UMK Bengkayang 2015 Rp. 1.660.000


INSERT of LUMAR ~~ Rapat Pleno pembahasan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bengkayang di Wisma Jovan’s, 17 Nopember 2014. Kegiatan dihadiri oleh pihak Pemda Bengkayang, Dinsosnakertrans sebagai leading sector. Serikat Buruh/Pekerja serta Pengusaha/APINDO. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Setda Bengkayang. Meski tidak melalui proses yang berbelit, Penetapan UMK Bengkayang sempat diwarnai adu argumen mengenai angka pasti yang mesti ditetapkan. Mengacu pada hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp. 1.736.127,- perbedaan angka antara Serikat Buruh/Pekerja dengan Pengusaha terletak pada angka 1.747.200 dan 1.650.000.

Angka 1.747.200 yang dianggap cukup besar oleh Pengusaha/APINDO. Dimana mereka bertahan pada nilai Rp.1.650.000,-. Angka Rp.1.660.000 baru disepakati setelah Pihak Pemda mengusulkan untuk mencari jalan tengah dengan mempertimbangkan besaran UMK 2014 (Rp.1.400.000,-) dan UMP 2015 (Rp.1.560.000,-) serta standar KHL Rp. 1.736.127,-.

“UMK Bengkayang naik sebesar Rp.260.000,-dari besaran UMK tahun lalu,” sebut Ketua FSB HUKATAN KSBSI Kabupaten Bengkayang, Krisantus S.Sos usai rapat, Senin (17/11) di Wisma Jovan’s. Menurutnya, jika didasarkan pada penghitungan KHL yang dilakukan FSB Hukatan KSBSI, besaran UMK yang dipatok, sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.2.256.600,-. Namun hal tersebut sulit oleh besaran KHL yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang memiliki nilai jauh lebih kecil dari harapan.

Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. (Baca Juga : Tata Cara Penetapan UMK) Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi,buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kecamatan dalam kabupaten tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) -dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

“Kecamatan Seluas, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Bengkayang merupakan tiga kecamatan yang menjadi referensi,” jelas Krisantus. (Baca juga : Pemekaran Kabupaten Baru).

Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Sementara itu, Kabid Tenaga Kerja Dinas Sosnakertrans Kabupaten Bengkayang, Nasib, pada kesempatan yang sama mengharapkan agar penetapan UMK yang dilakukan setiap tahun dapat menjamin iklim investasi bagi daerah sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat didaerah ini.

“Besaran UMK yang ditetapkan merupakan salah satu upaya untuk menjaga iklim investasi. Dimana kedua belah pihak, baik pengusaha maupun serikat buruh/pekerja menghasilkan kesepakatan yang saling mendukung,” jelasnya. Lebih lanjut, dari hasil Rapat Pleno ini, besaran UMK Bengkayang 2015 ini akan disampaikan ke Gubernur Kalbar untuk sahkan.

“Paling lambat tanggal 21 Nopember sudah disahkan Gubernur,” sebut Nasib. (Baca Juga : Tak Bayar THR, Perusahaan Terancam Pidana)

Terakhir, baik pihak perusahaan maupun perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), secara terbuka menerima keputusan bersama terhadap besaran UMK tahun 2015.

“Rp.1.660.000,- merupakan solusi diantara kedua belah pihak (pengusaha dengan buruh/pekerja), jadi kita menerima angka tersebut,” tutup salah seorang perwakilan Apindo Bengkayang, Andri F.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s