Membuka Pelayanan Publik Melalui Jurnalisme Warga


Jurnalisme Warga:  Pelayan publik penting bagi peningkatan sumber daya manusia lebih baik. Salah satu cara peningkatan pelayanan publik adalah peningkatan keterlibatan warga dalam mengawasi pelaksanaanya. Salah satunya melalui pelatihan jurnalisme warga.

Jurnalisme Warga: Pelayan publik penting bagi peningkatan sumber daya manusia lebih baik. Salah satu cara peningkatan pelayanan publik adalah peningkatan keterlibatan warga dalam mengawasi pelaksanaanya. Salah satunya melalui pelatihan jurnalisme warga.

Oleh: Tim Jurnalisme Warga

Bengkayang, BERKAT.

Pelatihan jurnalisme warga kembali dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kabupaten Bengkayang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Pelatihan ini diikuti peserta berjumlah 14 orang. Peserta berasal dari berbagai kalangan. Antara lain, masyarakat adat, pelajar SMP, pelajar SMA, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama USAID-Indonesia, LPS AIR, Bappeda Kabupaten Bengkayang, dan KINERJA. Pelatihan berlangsung selama dua hari, 4 – 5 Juni 2013 di aula Mess Pemda Kabupaten Bengkayang.

Fasilitator Daerah Kabupaten Bengkayang untuk program media dari LPS AIR, Lusiana mengatakan ada dua isu yang bakal diangkat di wilayahnya. “Isunya ada dua. Antara lain; kesehatan dan pendidikan. Isu soal pendidikan untuk melihat kualitas publik di bidang pendidikan dan permasalahan-permasalahan yang ada,” kata Lusiana, saat memaparkan dalam meteri pelatihan tersebut.

Lusiana mencontohkan berbagai permasalahan yang ada di daerahnya. “Ada masalah soal guru yang jarang masuk. Lalu ada juga sistem pengelolaan dana BOS yang tidak transparan. Dan kita ingin memujudkan penerapan MBS yang di sekolah tersebut,” jelasnya.

Ia menuturkan, di bidang kesehatan tentunya yang harus dilakukan monitoring. “Kalau bidanng kesehatan sebagi kontrol sosial. Ya khususnya jurnalisme warga untuk lebih peduli terhadp kesehatan dalam hal pemberitaan,”kata Lusiana. Seperti program Jamkesda dan Jamkesmas yang nyata, namun masyarakat masih sulit mmpoleh informasi tersebut.

Ia menambahkan, disamping itu juga keberadaan tenaga kesehatan yang jarang di tempat. “Terutama di daerah terpencil perbatasan,” katanya.

Local Public Service Specialist (LPSS) Program KINERJA USAID, Nastain Gasba mengatakan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkayang saat ini jauh lebih baik. “Pelayanan mengedepankan aspek kesehatan. Sekarang lebih baik dari sebelumnya,” ujar Nastain.

Dia menggambarkan, penekanan terhadap pelayanan adalah berproses secara baik kedepannya. “Pelayanan harus transparan. Semua itu dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal di daerah tersebut,” katanya.

Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkayang, Heni Juniarti mengatakan, dengan dilaksanakannya kegiatan pelatihan jurnalisme warga ini, dapat mencerminkan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program perbaikan layanan publik bidang media yakni keterbukaan informasi publik.

Dia berharap melalui kegiatan ini, peserta pelatihan lebih memahami prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. “Baik itu dalam memberikan informasi maupun menerima informasi yang benar,” kata Heni.

Sebagai mana diketahui sesuai Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi. “Ini artinya negara wajib memenuhi hak tersebut. Akses informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dan dilindungi konstitusi (UUD 1945),” ujar Heni.

Menurut Permendagri no. 35/2010, pemerintah daerah merupakan badan publik yang wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik. Yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan (pasal 6 ayat (1).

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, pemerintahan daerah wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah (pasal 6 ayat (2).

Pedoman lain yang diberikan oleh Permendagri ini adalah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi. Pada lingkup pemerintah provinsi, PPID ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan pada lingkup pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

Berkaitan dengan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik perlu didukung pelayanan publik yang baik pula. “Sejauh ini pelayanan publik di Kabupaten Bengkayang belumlah maksimal,” katanya.

Sehingga diperlukan terobosan baru sesuai aturan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no 13 tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat.

Komitmen pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat di Bengkayang, khususnya dalam keterbukaan informasi publik, telah ditunjukkan dengan menggandeng program KINERJA USAID. “ Yang dituangkan dalam suatu kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan program KINERJA USAID pada tanggal 19 Juli 2011 yang lalu,” jelasnya.

Selama kerjasama berlangsung pemerintah Kabupaten Bengkayang diharapkan menerapkan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Untuk merealisasikan hal itu, pemerintah akan memberi dukungan sepenuhnya.

Sementara itu, menurut Districk Program Manager Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten Bengkayang, M Ridwan menyatakan bahwa, tindakan yang spesifik tidak hanya menyatakan permasalahan.

“Kami menginginkan pelayanan kesehatan yang baik, maka harus spesifik dan jelas, “ katanya. Caranya dengan meningkatkan anggaran untuk penyediaan obat-obatan di puskesmas, sesuai dengan kebutuhan standar. “Jika tidak terukur, maka kita tidak akan mampu mengelolanya,” katanya.

Ukuran mengacu kepada jumlah yang berhubungan dengan pengalokasian atau pembelanjaan yang dilakukan pemerintah. “Kita ingin puskesmas menadapat alokasi 100 Juta, untuk pengadaan obat-obatan setiap tahunnya, “ katanya. Dia berharap pemerintah harus mencukupi kebutuhan obat-obatan di puskesmas.

Menurutnya, tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan anggaran. Misalnya, dalam penganggaran. “Jika tidak ada target waktu, komitmen akan kabur,” katanya.

Untuk tujuan jangka panjang, perjuangkan pemenuhan anggaran pelayanan publik dengan dapat dilakukan mempertimbankan pertumbuhan, baik riil maupun per kapita. “Menjadikan msyarakat sehat dan sejahtera, tidak mungkin tercapai dalam jangka pendek,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s