Profil KRISANTUS, S.Sos


KRISANTUS, S.Sos

KRISANTUS, S.Sos

Nama Lengkap : KRISANTUS, S.Sos Tempat & Tanggal Lahir : Sebol, 26 Juli 1984 Jenis Kelamin @ Laki-laki Pekerjaan @ Wartawan Jabatan Organisasi @ Ketua DPC Serikat Buruh HUKATAN SBSI Kabupaten Bengkayang (2012-2016) Continue reading

Pemda Bengkayang Segera Fasilitasi Siswa Yang Tinggal di Pondok Kurang Layak


Dio Uma

Dio Uma, Ngarape Sawa’ 2017

UTUSAN RAKYAT, Lumar – “Adapun jumlah pelajar yang tinggal dipondok tersebut sebanyak 17 orang pelajar, berasal dari Dusun Sentalang (Desa Setia Budi). Itu yang pondoknya di Sempayuk. Sedangkan yang pondoknya di Sansak, ada 14 pelajar. 9 pelajar berasal dari Dusun Elok Sempitak, Desa Elok Kolong (Sambas) dan 5 pelajar asal Desa Seles (Ledo),” papar Kepala Sekolah SDN 02 Sempayuk, Martinus saat ditanyai Bupati Bengkayang dalam rapat terbatas diruang pertemuan Kantor Bupati, Kamis (31/1/2019).

Para pelajar tersebut merupakan generasi-generasi baru. Sebelumnya, sejak akhir tahun 1970-an, pemondokkan di Sempayuk dan Sansak (Desa Belimbing, Kecamatan Lumar) sudah ada dengan kondisi bangunan yang kurang lebih sama.

“Pondok yang ada di Dusun Sempayuk ada 8. Sedangkan yang di Sansak ada 7 pondok,” timpal Kades Belimbing, Suhardi. Berdasarkan data yang dihimpun aparatur desa, 25 diantaranya pelajar SD dengan rincian 16 asal Sentalang (Bengkayang), 5 Sejaroh (Ledo) dan 4 Elok Sempitak (Subah, Sambas). Sisanya, 1 pelajar SMP asal Sentalang, 2 asal Sejaroh serta 3 pelajar SMA. Selain tinggal dipondok, para pelajar itu juga terkadang tinggal bersama warga setempat.

“Pemondokkan didirikan diatas tanah warga Sempayuk dan diatas tanah milik SDN 02 Sansak,” tambahnya.

Pemondokkan yang sempat dibicarakan secara luas di media tersebut mengundang banyak respon. Termasuk dari Pemda Bengkayang sendiri.

Sumber : Humpro Bengkayang

Napak Tilas dan Seminar Internasional Tumbang Anoi 2019


UTUSAN RAKYAT, Tumbang Anoi – Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd mendapat apresiasi yang besar dari peserta seminar internasional dan napak tilas Tumbang Anoi 1894 – 2019 atas ide dan gagasannya yang menginisiasi terselenggarakannya kegiatan tersebut.

Bupati Bengkayang hadir di Tumbang Anoi didampingi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Martinus Kajot, SM dan Yosua Sugara, SE, Kepala Disdikbud, DR. Yan, S.Sos.,M.Si, Sekretaris Dinas Disdikbud, Gustian Andiwinata, M.Pd, Plt. Kaban Pengelolaan Daerah Perbatasan, Fabianus Oel, M.Pd, Sekretaris DAD Bengkayang, Yosef Erbito beserta 40 peserta lain dari Kabupaten Bengkayang.

Sementara perwakilan dari Kalbar terdiri dari setiap Kabupaten/Kota, namun Bupati dan Wakil Bupati yang hadir, Sanggau Kapuas dihadiri keduanya, Kapuas Hulu oleh Wabup, Antonius L.Ain Pamero, Ketapang, Martin Rantan.

