Proses Adat Dilanggar, Tujuh Oknum Polisi Dianggap Mencuri


Oleh : KRISANTUS VAN SEBOL

Bengkayang (Kalbar Times) –

PT. Darmex Agro

Dumptruck yang sudah diprosesi secara adat “Hilang”

Tindakan tak terpuji dilakukan aparat Kepolisian Resor Bengkayang Sektor Samalantan pada Kamis (22/11) kemarin dengan mencuri 3 unit mobil Dumptruck serta 1 unit mobil Truck Mini merk Strada di Desa Kinande. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan Bupati LIRA Bengkayang, Marbun melalui Wakilnya, Damianus Eko, Kamis (22/11) di Kantor Perwakilan Media ini.

“Aksi pencurian tersebut diduga telah dilakukan setidaknya oleh tujuh orang,” terang Eko.

Adanya aparat kepolisian yang terlibat dalam aksi tersebut karena beberapa orang diantaranya terlihat menggunakan seragam. Pada saat kejadian, tak seorangpun warga yang menyaksikannya melakukan upaya pencegahan. Beberapa jam setelah aksi tersebut, sekira pukul 18.00 WIB, salah seorang warga Kinande melakukan pengecekan di Kantor Polsek Samalantan, namun tidak ditemukan keberadaan keempat buah kendaraan tersebut.

Perlu diketahui, keempat unit kendaraan yang ditempatkan diruas jalan berdekatan dengan kediaman Kepala Desa Kinande itu oleh warga Kinande dijadikan sebagai barang jaminan dari PT. Darmex Agro. Adapun pengamanan kendaraan tersebut dilakukan pada 15 September 2012 (1 unit Dumptruck), sementara 3 unit lainnya secara bersamaan dilakukan selang satu minggu berikut. Adapun alasan dijadikannya 4 unit kendaraan tersebut sebagai barang jaminan karena sejak mulai beroperasi, pihak perusahaan tak kunjung menyerahkan lahan bagi kebun plasma masyarakat.

Terkait aksi yang terjadi, Kapolres Bengkayang, AKBP Veris P. Septriansah, S.Ik menjelaskan apabila tindakan pengambilan 4 unit kendaraan tersebut sudah sesuai dengan prosedur didasarkan atas Laporan Polisi (tak disebutkannya nomor LP) yang dilakukan oleh pihak perusahaan beberapa waktu setelah pengamanan 1 unit Dumptruck.

“Selaku penyidik tentunya harus melakukan tugas menyelidiki laporan yang masuk,” terangnya.

Pengambilan secara paksa kendaraan itu juga dikatakannya merupakan upaya terakhir yang ditempuh karena setelah beberapa kali pihaknya melakukan negoisasi namun tidak berhasil, masyarakat tetap mempertahankan untuk mengamankan kendaraan. Padahal kendaraan yang diamankan tersebut secara sah adalah milik perusahaan.

“Kita telah melakukan negoisasi namun tidak juga berhasil sehingga upaya ini yang dilakukan,” tegas Veris. Mengenai tindakan pengambilan secara paksa yang dianggap sebagai tindakan pencurian oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ia mempersilahkan agar tindakan itu diproses secara hukum.

“Jika memang itu dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, silahkan di Pra peradilan-kan, jangan hanya membentuk opini,” tambahnya.

Ditempatkan di Halaman rumah Kepala Desa sejak 15 September 2012 yang lalu. Tidak digunakan untuk kepentingan apapun, karena kendaraan tersebut sudah diprosesi secara adat. Atas tindakan sewenang-wenang itu, LSM LIRA mengatakan apabila tindakan aparat telah melukai hukum adat pada masyarakat setempat. Tidak menutup kemungkinan, tindakan aparat ini juga dapat menimbulkan permasalahan baru ditengah permasalahan yang belum selesai. Wajar bila tindakan aparat ini mendapatkan penyelesaian secara hukum adat.

“Kita juga akan melaporkan hal itu ke Provos serta DAD Propinsi,” tambah Eko.

2 Comments

  1. Negara mengakui hukum adat, namun fakta menunjukan, aparatur negara yang katanya penegak hukum dan punya kuasa dengan dalil alas hukum kerap merampas berlaku sewenang wenang thdp masyarakat, termasuk melecehkan hukum adat yang berlaku disuatu daerah yg menjunjung tinggi norma2 adat. Ini adalah salah satu fakta pelecehan terhadap hukum adat.
    Aparat yang terlibat harus dihukum secara hukum adat masyarakat setempat.
    DIMANA BUMI DIPIJAK DISITU LANGIT DIJUNJUNG.
    Herannya, aparat selalu berpihak pada kaum pemilik modal dan pengusaha. Mereka mengeluarkan senjata ampuhnya, alas hukm sebagai dasar…alas hukum…alas hukum.
    Lalu, janji perusahaan terhadap masyarakat setempat dan juga kewajiban perusahaan terhadap masyarakat setempat, apa kurang kuat juga bagi aparat menindak tegas pengusaha.
    Kesimpulan : ????

    • Polisi melanggar hukum ….hukum adat…. masyarakat melanggar hukum …. hukum Negara ….. jadi mana yang benar. Hukum mana yang perlu diteggakkan…. yang betul adalah rakyat tunduk pada hukum negara. LSM punya kepentingan….kepentingan pribadi atau masyarakat…. Pengusaha ingin cari untung dengan cara berinvestasi… ingin memajukan daerah setempat atau hanya cari keuntungan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat setempat….. Inilah cermin Negara kita saat ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s