12 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2014


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (10/9) menyatakan, sebanyak 12 partai politik (parpol) dinyatakan gagal masuk sebagai peserta Pemilu 2014. Soalnya, parpol-parpol itu tidak menyerahkan 17 jenis berkas yang ditentukan KPU.

“Dari 46 parpol yang mendaftar, sebanyak 12 parpol dinyatakan gagal sebagai peserta pemilu karena tidak melengkapi berkas-berkas yang diminta,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di Jakarta.

Partai-partai yang dinyatakan tidak lolos adalah Continue reading

Parpol Calon Peserta Pemilu 2014


POLITIK – PEMILU
Jum’at, 07 September 2012 , 22:03:00

JAKARTA – Hari terakhir pendaftaran verifikasi peserta pemilu 2014, kantor KPU RI diserbu partai politik (parpol) yang hendak mendaftar. Hingga pendaftaran ditutup pada pukul 16.00 WIB, ada sebanyak 13 partai yang hari ini mendaftar untuk ikut pemilu 2014.

Dengan tambahan 13 partai yang mendaftar di hari terakhir berarti ada 46 partai yang berpeluang untuk mengikuti pemilu 2014. Ke-46 partai tersebut selanjutnya akan diverifikasi kelengkapan persyaratannya oleh KPU pusat. Hasil verifikasi inilah yang menentukan lolos tidaknya partai-partai tersebut untuk berlaga di 2014.

“KPU akan memeriksa kedalaman atau rincian kelengkapan 17 dokumen persyaratan partai politik guna mengikuti pemilu,” ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kepada wartawan di kantornya, Jumat (7/9).

Hadar mengatakan bahwa KPU masih memberikan kesempatan bagi partai-partai yang belum memenuhi persyaratan untuk melengkapi berkas hingga tanggal 29 September 2012. Sedangkan hasil verifikasi sendiri baru bisa diketahui pada Januari tahun depan.

Berikut 46 parpol calon peserta pemilu 2014: Continue reading

Warga Tolak Sawit, Pemerintah Jangan Diam


Oleh : KRISANTUS VAN SEBOL

PT. Dumai Inti Utama

Akibat penggusuran lahan yang dilakukan oleh PT. Dumai Inti Utama, Markus kemudian mengadukan hal tersebut ke meja DPRD Bengkayang

Bengkayang (Kalbar Times) –
Itikad kurang baik kembali ditunjukkan oleh sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah kabupaten Bengkayang dengan menggusur lahan milik warga tanpa melalui proses sosialisasi ataupun ijin. Akibatnya, wargapun tak sungkan-sungkan menolak aktivitas perusahaan tersebut diwilayah mereka serta meminta agar pemerintah setempat dapat mendukung aksi itu.

“Kami berharap aksi penolakan ini mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten Bengkayang,” ungkap Markus, yang mewakili warga Desa Ampar Benteng, Kecamatan Teriak ketika melakukan audensi dengan Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Yulius Nessor, Kamis (30/8) Kantor DPRD Bengkayang. Continue reading