Mafia Proyek Bengkayang Berkedok Dana Jolok


Oleh : KRISANTUS VAN SEBOL

Bengkayang (Kalbar Times) – Berbagai macam cara dilakukan oknum pengusaha (kontraktor) di Bengkayang untuk mendapatkan paket pekerjaan (proyek) yang ada didaerah ini tanpa mengikuti aturan main yang semestinya. Salah satu cara yang diduga kerap dijadikan senjata oleh oknum tersebut ialah dengan meminta-minta dana kepada pengusaha lain agar dapat mendatangkan banyak anggaran bagi daerah. Dana yang terkumpul kemudian dianggap sebagai “dana jolok”.

Dari informasi yang diperoleh dari beberapa pengusaha di Bengkayang yang enggan namanya dipublikasi menyebutkan besarnya dana yang dikumpulkan berkisar Rp.20 juta hingga ratusan juta. Setelah terkumpul, oknum pengusaha atau mafia proyek ini mengatakan pihaknya akan menyerahkan dana jolok kepada salah satu lembaga tinggi negara ini ditingkat pusat agar bisa menambah jumlah anggaran, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dari dana jolok itu, oleh oknum pengusaha yang menjadi koordinator tadi setiap pengusaha yang telah menyerahkan sejumlah uang dijanjikan akan mendapatkan paket pekerjaan (proyek) sesuai dengan jumlah kesepakatan karena mereka dianggap telah melakukan pembayaran terlebih dahulu.

“Biasanya oknum pengusaha yang dimaksud mengaku bisa melakukan penjolokan dana proyek ke pemerintah pusat,” kata salah seorang pengusaha, Yupentius Pitung ketika dikonfirmasi wartawan ini menanggapi hal tersebut, Minggu (16/9) di Bengkayang. Pengutipan terhadap uang para pengusaha dengan dalih untuk biaya menjolok paket pekerjaan ke pemerintah pusat bukan lagi menjadi rahasia bagi kalangan kontraktor bahkan masyarakat umum di Kabupaten Bengkayang.

Kebanyakan dari para pengusaha yang menjadi korban “dana jolok” itu hanya bisa menunggu dan dibohongi tanpa melawan karena pada kenyataannya saat dilakukan proses pelelangan proyek mereka tidak sesuai dengan harapan seperti yang dijanjikan oknum pengusaha tadi. Maka tidak heran apabila kerap muncul gontok-gontokkan/keributan di kantor dinas pada saat pelelangan yang disebabkan ketidakpuasan para pengusaha yang telah melakukan pembayaran dimuka.

“Sekelompok oknum pengusaha yang menjadi mafia proyek biasanya mulai bergentayangan menjelang pembahasan APBD. Sebuah kondisi yang membuat para pengusaha menjadi resah,” terang Yupentius Pitung.
Perlu diketahui, berdasarkan informasi yang diperoleh, beberapa kalangan pengusaha di Bengkayang mulai resah karena santer beredar kabar yang menyebutkan bahwa salah satu dinas di Bumi Sebalo ini yang kesemua paket proyeknya (senilai Rp.2,5 Miliar) sudah diatur oleh oknum pengusaha/mafia proyek. Para pengusaha merasa resah karena khawatir proses pelelangan dinas tersebut hanya sebagai formalitas belaka.
Terkait istilah dana jolok, salah seorang aktivis anti korupsi di Kabupaten Bengkayang, Pontius yang dihubungi wartawan mengatakan sangat tidak menyetujui adanya kegiatan praktek yang sedemikian. Karena kegiatan tersebut merupakan awal dari terjadinya kasus korupsi. Ia pun mengingatkan kepada pelaku usaha di daerah ini apabila memang ada yang menjadi korban dari praktek secepatnya dilaporkan ke pihak yang berhak menanganinya, tentu dengan bukti-bukti yang dimiliki.

“Saya sama sekali tidak setuju dengan praktek dana jolok, bagi saya, itu merupakan awal korupsi dan penyimpangan,” tegasnya.

Menurutnya, dana pusat seharusnya dibagi secara adil bagi seluruh daerah sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata. Ia tak bisa membayangkan apabila permasalahan ini terjadi diseluruh wilayah Indonesia.

“Mau jadi apa bangsa ini,” tandasnya.
Inspektorat Hanya Tajam Bagi Pihak Tertentu
Menanggapi permasalahan pengerjaan proyek yang bergulir di Kabupaten Bengkayang, Anggota DPRD Bengkayang menekankan agar pihak terkait, khususnya Inspektorat Bengkayang dapat menjalankan fungsi mereka dengan baik sehingga setiap pekerjaan yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus. Hal tersebut tak terlepas dari penilaiannya terhadap kinerja yang ditunjukkan Inspektorat selama ini.

“Selama ini Inspektorat Bengkayang hanya “tajam” bagi orang-orang tertentu dan sebaliknya sangat “tumpul” bagi orang-orang tertentu,” sebut Anggota Komisi B DPRD Bengkayang, Herman, Minggu (16/9) melalui telepon seluler.

Terkait perbincangan hangat mengenai pembagian paket proyek yang diklaim berasal dari “dana jolok”, Herman meminta agar para pengusaha di Bengkayang jangan lagi menaruh rasa percaya apabila ditemukan oknum yang menawarkan jasa seperti itu karena akan merugikan mereka sendiri.

Sementara, satu lagi Anggota DPRD Bengkayang yang juga berasal dari Komisi B DPRD Bengkayang, Garadus menilai kinerja yang ditunjukkan Inspektorat Bengkayang masih kurang mengedepankan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai badan yang mengawasi salah satunya penggunaan anggaran negara. Mengenai apa yang diungkapkannya tersebut cukup beralasan karena berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan, ternyata masih ada ditemukan pekerjaan (proyek) yang seharusnya dikerjakan pada tahun 2011, namun baru dikerjakan tahun 2012.

“Menjadi pertanyaan bagaimana proses pencairan dana itu bisa dilakukan,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s