait program transmigrasi tak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Sementara transmigrasi tanpa perencanaan yang baik, tidak lebih dari program memindahkan kemiskinan, dan program tersebut bahkan dapat memberi kesempatan “permaninan” untuk menghabiskan uang negara oleh aparat dan para transmigran untuk sekedar ambil jatah hidup, tanah dan sertifikatnya, setelah itu diuangkan/dijual.

Lebih jauh lagi, pria kelahiran Senyabang ini menyebutkan pola yang diterapkan dalam program transmigrasi dilaksanakan tanpa memperhatikan aspek sosial budaya. Akulturasi antara kelompok sosial yang berinteraksi dengan latar sosial budaya yang berbeda, kalau disertai pembinaan akan menimbulkan dampak sosial, ketegangan sosial dan konflik sosial.

Lebih tegas lagi, Agustinus mengatakan program transmigrasi yang selama ini dijalankan merupakan program sepihak dari pemerintah yang terkesan dipaksakan sebagai kegiatan proyek guna mencuri uang negara atau korupsi (coba diaudit / mari sama audit).

“Maka kami berkesimpulan TRANSMIGRASI adalah proyek pemerintah untuk MEDOMINASI kelompok minoritas, sebab tidak sama sekali memiliki aspek manfaat terhadap kebijaksaan kependudukan dan kaitan dengan pembangunan,” tegasnya.

Dia kemudian mempertanyakan, apakah ekonomi pembangunan di kalimantan semakin baik dengan adanya kelompok transmigran? Serta menyarankan tugas yang mesti diperhatikan pemerintah pusat adalah program kependudukan seperti Program KB bagi penduduk Jawa dan Madura, mereka cukup anak 1. Program tersebut sangat penting sebab kalau tidak akan terjadi over population di Jawa dan Madura. Bukan dengan transmigrasi semata.

“Kalau alasan NKRI. Cukup ciptakan KEADILAN SOSIAL bagi bangsa ini, maka saat itu kita tidak perlu lagi bertanya, SUKU dan Agama apa kita berasal,” pungkasnya.

Email KRISANTUS : (1). rajaborneo@gmail.com (2). raja_borneo@yahoo.com

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s