Secara keseluruhan, jumlah peserta yang mewakili Kalbar kurang lebih 700-an peserta. Dengan peserta terbanyak berasal dari Kontingen Sintang, yang berjumlah 300-an peserta, diikuti Kapuas Hulu dan Melawi.

Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu merupakan daerah yang paling dekat secara geografis dengan Tumbang Anoi, sehingga tak heran ketiga daerah tersebut memiliki historis yang hampir sama dengan penduduk sepanjang aliran Sungai Kahayan.

Menurut laporan pihak Panitia, Kegiatan yang dijadwalkan 22-24 Juli ini diikuti kurang lebih 7000-an peserta dari berbagai kalangan yang tersebar diseluruh Pulau Kalimantan, termasuk peserta dari Gunung Mas dan sekitaran Desa Tumbang Anoi.

Kegiatan terpusat diarea Rumah Panjang/Betang. Sementara penginapan para peserta dari berbagai daerah disebarkan pada rumah Warga dan Gedung Sekolah serta mendirikan tenda sendiri.

Pembukaan acara oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran yang sebelumnya disambut dengan ritual adat yang digelar oleh penganut agama Kaharingan pada pukul 13.30 WIB. Pada saat yang bersamaan, Gubernur Kalteng turut menyerahkan bantuan kepada masyarakat Tumbang Anoi seperti Bibit Kopi, Beras serta Sertifikat Tanah. Melalui kesempatan yang sama, Gubernur mengajak para peserta agar bersama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat Dayak dalam segala bidang, baik dibidang hukum dan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, lingkungan hingga agama.

Sedangkan pada penyelenggaraan seminar, Selasa (23/7/2019), peserta dihadapkan dengan tujuh orang narasumber yang masing-masing memaparkan persoalan-persoalan yang menjadi kendala bagi perkembangan masyarakat Dayak. Dibidang hukum dan politik misalnya, salah satu paparan yang disampaikan adalah adanya perwakilan masyarakat Dayak untuk diangkat menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua, revisi terhadap Undang-undang nomor 21 Tentang Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, hasil seminar ini akan menjadi sebuah komitmen bersama yang harus diperjuangkan oleh para intelektual Dayak. (Kris/Domi/Robertus/Tomi).

Sumber : Humpro Bengkayang

Dibangun 1973, Gedung SDN 06 Padagi Butuh Perhatian


HUMPRO Bengkayang, Monterado – Usai menyerahkan SK pembaharuan kontrak tenaga kesehatan di Samalantan, Rabu (10/4), Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd melanjutkan kunjungan kerjanya di Kecamatan Monterado dan Capkala.

Dalam kunjungannya di Monterado, Bupati melihat langsung kondisi gedung SDN 06 Padagi. Sekolah Dasar pertama yang dibangun di Desa Serindu tahun 1973 tersebut kondisinya cukup memprihatinkan sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan.

“Semenjak berdiri tahun 1973, SDN ini baru dua kali direhab. Pertama tahun 1986 dan kedua tahun 2010,” ungkap Kepala Sekolah, Sudarmadji. Artinya, rehab terakhir terjadi hampir 10 tahun silam sehingga tak mengherankan jika saat ini beberapa bagian gedung membutuhkan perbaikan. Mendengar keluhan Kepala Sekolah, Bupati memerintahkan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Dikbud untuk dapat ambil langkah-langkah untuk perbaikan sekolah tersebut.

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Dikbud, DR. Yan, S.Sos.,M.Si, mengatakan dengan keterbatasan anggaran yang ada, tentu hal itu tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi akan dilakukan bertahap.

“Jika memungkin kemampuan keuangan diusahakan masuk dalam usulan APBD Perubahan TA 2019 ini.” sebut DR. Yan.

Penulis : Robertus/Rival/Tri/Sukilah/Humas & Protokol Setdakab Bky.

