Khawatir Dengan Keberadaan Orgil dan Gepeng Krisantus


Melihat kondisi kota Bengkayang dalam kurun waktu terakhir ini sudah dihiasi dengan semakin bertambahnya keberadaan orang gila (Orgil) dan gelandangan, Ketua LSM Aliansi Masyarakat Akar Rumput, Frans Asok mengaku kekhawatirannya bila hal itu terus dibiarkan.

“Yang kita khawatirkan terhadap keberadaan orgil dan gepeng ini adalah akan mengganggu tata kota Bengkayang dan juga akan menimbulkan penyakit baru (penyakit sosial) bagi Pemda setempat,” kata Asok yang ditemui, Selasa (6/10) di Perwakilan Media ini.

Seperti yang tampak setiap hari dipasar Bengkayang, Orgil dan Gepeng tidak mengenal siang dan malam selalu ada saja yang berkeliaran. Selain menggangu pemandangan, keberadaan mereka juga tidak menutup kemungkinan akan mengganggu keamanan masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, Fran Asok mengharapkan agar instansi terkait yang memiliki kaitannya terhadap penanganan Orgil dan Gepeng, seperti Dinsosnakertrans, Kesbanglinmas, BPPMP, Dinkes mestinya segera mengambil tindakan. Salah satunya dengan merazia Orgil dan gepeng yang berkeliaran di pingggir jalan maupun di pusat-pusat perbelanjaan, untuk di tampung dan direhabilitasi di tempat penampungan, sehingga keberdaa orang gila tersebut tidak menggangu masyarakat.

“Takutnya pada masa mendatang, akan sulit ditangani,” tandas Asok.

*Menekan Penyebaran Penyakit DBD Puskesmas Diminta Tingkatkan Kewaspadaan



Upaya menekan dan meminimalisir penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Malaria di berbagai daerah di Kabupaten Bengkayang, Rabu (21/10) kemarin, Wakil Bupati, Suryadman Gidot bersama Kepala Dinas Kesehatan Bengkayang mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bengkayang. Rapat yang digelar di ruang pertemuan Bupati Bengkayang, lantai II tersebut dapat dijadikan momentum bersama dalam mengambil langkah-langkah menanggulangi penyebaran penyakit yang disebabkan Nyamuk Aedes Aegipty di daerah ini.

“Kita menginstruksikan kepada para Kepala Puskesmas agar mampu meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap bahaya penyebaran penyakit DBD di masyarakat,” kata Suryadman Gidot usai pertemuan.

Disebutkannya, adapun langkah-langkah yang akan diambil dalam mengatasi penyebaran penyakit tersebut ialah menekankan agar pihak puskesmas selaku lembaga pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk segera mengambil tindakan dalam menangani penderita DBD.

“Diharapkan agar Puskesmas dapat mengambil tindakan penangan secepatnya apabila ditemukan penderita DBD diwilayah mereka. Dan apabila penanganan tersebut tidak bisa dilakukan Puskesmas maka hendaknya Puskesmas segera merujuk penderita ke Rumah Sakit yang layak,” jelas Gidot.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bengkayang, dr. I Made Putra Negara mengatakan berdasarkan laporan dari Kepala Puskesmas tindakan yang diharapkan tersebut pada dasarnya sudah dilakukan. Namun, tetap saja penyebaran penaykit tersebut mengalami peningkatan.

Dari keterangannya, salah satu penyebab mudahnya penyebaran penyakit tersebut adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya DBD. Termasuk masih minimnya sosialisasi yang dilakukan.

“Secara keseluruhan, sejak September hingga Oktober telah ditemui 195 penderita DBD di Bengkayang yang didominasi dari kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Bengkayang serta Sanggau Ledo,” sebut Made.

Untuk mengatasi masalah itu, dalam rapat koordinasi tersebut Made menambahkan ada beberapa tindakan yang akan diambil selanjutnya bagi mengurangi penyebarannya. Yakni, dengan melakukan fogging didaerah-daerah yang terdapat penderita DBD, selain itu untuk tahun 2010 mendatang akan dianggarkan dana bagi kegiatan sosialisasi serta pemantau dan pemberantasan jentik dirumah-rumah penduduk.