O2SN FLSN & GSI Ajang Tingkatkan Kreativitas, Pengembangan Bakat Siswa


HUMPRO Bengkayang, Bengkayang – Tahun ini kembali digelar kegiatan O2SN FLSN dan GSI di Kabupaten Bengkayang. Agenda rutin tahunan ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai ajang untuk meningkatkan kreativitas, kemampuan dan serta pengembangan bakat para siswa se-Kabupaten Bengkayang.

“Baik dibidang olahraga, seni maupun pengembangan sikap kompetitif siswa,” jelas Ketua Panitia yang diwakili Sekretaris Disdikbud, Gustian Andiwinata, M.Pd, Sabtu (13/4) di SMPN 1 Bengkayang. Adapun kegiatan-kegiatan yang diperlombakan pada ajang tersebut diantaranya sepak bola, karate, pencak silat, serta olimpiade sains.

Pada kesempatan yang sama, turut diserahkan bonus bagi para atlet yang berprestasi diajamg Porprop beberapa waktu lalu oleh Ketua KONI Bengkayang, Ir. Martinus Khiu. Sementara itu, Bupati berharap agar para atlet untuk mengukir prestasi dan berusaha menjadi yang terbaik.

Penulis : Robertus/Rival/Humas & Protokol Setdakab Bky.

Pemda Bengkayang dan Kejari Tandatangani MoU Bidang Hukum & HAM


HUMPRO Bengkayang, Bengkayang – Pemda Bengkayang dan Kejari Tandatangani MoU Bidang Hukum & HAM, Selasa, (16/4) di Aula II Lt. V Kantor Bupati Bengkayang. Menurut Kajari Bengkayang, Martinus Hasibuan, SH. Penandatanganan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara bukanlah untuk pertama kalinya, tetapi memperbaharui kesepakatan yang lama.

Kesepakatan ini sesuai dengan Undang Undang no 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan, Wewenang Kejaksaan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara dalam menyelamatkan memulihkan kekayaan Negara dan Menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dan Kebijaksanaan yang di tetapkan Kejaksaan Agung Indonesia.

Sementara dalam sambutannya, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M,Pd mengapresiasikan kerjasama ini.

Pembaharuan Nota Kesepahaman Hukum dalam penanganan penyelesaian bidang Hukum & HAM diharapkan mampu membantu Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk memperoleh dukungan dari Kejaksaan Negeri Bengkayang berupa bantuan Hukum, pelayanan Hukum dan tindakan Hukum lainnya apabila konflik dengan Hukum khususnya dalam bidang Perdatan dan Tata Usahaan Negara.

“Jadi nanti apabila terjadi konflik Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dapat diselesaikan dengan maksimal sesuai dengan Undang Undang yang berlaku,” pungkasnya.

Penulis : Ruli Andrianus/Humas & Protokol Setdakab Bky.

Empat Hal Utama Jadi Fokus Perhatian di Tiga Kecamatan


UTUSAN RAKYAT, Sungai Raya – Bupati Bengkayang, Bapak Suryadman Gidot, M.Pd memaparkan empat hal utama yang menjadi fokus perhatian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan Sungai Raya, Capkala dan Sungai Raya Kepulauan. Keempat hal tersebut, yakni masih kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar, lemahnya pengembangan sektor ekonomi berdasarkan potensi ekonomi kewilayahan, kurangnya penataan wilayah serta pelestarian lingkungan, rendahnya kualitas SDM dan tingginya persentase kemiskinan.

Berdasarkan data yang tersedia ditahun 2017, 5 desa di Kecamatan Sungai Raya, 4 diantaranya berstatus tertinggal dan 1 masuk kategori maju. Sedangkan di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, 4 berstatus tertinggal dan 1 berkembang. Sementara untuk Kecamatan Capkala, dari 6 Desa, 4 masuk kategori sangat tertinggal, 2 desa tertinggal.