“Untuk pemantauan dan pemberantasan jentik akan dilakukan minimal dua bulan sebelum musim rawan DBD datang, yaitu sekitar bulan Juli,” tandasnya.

*Penutupan Posko Gempa Sumbar. Bupati : “Jangan Dilihat Nilainya”



Posko Gempa Sumbar yang dibentuk oleh gabungan para pemuda Bengkayang di Jalan Basuki Rachmat, setelah dibuka sejak 6 Oktober lalu, Senin (19/10) kemarin resmi ditutup oleh Bupati Bengkayang, Jacobus Luna. Acara penutupan yang dihadiri para Kepala Dinas, Ketua DPRD sementara serta berbagai elemen kemasyarakatan tersebut menunjukkan adanya partisipasi yang besar dari para penyelenggara pemerintahan Bengkayang.

“Jangan dilihat nilainya, tapi yang terpenting sumbangan yang kita salurkan diberikan dengan iklhas,” kata Bupati dalam sambutannya.

Menurutnya, dengan keiklhasan tersebut berarti telah menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama tanpa melihat sebuah perbedaan. Pada kesempatan itu juga, Bupati mengharapkan agar kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda di Bengkayang ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang lain.

Adapun kelompok pemuda yang tergabung dalam Posko Gempa Sumbar tersebut yakni, Yayasan Masyarakat Tionhoa, Dewan Pajanang Adat Dayak Banyadu, Remaja Masjid Agung serta Paparuga Bengkayang.

Dikatakan Kepala Pajanang Adat Dayak Banyadu, Fabianus Oel, partisipasi masyarakat dianggap tinggi, bahkan dibanding dengan instansi pemerintahan, partisipasi masyarakat seperti pedagang kaki lima serta pihak sekolah lebih besar.

“Menurut penilaian, sebenarnya partisipasi masyarakat sangat tinggi, hanya saja mereka kurang mendapatkan informasi mengenai adanya Posko gempa ini,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Posko Gempa Sumbar, Suryadman Gidot dalam sambutannya menyebutkan secara keseluruhan dana yang terkumpul selama dua minggu dibukanya posko yakni sebesar Rp46.815.500.
“Bantuan ini nantinya akan kita salurkan langsung kepada para korban gempa, namun cara penyaluran akan dibahas, apakah langsung kerekening di media-media massa yang ada atau saja dikirim langsung ke pihak pemerintah Sumatera Barat,” jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, Gidot mengatakan bantuan ini tidaklah seberapa besar nilainya, namun yang terpenting menurutnya adalah adanya rasa kepedulian terhadap sesama.

DPRD Bengkayang Berencana Akan Menggunakan Staf Ahli


Guna mendukung kinerja anggota legislatif daerah ini, sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susduk, Ketua DPRD Bengkayang, Sebastianus Darwis mengatakan keberadaan Staf Ahli di Sekretariat DPRD Bengkayang dirasakan perlu. Untuk itu, ketika dihubungi, Rabu (21/10) kemarin, Dia mengatakan pihaknya berencana akan menempatkan staf ahli di Sekretariat DPRD.

“Khususnya staf ahli dibidang Pemerintahan dan Hukum dan juga bidang Keuangan,” kata Darwis.

Berdasarkan UU tersebut, staf ahli dapat dipilih atau diambil diluar Pegawai Negeri Sipil, misalnya Akademisi, namun berkompeten. Keberadaan staf ahli ini sendiri menurut Dia nantinya berfungsi memberikan berbagai pertimbangan bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas.

Kadaluarsa, IMKB Segera Adakan Mubes


Kadaluarsa, itulah gambaran yang disematkan mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang (IMKB) periode 2007-2008, Wardi terhadap kepengurusan IMKB periode 2008-2009 yang diketuai Andri Froniko. Hal ini diungkapkan karena masa kepengurusan tersebut telah melewati jangka waktu selama delapan bulan lebih sejak berakhirnya masa kepengurusan pada Februari 2009 yang lalu.

“Seharusnya kepengurusan tersebut mengambil inisiatif untuk segera melaksanakan Mubes,” terang Wardi.

Dijelaskannya, bahwa pergantian susunan kepengurusan tersebut sangatlah penting guna membina sebuah organisasi yang baik karena didalamnya nanti akan terjadi regenarasi kepemimpinan bagi para Mahasiswa Bengkayang yang lainnya. Selain itu, wardi juga mengatakan dengan kondisi seperti itu, dalam setiap kesempatan seharusnya Ketua IMKB dalam keikutsertaannya pada sebuah kegiatan sudah tidak layak dengan mengatasnamakan IMKB, seperti yang terjadi dalam beberapa waktu lalu ketika adanya Seruan Pontianak (SP). Dimana pada saat itu, nama IMKB ikut terbawa ketika mempertanyakan perihal tersebut.

Berpendapat yang sama, Mahasiswa Fisip Untan yang juga berasal dari Bengkayang, Subarjo mengatakan bahwa lamanya masa yang dilewati oleh kepengurusan IMKB 2008-2009 tersebut menunjukkan adanya sebuah kemunduran dalam tatanan organisasi.

“Seharusnya pengurus yang ada saat ini dapat memberikan contoh yang baik bagi generasi penerus mereka, namun apa yang terjadi adalah adanya upaya untuk menghambat generasi baru untuk mengurusi IMKB,” terang Parjo-sapaannya.

Sementara saat dihubungi, Andri Froniko tidak menyebutkan apa yang menjadi alasan keterlamabatan kepengurusannya membentuk panitia Mubes guna memilih ketua IMKB yang baru. Ia hanya membantah pendapat yang disampaikan oleh Mantan Ketua IMKB 2007-2008. Dalam keterangannya tersebut, Andri menyebutkan bahwa apa yang dikatakan oleh seniornya itu bukanlah menjadi haknya. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Wardi diyakininya mengandung unsur politis karena didalam AD/ART, Alumni tidak berwenang mengintervensi kepengurusan tersebut. Dari keterangan selanjutnya, Andri mengatakan bahwa pada awal Nopember, tepatnya pada 7-8 Nopember mendatang, IMKB akan mengadakan Musyawarah Besar (Mubes) guna memilih Ketua IMKB yang baru. Terpilih sebagai Ketua Panitia Mubes yakni Toni, Mahasiswa FKIP Untan.

“IMKB bukan milik Alumni atau sebuah kepentingan, namun IMKB adalah milik mahasiswa,” timpal Asmadi, Alumni Mahasiswa UPB Pontianak menambahkan pendapat Andri.

BOS SMA dan Jamkesmasda Masuk APBD Bengkayang



Sebuah terobosan cemerlang kembali keluar dari pemikiran Wakil Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot saat ditemui diruang kerjanya, Senin (31/8) kemarin. Sebuah ide yang menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat Bengkayang.

“Bersama lima orang anggota legislatif Bengkayang periode 2009-2014 yang tergabung dalam fraksi demokrat akan menjadikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi anak SMA dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) sebagai salah satu prioritas penggunaan APBD pada tahun 2010,” katanya mengungkapkan pemikiran tersebut.

Dimana selama ini, dana BOS hanya sebatas diberikan pada pelajar SD dan SMP. Padahal tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk melanjutkan anaknya bersekolah hingga ketingkat SMA ataupun yang sederajat. Sedangkan Kartu Jamkesmas yang ada saat ini tidak semuanya dirasakan oleh masyarakat miskin pada saat penyebarannya. Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Bengkayang, I Made Putra Negara, penerima Kartu Jamkesmas Bengkayang sebanyak 78.340. Sementara data dari BPS 2008 yang disampaikan Wakil Bupati, masih ada sekitar 16.000 Kepala Keluarga (KK) yang membutuhkan perhatian terutama untuk penyediaan Jamkesmas.

“Untuk meningkatkan kualitas SDM daerah ini baik dari segi Pendidikan maupun Kesehatan, memasukan anggaran BOS SMA/MA/SMK dan Jamkesmas Daerah kedalam APBD Bengkayang 2010 merupakan sebuah hal yang sangat mendasar,” jelas Gidot. Untuk merealisasikan masuknya anggaran BOS SMA dan Jamkesmas Daerah kedalam APBD Bengkayang, menurut pria yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Bengkayang ini menyatakan perlunya dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif.

“Terobosan ini dimaksud guna mensejahterakan masyarakat Bengkayang seutuhnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antargolongan,” tandas suami dari Femi Oktaviani Haryanti ini.