“Dari data ini, Saya mengapresiasikan bagi desa-desa yang telah mampu keluar dari zona tertinggal menjadi berkembang dan maju,” ungkap Bupati saat membuka kegiatan Musrenbag Tingkat Kecamatan, Rabu (27/2/2019) di Aula Kantor Camat Sungai Raya. Prestasi ini harusnya diikugi oleh desa lain untuk mencapai kemajuan dan kemandirian berdasarkan potensi yang dimiliki.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan, secara kewilayahan, kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang memiliki potensi yang sangat tinggi dan bervariatif diberbagai sektor. Jika melihat tren PDRB Bengkayang yang selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, sebagian besar didominasi sektor pertanian, perkebunan dan perkebunan. Namun pertumbuhan tersebut belum diikuti oleh pertumbuhan yang signifikan disektor sekunder yang lebih mengarah pada pemanfaatan dan pengolahan dari suatu komoditas sehingga jadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Sedangkan untuk faktor penataan wilayah dan pelestarian fungsi lingkungan, indikator yang digunakan berkaitan dengan kondisi pemukiman kumuh dibeberapa wilayah kecamatan yang masih perlu dibenahi. Sementara, terkaii dengan kemiskinan, dari data yang ada, untuk kecamatan Sungai Raya masih terdapat 1.266 Rumah Tangga (RT) dengan kondisi kesejahteraan terendah di Indonesia. Sedangkan untuk Kecamatan Capkala 983 RT dan 1.525 RT di Sungai Raya Kepulauan.

Berdasarkan pemaparan diatas, Bupati menyebutkan Pemkab Bengkayang telah melakukan berbagai upaya meski dengan keterbatasan dana yang dimiliki. Seperti penguatan data dan perencanaan sebagai salah satu upaya mempersiapkan instrumen dasar yang dijadikan persyaratan pengajuan usulan kegiatan kepada pemerintah provinsi dan pusat.

“Salah satu hasilnya, tahun 2019 ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), akan ada pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan,” sebut Bupati.

Upaya selanjutnya, menangkap peluang pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pusat dan provinsi melalui komunikasi dan koordinasi yang intens. Salah satu yang diperjuangkan sejak beberapa tahun lalu adalah pengusulan penanganan kawasan kumuh diwilayah pesisir.

Pemerintah juga terus berupaya menguatkan peran-peran kelembagaan ekonomi kemasyarakatan seperti Koperasi, UMKM serta BUMDes agar terus berperan aktif dalam mengelola potensi-potensi yang ada.

Berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM dan tingginya persentase kemiskinan, pemerintah telah berupaya dengan melakukan pemerataan dibidang pendidikan maupun memberikan Beasiswa Utusan Daerah bagi pelajar.

“Secara keseluruhan ada 1.008 orang yang sudah dikirim Pemda untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi,” jelasnya.

Sumber : Humas Setdakab Bengkayang

Selisih Perolehan Suara Jokowi vs Prabowo 2014


UTUSAN RAKYAT, Jakarta – Seperti diketahui, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kembali mempertemukan pertarungan wajah lama pada 2014 silam, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo.

Pada 2014, berdasarkan penghitungan suara yang dikumpulkan di 33 provinsi, Jokowi-Kalla unggul di 23 provinsi dengan mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara. Sedangkan, Prabowo-Hatta Rajasa meraih 46,85 % atau 62.262.844 suara di 10 provinsi, yang membuat Jokowi unggul 8.370.732 suara atas Prabowo.

Berikut kantong suara Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2014:

Jokowi:

Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Babel, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Daerah dengan suara terbanyak:

Sumatra Utara 55,23 persen, Sulawesi Selatan dengan 71,43 persen, Papua dengan 73,16 persen, Papua Barat dengan 67,51 persen, dan Jawa Tengah dengan 66,65 persen.

Prabowo:

Sumatra Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Selatan, Banten, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Aceh, Riau

Daerah dengan suara terbanyak:

Sumatra Barat dengan suara 76,92 suara, Jawa Barat dengan 59,78%, dan NTB dengan 72,45%.

Sumber : Tempo
Editor : Nancy Junita

Tag : Pilpres 2019