Bengkayang Raih Juara Favorite Dalam Pemilihan Duta Lingkungan Lingkungan Hidup Kalbar 2009



Dua finalis duta lingkungan hidup kabupaten bengkayang yang ikut dalam perhelatan malam grand final Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat 2009 yang diselenggarakan di Function Hall Kapuas Palace Pontianak pada tanggal 9 Oktober 2009 lalu bertandang ke kantor bupati Bengkayang. Rombongan yang di dampingi Kepala Kantor lingkungan hidup kabupaten bengkayang di terima langsung Bupati Bengkayang Drs.Jacobus Luna,M.Si pada Selasa (13/10/09) di ruang rapat Bupati Bengkayang.
Dalam kesempatan tersebut kedua finalis yang didampingi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang langsung mengadakan audiensi dengan Bupati Bengkayang.
Kepada Bupati Bengkayang Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang menjelaskan pihaknya telah berupaya mendukung semaksimal mungkin peserta yang telah dipercayakan untuk mewakili kabupaten bengkayang dalam ajang tersebut. Duta Lingkungan utusan Kabupaten Bengkayang an. Prisela Candra berhasil sebagai Juara Pavorit berdasarkan polling pengiriman sms, Juara Harapan II diraih Duta dari Kota Singkawang Yos Anis Ryadi, Juara Harapan I Cornelia Meilinda Betsyeba, Runner Up II diraih Eko Tegus Duta dari Kubu Raya, Runner Up I Sela Puteri P dari Kab.Sanggau dan Legina Lestari,S.Pd resmi dikukuhkan sebagai duta lingkungan hidup provinsi Kalimantan Barat tahun 2009 setelah berhasil menyisihkan finalis lainnya. Duta Lingkungan kabupaten Bengkayang bertengger di urutan ke-6 dari 14 kabupaten/kota lainnya di kalbar.
Bupati Bengkayang Drs.Jacobus Luna,M.Si mengaku bangga atas prestasi yang telah dicapai ini. Pemilihan duta lingkungan hidup ini diselenggarakan setiap tahun dan kabupaten bengkayang telah mengikutinya dalam dua tahun terakhir dan pada tahun ini kita mampu meraih prestasi meski hanya mampu menduduki peringkat ke-6 dari 14 kab/kota lainnya, namun hal ini merupakan suatu kemajuan yang telah dicapai. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya prestasi yang telah dicapai ini dapat lebih ditingkatkan. Bupati menilai apa yang telah dicapai saat ini merupakan hasil dari sebuah perjuangan yang diharapkan tidak akan terhenti untuk terus berjuang guna mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, hal ini dianggap perlu, karena para duta yang terpilih nanti, akan mensosialisasikan program-program lingkungan hidup kepada masyarakat luas.

Kadis Tak Mampu Lakukan Terobosan, Sebaiknya Diganti



Kepala Dinas yang dipercaya oleh Kepala Daerah untuk memimpin sebuah unit penyelenggara pemerintahan diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak hanya bekerja dan terjebak berdasarkan rutinitas yang telah ditetapkan karena keadaan yang demikian membuat mereka tidak atau kurang mampu membuat terobosan-terobosan baru yang lebih berguna bagi masyarakat. Demikian masukan yang disampaikan oleh Ketua LSM Aliansi Masyarakat Akar Rumput (AMAR) saat ditemui dikediamannya, , Minggu (4/10).

Untuk itu Ia meminta agar unsur tertinggi pemerintah daerah, khususnya Bengkayang yang menunjuk setiap kepala dinas pada setiap SPOD harus benar-benar memperhatikan kapasitas dan kualitas setiap sumber daya manusia yang akan dipercaya memimpin unit tertentu.

“Kepala Dinas (Kadis) yang tidak mampu memimpin instansinya sebaiknya segera diganti karena akan memperlambat proses pembangunan daerah ini,” tegasnya.

Menurut Asok, kriteria pokok yang harus dimiliki oleh setiap kepala dinas ialah mereka yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk menjadikan instansi yang dipimpinnya lebih kreatif, produktif serta inovatif. Kreatif yang dimaksud ialah mampu mengembangkan instansinya tidak hanya berdasarkan rutinitas yang sudah ditetapkan tetapi mampu mencari hal cara baru untuk mengapai tujuan kerja. Kemudian produktif, mampu menghasilkan sebuah hasil yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari kinerja yang mereka lakukan. Sementara itu, Kadis yang Inovatif ialah mereka yang mampu menghasilkan hal atau terobosan baru yang kemudian dikembangkan dalam masyarakat.

“Jangan hanya menunjuk kepala dinas yang tahunya menghabiskan dana APBN atau APBD,” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya hal lain yang perlu diperhatikan dalam menunjuk kepala dinas ialah dengan memperhatikan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan instansi sesuai dengan karakteristik daerah ini. Terakhir Asok mengatakan bahwa yang terpenting lagi ialah mereka yang ditunjuk harus mampu memberikan yang terbaik bagi kabupaten ini.

KPU Bengkayang Usulkan 13 M Untuk Dana Pilkada



Guna melancarkan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bengkayang tahun 2010 mendatang, KPU Bengkayang mengusulkan rencana anggara Pilkada kepada Pemda setempat sebesar Rp.13.335.832.355,-.

“Jumlah anggaran yang direncanakan tersebut apabila pada Pilkada mendatang terjadi dua putaran,” kata Ketua KPU Bengkayang, Eddy A.

Dijelaskannya, bahwa dalam putaran pertama pihak KPU merencanakan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.10.617.580.178,-. Sedangkan untuk putaran kedua direncanakan anggaran sebesar Rp.2.895.733.851,-.

Ditambahkan Eddy, rencana anggaran tersebut sebagian besar peruntukkannya bagi belanja honorarium penyelenggara Pilkada yang terbagi dalam lima tingkatan. Seperti untuk KPUD Rp.3.351.598.504. PPK Rp.1.863.700.000. PPS Rp.2.799.450.000. KPPS Rp.1.614.190.000 dan PPDP Rp.392.600.000.

“Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pilkada, rencana anggaran tersebut akan disampaikan kepada Kepala Daerah yang kemudian dibahas oleh tim anggaran Pemda dengan melibatkan KPU,” terang Eddy.

Menurutnya, apabila anggaran yang sudah dibahas itu kemudian disepakati dan disetujui, maka agar dana tersebut bisa digunakan, dibuatlah terlebih dahulu Naskah Perjanjian Hibah antara Pemda dengan KPU Kabupaten.

“Dengan demikian, rencana anggaran yang diusulkan tadi (13 M) bisa saja bertambah atau berkurang,” tegasnya.

Namun ungkap Eddy, untuk sementara anggaran yang diajukan tersebut belum pasti kapan akan ditetapkan karena tergantung proses pembahasan anggaran itu sendiri. Mengingat penyelenggaraan Pilkada tidaklah mudah, Ia mengatakan anggaran sebesar itu masih dalam kategori standar.

Pilkada Bengkayang 2010 mendatang bakal berlangsung seru, hal ini apabila dikalkulasikan satu fraksi terdiri dari lima orang anggota DPRD, berarti di DPRD Bengkayang yang terdiri dari 30 anggota dapat membentuk enam fraksi. Sementara hingga saat ini, fraksi-fraksi di DPRD Bengkayang belum terbentuk.

“Ini berarti jika masing-masing fraksi mengajukan satu kandidat Bupati, otomatis akan ada enam calon Bupati yang siap merebut kursi 1 Bengkayang. Hal ini akan bertambah ramai bila muncul calon Bupati dari jalur independen,” kata salah seorang warga Bengkayang yang juga lulusan Magister Sosial Untan, Irawan.,S.Sos.,M.Si.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Bengkayang sebelumnya, Pilkada Bengkayang diprediksi diselenggarakan pada Juni 2010 mendatang. Kendati demikian, hal itu bisa saja berubah bila saja Pilkada pada enam kabupaten dilaksanakan secara serentak seperti yang direncanakan KPU Propinsi.

Keenam kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada pada tahun ini antara lain Bengkayang, Sintang, Melawi, Sekadau, Kapuas Hulu serta Ketapang.

Sidang Dugaan Korupsi Anggota DPRD Digelar Kembali


Sidang Dugaan Korupsi Anggota DPRD Digelar Kembali

Setelah menunggu beberapa bulan sejak awal tahun 2009 lalu, hari ini, Kamis (15/10), sidang dugaan kasus korupsi pada tahun 2003-2004 oleh 35 mantan anggota DPRD Bengkayang periode 1999-2004 digelar kembali.
“Ada dua berkas perkara yang akan disidangkan besok (hari ini),” kata Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Tohap Naibaho, Rabu (14/10) diruang kerjanya.
Disebutkannya, nomor kedua berkas perkara tersebut yakni, No.28/Pid.B/2009/PN.BKY dimana didalamnya tercatat para terdakwa antara lain, Aloysius Kilim, BA. JA.Kimhin, Asyari Makmum, Antony Migia, Shevad, Djin Nyim Lie. Sedangkan berkas perkara yang lainnya, yakni No.26/Pid.B/2009/PN.BKY dengan para terdakwa antara lain, Pantinus Ujik, YA.Dopong, Kiat A.Ma.Pd, Sudarmansyah Rankeh, SH., Masta’a dan Yulius Apim.
Digelarnya kembali sidang ini Menurut Naibaho berdasarkan hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Pontianak yaitu dua berkas dewan sipil yang dilimpahkan ke Pengadilan negeri bengkayang akan dilanjutkan kembali Kamis (15/10) akan memasuki pokok perkara dimana Kejaksaan akan menghadirkan barang bukti dan saksi-saksi.
Seperti yang telah diketahui sebelumnya, sidang ini digelar karena ke-35 mantan anggota dewan tersebut dianggap telah merugikan uang negara sebesar 4,5 M pada saat mereka masih menjabat. Namun dari jumlah tersebut, mereka yang akan disidang hanya berjumlah 33 orang, karena 1 orang lainnya telah meninggal dunia dan 1 lagi ditetapkan sebagai buronan. Secara keseluruhan, dalam penanganan kasus ini terdapat enam (6) berkas. Empat (4 ) berkas lainnya masih ditunda dan dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Bengkayang karena sebelumnya para penasehat hukum para terdakwa melakukan Eksepsi (Perlawanan) di Pengadilan Tinggi Pontianak. Berkas yang dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bengkayang tersebut kata Naibaho harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pengadilan Militer. Mengingat, mantan anggota dewan ini sebagian anggota yang terlibat berasal dari kalangan militer (Fraksi TNI/Polri), sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang merunut pada Pasal XI Tentang Sidang Koneksitas Pasal 89 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 90 Ayat (1), Penyidikan kasus ini harus digabungkan antara Penyidik Sipil (Kejaksaan Negeri) dan Militer (Auditor Militer) serta Pengadilan Umum (PN) dan Hakim Militer.

Menanggapi akan dilanjutkannya sidang kasus dugaan korupsi anggota dewan tersebut, Ketua LSM Aliansi Masyarakat Akar Rumput (AMAR) Bengkayang, mengharapkan agar pihak pengadilan serta para Hakim bertindak adil.

“Artinya Pengadilan harus bisa membuktikan kebenaran kasus tersebut tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga bisa memberikan putusan yang tepat,” harapnya.

Menurutnya, apabila memang terbukti salah, pihak Pengadilan maupun Hakim hendaknya memberikan keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan begitu juga sebaliknya.

Sementara itu, Ketua LSM Karamigi Bengkayang, Pontius S.Hut mempertanyakan empat berkas yang masih ditunda tersebut. Padahal menurutnya, tempo waktu yang telah dilalui setelah sidang pada awal tahun lalu sudah cukup untuk dilakukannya koordinasi antara Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum.

Pontius mengatakan, penundaan itu terkesan untuk melemahkan proses hukum bagi mantan anggota dewan tersebut. Apalagi menurutnya, dalam empat berkas itu didalamnya melibatkan para pejabat Negara, yakni Wakil Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot dan Mantan Ketua DPRD Bengkayang 2004-2009, Yohanes Pasti.

“Betapa tidak bayangkan dalam pemberkasan saja belum memasuki materi pokok perkara yakni pemanggilan saksi-saksi dan menghadirkan barang bukti sudah memakan waktu yang lama alias mandek,” tandasnya.